Presiden China Xi Jinping kembali menggebrak dengan melancarkan perombakan skala besar di dalam struktur Partai Komunis China (PKC). Tak tanggung-tanggung, sebanyak 33 pejabat elite secara resmi diberhentikan dari keanggotaan partai lewat musyawarah kepemimpinan tingkat tinggi yang diselenggarakan pada pekan ini.
Banyaknya aparat birokrasi yang disingkirkan tersebut seketika menjadi perhatian utama karena mencatatkan rekor pemecatan terbanyak di sepanjang sejarah perhelatan formal itu. Fenomena banyaknya deretan bangku yang tak bertuan di dalam forum strategis partai juga kian mempertegas fakta mengenai semakin meluasnya badai penindakan keras yang menyasar jajaran birokrasi sipil maupun kemiliteran China.
Mengacu pada pemberitaan yang dirilis oleh The Guardian, keputusan pencopotan 33 fungsionaris tersebut secara resmi disahkan dalam agenda Sidang Pleno Kelima yang bergulir pada kurun waktu 26 hingga 29 Oktober 2026.
Kendati demikian, nominal 33 pemecatan itu bukanlah satu-satunya sorotan utama yang memicu diskusi luas. Apabila ditelisik kembali, dari keseluruhan 376 anggota tetap serta anggota pengganti Komite Sentral PKC yang dilantik pada 2022 lampau, terhitung hanya ada 279 orang pejabat yang tampak hadir secara langsung dalam pertemuan pleno kali ini.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 97 delegasi atau setara dengan 25,8% dari daftar awal yang memilih absen atau tidak terlihat di ruangan. Rasio ketidakhadiran peserta sebesar itu resmi dinobatkan sebagai tingkat kealpaan tertinggi dalam catatan era modern sidang pleno PKC, terutama sejak babak kepemimpinan Mao Zedong berakhir.
Sebagian dari para tokoh yang absen itu diketahui telah terdepak lebih dulu sebagai imbas dari penerapan sanksi disipliner internal serta operasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, absennya sejumlah delegasi lainnya masih menyisakan tanda tanya lantaran belum mendapatkan keterangan formal dari otoritas terkait.
Menilik data yang ada, tren penurunan jumlah anggota yang berpartisipasi dalam pertemuan penting tersebut memang terus memperlihatkan penurunan bertahap selama kurun beberapa tahun ke belakang.
Saat Sidang Pleno Ketiga digelar pada Juli 2024, tercatat masih ada 364 orang anggota Komite Sentral beserta jajaran pengganti yang menempati kursi pertemuan. Akan tetapi, angka kehadiran tersebut kemudian menyusut ke level 315 peserta pada momentum Sidang Pleno Keempat pada Oktober 2025, sebelum akhirnya kembali jatuh bebas menjadi 279 orang pada agenda Oktober 2026.
Penurunan drastis dari tahun ke tahun ini menegaskan kian bertambahnya figur-figur birokrat yang kehilangan posisi duduk mereka dalam majelis sakral partai, seiring dengan makin agresifnya rentetan pemeriksaan mendalam dan vonis disiplin di tubuh birokrasi Negeri Tirai Bambu.
Dari daftar panjang 33 aparat yang pemecatannya diketok palu pada sidang pleno ini, beberapa di antaranya merupakan tokoh berpengaruh yang selama ini mengendalikan sektor-sektor krusial.
Salah satu figur yang paling menyita atensi publik adalah Zhang Youxia, sosok militer kawakan yang sebelumnya menempati kedudukan sebagai tokoh terkuat nomor dua dalam hierarki angkatan bersenjata China tepat di bawah komando Xi Jinping. Selain itu, terdapat nama Ma Xingrui, tokoh politik yang memegang riwayat jabatan mentereng selaku mantan Sekretaris Partai Komunis untuk wilayah Xinjiang.
