Gubernur Pramono Tegaskan Perbandingan UMP DKI Jakarta Harus Apple to Apple

Posted on

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal terkait ketetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 DKI Jakarta yang bertambah sebesar Rp 407.000 sehingga menjadi Rp 6,13 juta per bulan.

Dirinya menerangkan bahwa ketetapan angka UMP 2027 DKI Jakarta tersebut telah melewati rangkaian perundingan panjang yang sangat tidak mudah.

"Untuk upah minimum atau UMP, itu merupakan keputusan bersama antara tripartit, yaitu pengusaha, buruh, dan pemerintah DKI Jakarta sebagai fasilitator," tutur Pramono saat berbicara kepada para awak media, Sabtu (21/11/2026).

Ia tidak memungkiri bahwa proses diskusi perundingan tersebut memang penuh dinamika, namun hasil akhir yang dicapai merupakan bentuk kesepakatan kolektif dari segenap pihak terkait.

"Sehingga dengan demikian sesuatu yang sudah diputuskan akan kami jalankan. Apalagi kenaikannya sebenarnya cukup signifikan yaitu naik 7,1 persen," jelas Pramono secara rinci.

Menurut pandangannya, ketetapan UMP 2027 DKI Jakarta sudah sangat layak. Pasalnya, tutur Pramono, jika ditinjau dalam skala nasional, besaran upah minimum Jakarta tercatat masih bertengger jauh melampaui daerah-daerah lainnya.

"Dan Jakarta sebenarnya kalau dilihat secara nasional dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, membandingkan kan harus apple to apple, Jakarta jauh di atas semuanya. Sehingga dengan demikian, keputusan untuk upah tersebut sudah cukup baik," tegas Pramono menggarisbawahi.

Gelombang Protes Buruh terhadap Besaran UMP Jakarta Rp 6,13 Juta

Di waktu sebelumnya, barisan serikat buruh menyuarakan penolakan keras terhadap nominal upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 6,13 juta per bulan. Nominal itu dinilai tidak sanggup memenuhi standar kebutuhan hidup layak warga di ibu kota.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyoroti mekanisme formulasi yang dimanfaatkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam mematok standar UMP 2027.

Bagi pihaknya, penambahan nominal sebesar Rp 407.000 bila disandingkan dengan UMP 2026 dinilai masih belum selaras dengan tuntutan hidup kaum pekerja buruh.

"KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.000,” tegas Said Iqbal saat memimpin konferensi pers di Jakarta, merujuk rilis resmi, Jumat (20/11/2026).

Iqbal turut memaparkan tentang urgensi langkah konkret guna mendongkrak daya beli para pekerja maupun buruh. Menurutnya, instrumen utama yang mampu memulihkan daya konsumsi masyarakat tiada lain adalah peningkatan upah minimum secara optimal.

"Kenaikan upah sekitar Rp 407.000 itu tidak membuat daya beli masyarakat, daya beli buruh itu meningkat," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Iqbal menyuarakan tuntutan revisi agar besaran UMP DKI Jakarta 2027 dapat ditingkatkan hingga menyentuh kisaran Rp 6,2 juta tiap bulannya.

"Direvisi keputusan Gubernur DKI Jakarta terhadap UMP DKI Jakarta 2027 yang tadinya Rp 6,136 juta menjadi Rp 6,21 juta, kan yang udah diputusin Rp 6,136 juta, buruh meminta Rp 6,21 juta," pungkasnya lugas.

Simak terus rangkuman berita terbaru dan tepercaya melalui saluran Berita Liputan6.

Buruh Protes UMP DKI Jakarta Jadi Rp 6,13 Juta Sebulan

Dasco Turun Tangan, 64 Buruh Terhindar dari PHK

Negosiasi Upah Buntu, Mercedes Ancam Tutup Pabrik

Dana Cadangan Pesangon dan Taruhan Perlindungan Pekerja

Buruh Usul PTKP Naik Jadi Rp 7,5 Juta, Ini Alasannya

Buruh Soroti UMP DKI Jakarta Lebih Kecil dari Bekasi-Karawang

Menanti Kesejahteraan Buruh Lewat UU Ketenagakerjaan

Cuti Bersama Tak Boleh Potong Jatah Cuti Tahunan, Simak Aturan Barunya

UU Baru Atur Batas Lembur 4 Jam Sehari, Ini Rincian Upahnya