Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa langkah penundaan sementara pengerjaan fasilitas pusat data kecerdasan buatan bernilai investasi Rp 3,5 triliun di wilayah Jatiluhur bukan disebabkan oleh birokrasi yang lamban di tingkat Kabupaten Purwakarta atau Pemprov Jawa Barat.
Dedi menjelaskan bahwa fasilitas kepunyaan BDX Data Centers itu terpaksa dihentikan operasinya karena berkas legalitas belum lengkap. Dirinya mengungkapkan hambatan itu bersumber dari pihak konsultan pelaksana yang belum kunjung melengkapi rincian data penting untuk pengajuan perizinan resmi ke dinas terkait.
"Ketika saya tanya kemarin, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum keluar. Amdalnya sudah keluar belum? Belum. Ya saya bilang jangan dulu dilaksanakan (pembangunan). Kan izinnya tidak keluar. Kesalahannya di mana? Di Pemda Purwakarta? Bukan. Kesalahannya adalah konsultannya, sampai ketika saya datang belum memasukkan data," tegas Dedi Mulyadi saat berada di Bandung, Jumat (2/10/2026).
Dedi menambahkan penahanan proyek ini adalah wujud nyata kepatuhan aturan perundang-undangan. Pemerintah ingin memastikan proses pembangunan berlangsung sesuai regulasi baku, sekaligus menjaga kelestarian alam dan menjamin tidak ada perampasan hak air bersih milik warga sekitar kawasan.
Guna menjamin proses analisis dilakukan secara transparan, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menggandeng kalangan akademisi Universitas Indonesia. Pakar dari UI dilibatkan guna memberikan masukan independen serta telaah mendalam terkait implikasi ekologis atas keberadaan pusat data tersebut.
"Bagi saya pribadi, kalau secara objektif Amdal lulus, ya saya tidak ada masalah untuk dilaksanakan. Kalau menurut Amdalnya tidak boleh, ya saya tidak ada masalah juga dihentikan. Tapi satu catatan, warga Purwakarta yang berkorban untuk kepentingan Jatiluhur harus mendapat akses air. Tidak boleh terganggu," tuturnya.
Jaminan Ketersediaan Air Bersih
Dedi Mulyadi lantas menguraikan perkara kebutuhan pasokan air untuk operasional teknologi ini. Ia menilai volume dari Waduk Jatiluhur sebenarnya masih sangat berlimpah guna memenuhi konsumsi harian industri tanpa mengorbankan jatah masyarakat.
Ia memaparkan rincian angka jatah legal PDAM Kabupaten Purwakarta dari Waduk Jatiluhur yang mencapai kuota 3.000 liter tiap detik. Kendati demikian, serapan pemakaian selama bertahun-tahun baru menyentuh angka 380 liter tiap detik atau sekitar 11 persen dari total jatah yang tersedia.
"Kalau dari jatah yang diberikan dari 100 persen baru dipakai 11 persen, berarti ada 89 persen air yang tidak dimanfaatkan oleh PDAM. Sekarang dipakai lagi sebanyak 14 persen oleh perusahaan. Masih kurang apa nyisa? Nyisa. Sederhana," tutur Dedi, sebagaimana dikutip Antara.
Selain masalah air, sidak langsung yang dilakukannya ke lokasi proyek bermaksud memastikan bangunan komputasi canggih tersebut berdiri di atas zona yang benar-benar terlindung dari berbagai kerawanan bencana alam.
Evaluasi menyeluruh meliputi ancaman luapan banjir, getaran gempa bumi, hingga risiko letusan gunung api. Pihak otoritas daerah juga berupaya memastikan pasokan listrik maupun utilitas air bisa beroperasi secara seimbang tanpa mengusik kenyamanan warga setempat.
Dedi menegaskan kembali penghentian ini sama sekali tidak berniat menghambat arus investasi masuk ke Jawa Barat. Aktivitas konstruksi diperbolehkan kembali berjalan setelah seluruh dokumen perizinan dan telaah teknis tuntas diselesaikan oleh pihak pengembang.