Jajaran nama lain yang turut terdepak mencakup Liu Jianchao yang merupakan mantan diplomat kawakan di panggung internasional China, Jin Zhuanglong yang sempat memimpin kursi Menteri Perindustrian, hingga figur Yi Huiman yang pernah mengemban mandat penting sebagai Ketua Komisi Regulasi Sekuritas China.
Jika dibedah berdasarkan latar belakang institusinya, sebanyak 16 dari total 33 aparatur yang dicopot tersebut terafiliasi langsung dengan tubuh kemiliteran. Realitas ini membuktikan secara konkret bahwa sapu bersih rezim tidak hanya menyapu tatanan kementerian sipil biasa, melainkan juga menembus benteng pertahanan tertinggi dan kepemimpinan angkatan bersenjata China.
Rekor Baru Terukir, Pemecatan Aparatur Negara Terus Meluas
Langkah tegas yang dieksekusi oleh Xi Jinping dalam membersihkan kader-kader partai dari posisinya sebenarnya bukanlah fenomena baru dalam dinamika politik China.
Tepat sejak ia pertama kali didapuk menjadi nakhoda kepemimpinan nasional pada tahun 2012 silam, kampanye sapu bersih korupsi telah diposisikan sebagai pilar strategis paling fundamental dalam kepemimpinannya.
Walau demikian, jika mengamati dinamika yang bergulir pada kurun beberapa tahun belakangan, eskalasi pemecatan pejabat di arena sidang Komite Sentral memperlihatkan grafik lompatan yang sangat mencolok.
Mengacu pada telaah mendalam CNBC Indonesia atas dokumen komunike resmi PKC, sidang pleno kelima pada 2015 mencatat pengesahan sanksi pemecatan terhadap 10 orang aparat. Hal berbeda terjadi pada perhelatan sidang serupa pada tahun 2020, di mana lembaran komunike resmi saat itu sama sekali tidak memuat pengesahan pencopotan anggota partai.
Daftar penindakan resmi tersebut baru kembali terpampang nyata pada gelaran Sidang Pleno Ketiga tahun 2024, yang mengonfirmasi pemberhentian terhadap tiga orang pejabat tinggi partai secara definitif.
Hanya berselang satu tahun kemudian, tepatnya pada gelaran Sidang Pleno Keempat yang berlangsung Oktober 2025, angka pengesahan pencopotan keanggotaan merangkak naik menyentuh angka 14 orang.
Kini, memasuki babak Sidang Pleno Oktober 2026, total pemecatan yang diverifikasi secara bulat melesat tajam menjadi 33 individu, atau melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding rekapitulasi penindakan tahun sebelumnya.
Namun demikian, rentetan keputusan drastis ini hakikatnya hanyalah cerminan dari pucuk gunung es penegakan tata tertib serta perlawanan masif terhadap penyelewengan kuasa yang dijalankan selama lebih dari sepuluh tahun terakhir.
Dalam keterangan pers resminya pada Jumat (30/10/2026), Wakil Sekretaris Komisi Pusat Inspeksi Disiplin PKC Zhang Fuhai membeberkan fakta bahwa sejak Xi Jinping mengawali mandatnya pada 2012, instansi pengawas anti-korupsi di seluruh China telah memproses sebanyak 8,105 juta perkara dan menjatuhkan sanksi hukum kepada 7,922 juta individu.
Di antara jutaan pelanggar tersebut, sebanyak 963 figur terdata merupakan pejabat berstatus elite yang berada langsung di bawah binaan serta pemantauan hierarkis Komite Sentral PKC.
Statistik yang fantastis ini menjadi bukti autentik tentang betapa dalamnya cengkeraman audit disipliner yang digelar otoritas China, di mana penindakan menyasar dari jajaran akar rumput terendah hingga pemangku jabatan vital di pusat kekuasaan.
