Pemerintah Provinsi Bali secara resmi mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 senilai Rp4.559.287 setiap bulan. Ketetapan yang disahkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster ini memperlihatkan lonjakan tajam hingga 42,15% atau bertambah Rp1.351.828 apabila dibandingkan dengan UMP periode lampau yang menyentuh angka Rp3.207.459.
Ketetapan teranyar ini termaktub melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 mengenai Upah Minimum Provinsi serta Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027. Kebijakan yang disahkan secara resmi pada Jumat (20/11/2026) tersebut dijadwalkan mulai berlaku efektif terhitung sejak 1 Januari 2027.
Selain menyepakati standar upah umum, Koster pun mengukuhkan nilai Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 terkhusus untuk bidang perhotelan berbintang. Nilai upah sektoral tersebut dipatok sebesar Rp4.644.907 per bulan, memiliki selisih lebih tinggi sejumlah Rp85.620 daripada standar UMP reguler yang ditetapkan.
Ketika menentukan nominal upah ini, Koster menimbang beragam variabel krusial, mencakup peraturan perundang-undangan, rekomendasi resmi Dewan Pengupahan Provinsi Bali, hingga aspirasi kelompok buruh.
Pijakan penting perumusan angka upah tersebut bersumber pada Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 bertanggal 18 November 2026.
Tuntutan serikat pekerja juga menjadi rujukan utama, seperti yang disuarakan Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali beserta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali saat agenda audiensi tanggal 21 Oktober dan 20 November 2026.
Angka akhir UMP yang diputuskan selaras dengan saran Dewan Pengupahan yaitu Rp4.559.287. Kendati begitu, sebelum memutuskannya, Koster sebenarnya sempat melontarkan gagasan kompromi senilai Rp4,2 juta guna menyeimbangkan kepentingan serikat buruh dengan daya tahan dunia usaha.
Tawaran angka penengah itu diutarakan langsung oleh Koster tatkala menjumpai sepuluh delegasi perwakilan pekerja di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat pagi.
Pada momen pertemuan itu, sang gubernur menerangkan bahwa taksiran Rp4,2 juta dirumuskan dari proporsi 75% Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Bali yang diproyeksikan berada di kisaran Rp5,6 juta.
"Saya mengambil angka 75%. Hasilnya sekitar Rp4,2 juta. Kalau dibandingkan dengan UMP sebelumnya Rp3,2 juta, sudah naik sekitar Rp1 juta. Jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan menggunakan formula yang hanya sekitar Rp300 ribu," ucap Koster, dikutip dari detikbali.
Koster memaparkan, penyesuaian upah minimum wajib mencermati kemampuan finansial entitas bisnis, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah demi mencegah beban operasional berlebih.
Dirinya turut memperhitungkan beban kas anggaran daerah, terkhusus pos pengeluaran penghasilan bagi staf kontrak daerah maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Akan tetapi, ide besaran UMP Rp4,2 juta langsung ditolak kalangan pekerja. Perwakilan buruh berkukuh meminta pihak pemprov berpatokan pada usulan Dewan Pengupahan di kisaran Rp4,56 juta.
Malahan, barisan buruh mengusulkan nominal hingga Rp4,7 juta sebagai wujud komitmen riil mendekati standar ideal KHL di wilayah Bali.
