Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi secara resmi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2027 sebesar Rp2.655.454. Besaran nilai upah itu tercatat naik sebesar 14,10% bila dibandingkan dengan UMP tahun 2026 yang sebesar Rp2.327.386,07. Adapun nilai kenaikannya sendiri mencapai sebesar Rp328.068. Tingkat persentase kenaikan upah tersebut sukses mencatatkan rekor tertinggi selama satu dekade terakhir. Bahkan, apabila dibandingkan dengan UMP tahun 2026, persentase kenaikan kali ini melesat hampir dua kali lipat, mengingat UMP tahun 2026 hanya mengalami kenaikan sebesar 7,28% dibandingkan tahun sebelumnya.
"Hari ini saya telah menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2027," kata Luthfi saat mengumumkan penetapan UMP Jawa Tengah 2027 di Kabupaten Jepara pada Sabtu (21/11/2026). Proses penetapan UMP ini, beber dia, sudah melalui tahapan pembahasan di dewan pengupahan yang melibatkan empat unsur, yakni pihak pengusaha (Apindo dan Kadin), serikat pekerja/serikat buruh, jajaran pemerintah, dan pakar/ akademisi. "Berdasarkan pembahasan dari empat unsur ini, kenaikan UMP Jawa Tengah tahun 2027 ditetapkan sebesar 14,10 %," kata dia.
Melalui kebijakan kenaikan UMP 2027 ini, Pemprov Jateng senantiasa berupaya meningkatkan taraf kesejahteraan para pekerja/ buruh, yang harapannya dapat diiringi dengan peningkatan produktivitas. Pemerintah berharap industri di Jawa Tengah semakin tumbuh dan maju, sehingga berdampak langsung pada peningkatan investasi, perluasan lapangan kerja, serta penguatan perekonomian daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan buruh / pekerja.
Berikut Data UMP Provinsi Jawa Tengah 10 Tahun Terakhir:
- 2027 : Rp 2.655.454 (naik 14,10%)
- 2026 : Rp2.327.386,07 (naik 7,28%)
- 2025 : Rp2.169.349 (naik 6,50%)
- 2024 : Rp2.036.947 (naik 4,02%)
- 2023 : Rp1.958.169,69 (naik 8,01%)
- 2022 : Rp1.812.935 (naik 0,78%)
- 2021 : Rp1.798.979 (naik 3,27%)
- 2020 : Rp1.742.015 (naik 8,51%)
- 2019 : Rp1.605.396 (naik 8,03%)
- 2018 : Rp1.486.065 (naik 8,71%)
- 2017 : Rp1.367.000
