Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyarankan agar regulasi terkait pemanfaatan komoditas kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati (biofuel) dirancang secara lebih dinamis. Asosiasi menilai penentuan volume sawit bagi biodiesel semestinya dapat diselaraskan dengan fluktuasi nilai jual minyak sawit mentah maupun minyak bumi dunia.
Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sarjono memaparkan bahwa saat harga minyak mentah melonjak tinggi, pemanfaatan sawit guna memproduksi biodiesel patut didorong lewat instrumen subsidi. Sebaliknya, sewaktu banderol minyak sawit melambung melampaui komoditas lain, sebagian pasokan semestinya dialihkan untuk memenuhi permintaan pasar ekspor global.
"Kita dari pandangan GAPKI melihat bahwa mungkin akan lebih baik kalau kita menjadi pertimbangan untuk menerapkan kebijakan biofuel itu lebih fleksibel," tutur Mukti di sela agenda BIG Downstream Insights 2026 di Jakarta, Selasa (5/10).
"Pada saat harga minyak nabati atau harga minyak bumi itu sangat tinggi, mungkin subsidi. Tapi pada saat minyak sawitnya itu yang tinggi, ya kita ekspor lah itu. Jadi ini mirip-mirip kebijakan energi yang diterapkan oleh Brasil," imbuhnya menambahkan.
Mukti menguraikan bahwa penyesuaian fleksibel ini amat krusial lantaran lonjakan serapan minyak sawit di pasar domestik, terkhusus bagi program biodiesel, berisiko mengikis ketersediaan pasokan komoditas untuk kebutuhan pengapalan ke luar negeri.
Fenomena tersebut, menurut pemaparannya, berpotensi menekan pemasukan kas negara dari pos pungutan ekspor, padahal dana tersebut merupakan tumpuan utama pembiayaan subsidi program mandatori biodiesel.
"Subsidi biodiesel itu bukan berasal dari APBN, itu berasal dari pungutan ekspor. Jadi kalau ekspornya itu turun, ya pungutan ekspornya mesti pendapatannya akan turun," jelas Mukti secara rinci.
Di samping persoalan itu, GAPKI mengkalkulasi volume ekspor crude palm oil (CPO) nasional berpeluang menyusut di kisaran 3 hingga 4 juta ton menjelang tahun 2027. Perkiraan itu sejalan dengan naiknya serapan dalam negeri saat angka suplai CPO nasional berjalan mandek.
"Kita sekarang terus terang volumenya menurun jadi kemungkinan tahun 2027 kita akan ada penurunan ekspor atau produksi yang bisa kita ekspor menurun sekitar 3-4 juta ton," terang Mukti.
Dirinya mencatat bahwa kapasitas produksi minyak sawit nasional sepanjang periode lima tahun belakangan hanya berkisar antara 51 hingga 56 juta ton. Di saat yang sama, serapan dalam negeri terus merangkak naik demi menyokong sektor pangan, industri oleokimia, beserta biofuel.
Kebutuhan pasokan CPO bagi pemenuhan biodiesel diproyeksikan melonjak tajam. Mukti memperhitungkan serapan CPO untuk bahan bakar nabati yang sebelumnya berada di level 12,4 juta ton pada 2025 bakal melampaui 14 juta ton pada 2026, lalu meroket menuju 17 juta ton pada 2027.
"Kalau tahun kemarin sekitar 12,4 juta ton, tahun 2026 kurang lebih akan mencapai 14 juta ton lebih, kemudian 2027 kemungkinan akan mencapai 17 juta ton CPO," sebut Mukti.
Kondisi hasil panen yang cenderung stagnan berpadu tingginya kebutuhan domestik ini praktis membuat ruang pengiriman komoditas CPO ke mancanegara kian menyempit.
Mukti menegaskan ancaman ini mesti ditanggulangi melalui akselerasi produktivitas kebun sawit, khususnya perkebunan rakyat lewat optimalisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR).
Selain program PSR, asosiasi meminta otoritas menyiapkan kawasan terpadu khusus perkebunan sawit berorientasi energi sehingga pasokan pangan dan ekspor tidak terganggu.
"Kami mengusulkan kalau pemerintah bisa membuat dedicated area. Jadi pengembangan tanaman kelapa sawit yang khusus didedikasikan untuk energi. Terus yang melakukan tentunya pemerintah dan saya pikir juga sudah mulai di Papua," ungkap Mukti.
"Kalau ini berhasil, saya kira itu tidak akan mengganggu lagi kebutuhan untuk pangan atau untuk ekspor. Jadi semuanya akan berjalan smooth," pungkas Mukti mengakhiri.
