Gugatan Larangan Rekam Diskusi Pejabat Pajak Ditolak Mahkamah Konstitusi

Posted on

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memutuskan menolak permohonan pengujian materiil yang mempermasalahkan ketentuan pembatasan serta larangan perekaman audio visual bagi para wajib pajak maupun pihak kuasa mereka ketika melangsungkan pertemuan dengan aparatur atau pejabat perpajakan. Perkara gugatan ini sebelumnya diajukan oleh seorang kuasa wajib pajak beridentitas Fungsiawan lewat berkas perkara Permohonan Nomor 211/PUU-XXIII/2025.

Permohonan uji materiil tersebut secara spesifik menyasar norma aturan hukum di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983, yang mana telah disempurnakan serta diubah paling akhir melalui instrumen Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan pandangan dan argumen Fungsiawan, pasal maupun klausul aturan di dalam produk undang-undang tersebut telah memicu lahirnya penafsiran ganda atau multitafsir yang dinilai sangat berlebihan. Situasi semacam itu dipandang berdampak langsung pada terciptanya rintangan atau pembatasan sepihak yang menghalangi hak konstitusional wajib pajak maupun kuasanya dalam upaya mendokumentasikan setiap tahapan diskusi tatap muka bersama petugas fiskus.

Menurut pihak Pemohon, norma hukum yang berjalan saat ini tergolong kabur dan rancu sehingga mengakibatkan dirinya kehilangan perlindungan hak konstitusional demi memperoleh serta menyimpan seluruh data keterangan yang esensial untuk kepentingan pembelaan diri pribadinya maupun klien yang diwakilinya selama proses sengketa perpajakan berlangsung.

Meskipun seluruh dalil gugatan pemohon dalam perkara tersebut dinyatakan ditolak sepenuhnya, majelis Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan fundamental bahwa kewajiban hukum untuk memelihara serta menjaga kerahasiaan data perpajakan bukan hanya dibebankan kepada pundak aparatur negara atau tenaga ahli semata, melainkan juga mengikat pihak wajib pajak beserta kuasa hukum wajib pajak yang bersangkutan.

"Mahkamah perlu menegaskan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi perpajakan tidak hanya menjadi kewajiban pejabat atau tenaga ahli, wajib pajak atau kuasa wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk menjaganya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan," ungkap Hakim Konstitusi Arsul Sani ketika membacakan pertimbangan dalam agenda sidang Pengucapan Putusan yang dilansir Sabtu (21/11/2026).

Lebih lanjut Arsul memaparkan bahwa pihak Pemohon mengemukakan argumentasi bahwa otoritas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kerap kali menginterpretasikan keberadaan wajib pajak berikut kuasanya sebagai bagian dari entitas "pihak lain". Konstruksi tafsir tersebut berujung pada hilangnya akses bagi wajib pajak dan/atau perwakilannya untuk meninjau keterangan atas diri mereka sendiri, termasuk dilarang keras melangsungkan aktivitas perekaman suara dan visual terhadap proses pengawasan pajak yang melingkupinya.

Berangkat dari kondisi itu, Pemohon memohonkan penafsiran baru agar substansi Pasal 34 ayat (1) Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan angka 11 UU 7/2021 tidak sekadar mencantumkan kata "wajib pajak", namun dipandang perlu ditambahkan dengan rumusan kalimat "dan/atau kuasa wajib pajak".

Menanggapi usulan pemaknaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim Konstitusi Arsul menerangkan bahwa memang benar undang-undang memberikan kebebasan legal bagi wajib pajak untuk menunjuk pihak kuasa yang bertugas merepresentasikan kepentingannya dalam ranah pelaksanaan hak maupun penuntasan kewajiban di sektor perpajakan.

Ketentuan legalitas penunjukan kuasa bagi wajib pajak ini sesungguhnya telah diatur secara rinci dalam Pasal 32 ayat (3) Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan angka 9 UU 7/2021, sementara perihal standardisasi kompetensi profesional yang wajib dipenuhi oleh sosok kuasa pilihan orang pribadi atau badan usaha telah digariskan di dalam Pasal 32 ayat (3a) Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan angka 9 UU 7/2021.

Kendati rangkaian pasal perundang-undangan tersebut telah menyiapkan saluran formal perihal kuasa wakil, norma hukum yang tengah digugat tetap menegaskan asas pokok bahwa kepemilikan substantif atas data perpajakan hakikatnya mutlak berada pada diri wajib pajak selaku pemilik hak asasi, sementara sosok kuasa sekadar bertindak selaku perpanjangan tangan mandat dalam tataran teknis pelaksanaan di lapangan.

Oleh pertimbangan yuridis tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa kehadiran frasa eksplisit terkait "kuasa wajib pajak" sesungguhnya sama sekali tidak mendesak untuk dimasukkan secara kaku ke dalam muatan Pasal 34 ayat (1) Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan angka 11 UU 7/2021.

"Dalam kaitan ini, ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak atas informasi perpajakan hanya dapat diberikan kepada subjek hukum yang memiliki legitimasi formal, misalnya melalui penugasan jabatan, persetujuan tertulis, atau pemberian kewenangan administratif yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan," jelas Arsul menguraikan sikap putusan majelis hakim.

Berdasarkan kajian Mahkamah, keberadaan rumusan Pasal 34 ayat (1) Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan angka 11 UU 7/2021 tidak pernah mendudukkan wajib pajak pada kelompok pihak lain. Sebaliknya, klausul pasal tersebut justru berfungsi menjadi instrumen perisai bagi wajib pajak lantaran melarang tegas pejabat pemerintah membeberkan rahasia yang diketahuinya maupun data yang diserahkan oleh subjek pajak.

Dengan demikian, tanpa berniat mencampuri perkara konkret personal Pemohon, MK menilai tindakan petugas DJP yang disinyalir menutup total akses berkas saat seorang kuasa bertugas semestinya tidak dibenarkan terjadi. Asalkan kedudukan sang kuasa berlandaskan surat kuasa sah, mereka berhak memperoleh jangkauan data secara transparan, mulai dari tahap penyerahan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan sampai agenda pembahasan akhir risalah.

"Dalam kaitan ini, berkenaan dengan rekaman audio visual dan live streaming sebagaimana yang dipermasalahkan Pemohon, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak mengatur secara tegas hak bagi wajib pajak untuk melakukan perekaman audio visual dan live streaming," sebut Arsul secara lugas.

Secara sederhana, aktivitas pendokumentasian berupa rekaman kamera, suara, maupun siaran langsung di media digital oleh pembayar pajak atau kuasanya memang tidak diposisikan sebagai rangkaian resmi dalam tahapan tata cara pemeriksaan perpajakan menurut hukum positif.

Maka dari itu, persoalan munculnya batasan atau larangan teknis terhadap pembuatan rekaman audio visual maupun siaran daring hakikatnya bukanlah materi yang berakar langsung dari pasal undang-undang yang dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi ini.

Hal tersebut lebih condong pada ranah implementasi teknis operasional di tataran birokrasi yang bersandar pada aturan turunan di bawah undang-undang induk, ketimbang bersentuhan langsung dengan isu pertentangan konstitusionalitas terhadap norma Pasal 34 ayat (1) UU KUP itu sendiri.

"Oleh karena itu, pejabat pajak tidak dibenarkan menggeneralisir dengan melarang setiap hal dengan mendasarkan pada norma tersebut untuk menutup semua informasi termasuk yang tidak berkaitan dengan wajib pajak yang tidak ada hubungannya dengan data perpajakan, termasuk memperlakukan secara berbeda antar wajib pajak atau kuasa wajib pajak," tegas Arsul.