Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berencana menggelar koordinasi bersama Menteri Sekretaris Negara menyikapi gugatan terkait penanggulangan karhutla serta kabut asap di Kalimantan Barat yang dilayangkan gabungan kelompok masyarakat adat dan sipil.
Yusril menegaskan pihaknya segera membicarakan langkah hukum tersebut bersama Mensesneg setelah perkara ini diajukan ke pengadilan oleh koalisi warga sipil. Ia menyampaikan bahwa pemerintah selalu bersiap menunjuk perwakilan hukum guna menghadapi perkara resmi yang masuk ke ranah pengadilan.
"Nanti saya koordinasikan," kata Yusril ketika dimintai konfirmasi di wilayah Jakarta pada Kamis. Dirinya menambahkan bahwa mekanisme penunjukan tim kuasa hukum akan langsung dijalankan untuk menjawab setiap pokok perkara yang dituduhkan penggugat kepada institusi pemerintah.
Gugatan tersebut secara resmi didaftarkan oleh empat perhimpunan masyarakat sipil serta komunitas adat, di antaranya Pemuda Katolik setempat bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melalui tim advokasi mereka. Sebanyak 10 otoritas negara dijadikan sebagai pihak tergugat, yang meliputi Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden, jajaran menteri kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sampai Gubernur Kalimantan Barat.
Melalui tuntutannya, pihak penggugat mendesak pemerintah merehabilitasi ekosistem secara total, memperketat pengendalian kebakaran hutan, hingga menanggung kompensasi pengobatan warga yang terdampak gangguan kesehatan. Sidang awal perkara ini sebetulnya telah dijadwalkan berlangsung di PN Pontianak pada Rabu (7/10), namun agenda persidangan terpaksa diundur menjadi Rabu (21/10) lantaran seluruh pihak tergugat mangkir.
Langkah Pemerintah Menghadapi Karhutla
Di tempat terpisah, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir membeberkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengizinkan pemerintah untuk menerima dukungan pemadaman dari negara tetangga. "Itu sudah dibahas ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya," tutur Arrmanatha sesudah rapat tertutup bareng Komisi I DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis.
Arrmanatha menegaskan komitmen Presiden Prabowo sangat tinggi dalam menanggulangi karhutla karena ancaman dampaknya merugikan masyarakat luas dan mencemari kawasan sekitar. Skema bantuan internasional itu tengah diselaraskan teknis pelaksanaannya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Berdasarkan laporan per 13 Oktober, tercatat 60.177 personel gabungan damkar, relawan, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, hingga dinas daerah sudah diturunkan ke titik api. Sejumlah alutsista pesawat dan helikopter turut dioperasikan untuk operasi modifikasi cuaca serta teknik water bombing.
Menpora Erick Thohir Siapkan Sinkronisasi Pusat-Daerah, Fasilitas Olahraga Mangkrak Jadi Perhatian
Presiden Prabowo Setujui Bantuan Regional untuk Atasi Kebakaran Hutan
RI Mulai Tukar Data Pajak Kripto Lintas Negara 2027 via Kerangka OECD
Yusril Koordinasi dengan Mensesneg Soal Gugatan Karhutla Kalbar
Jenderal Tandyo, Pelantikan KSAD, dan Modal Menjadi Panglima TNI