Kendati menyentuh jutaan aparatur, sanksi yang dijatuhkan terhadap mereka tidak secara otomatis berujung pada pemecatan permanen atau pemenjaraan. Penerapan hukuman disesuaikan berdasarkan variasi, bobot kelalaian, dan derajat pelanggaran yang dilakukan.
Bagi otoritas penguasa di Beijing, penguatan mekanisme disiplin internal diposisikan sebagai fondasi krusial untuk mengokohkan ketahanan partai sekaligus menjamin instruksi pusat dieksekusi tanpa kompromi oleh jajaran pejabat di daerah.
Di balik ketegasan tersebut, fenomena pembersihan yang kian masif ini memantik beragam spekulasi mengenai dampaknya terhadap stabilitas tata kelola kekuasaan kepemimpinan nasional.
Peneliti senior Asia Society, Neil Thomas, berpandangan bahwa banyaknya bangku kosong di forum sidang membuktikan begitu tingginya konsentrasi Xi Jinping terhadap pembenahan ketaatan internal aparatur.
Pada saat bersamaan, beberapa pengamat politik internasional mempertanyakan apakah perburuan ini murni demi transparansi atau juga berfungsi menyingkirkan elemen elite yang dianggap kurang setia pada kepemimpinan Xi.
Terlepas dari perdebatan di ranah analitis, efek langsung dari perombakan drastis ini telah mengguncang komposisi institusi militer China secara signifikan.
Komisi Militer Pusat yang bertindak sebagai otoritas pemegang kendali mutlak atas Tentara Pembebasan Rakyat China mulanya diperkuat oleh tujuh petinggi saat disusun pada 2022.
Namun, imbas dari gelombang pemecatan beruntun, keanggotaan komisi pertahanan tertinggi ini kini hanya menyisakan dua orang saja, yakni Xi Jinping bersama Zhang Shengmin.
Menariknya, Zhang Shengmin yang memegang peran sentral dalam investigasi korupsi dan penegakan disiplin militer justru memperoleh promosi karier gemilang dalam sidang pekan ini.
Ia secara resmi diangkat menjadi bagian dari Politbiro PKC, salah satu lingkar inti pengambil keputusan tertinggi partai, menjadikannya perwakilan tunggal tentara di Politbiro saat ini.
Perombakan kepemimpinan besar-besaran ini bergulir di tengah tahapan persiapan menyongsong Kongres Nasional PKC ke-21 yang diagendakan pada paruh kedua tahun 2027.
Kongres lima tahunan tersebut menjadi panggung utama partai guna membarui jajaran fungsionaris tinggi, mulai dari kursi Komite Sentral hingga formasi elite Politbiro.
Xi Jinping diproyeksikan bakal kembali mengamankan masa jabatan periode keempat, memperpanjang rekor kekuasaannya sebagai figur penguasa paling lama di China melampaui masa kepemimpinan Mao Zedong.
Kendati demikian, fenomena bergugurannya para pejabat tinggi turut menghadirkan rintangan manajerial yang cukup berat bagi pemerintahan.
Kritikus menilai bahwa cakupan pembersihan yang terlalu masif berpotensi mengikis ketersediaan kader-kader birokrat mumpuni untuk menduduki pos-pos vital kenegaraan.
Persoalan defisit talenta ini menjadi sangat mendesak seiring mendekatnya perombakan kepemimpinan 2027, di mana kekosongan jabatan wajib diisi oleh sosok cakap yang loyal pada partai.
Tantangan China kini tidak hanya terbatas pada agenda pemberantasan korupsi, melainkan menjaga agar rotasi pejabat berskala besar tidak melumpuhkan stabilitas tata kelola negara.
Situasi ini kian mendesak mengingat China masih dihadapkan pada tekanan ekonomi domestik dan dinamika geopolitik global yang memerlukan koordinasi cepat di pucuk pimpinan.
Oleh sebab itu, Kongres Nasional PKC 2027 akan menjadi panggung krusial untuk menyaksikan strategi Xi Jinping menata ulang kabinetnya pascapembersihan massal.
