Beban defisit tarif operasional sampai kini masih menyulitkan pemenuhan standar keselamatan bagi pihak pengelola armada penyeberangan.
JAKARTA — Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) berpandangan bahwa pengadopsian bahan bakar biodiesel jauh lebih realistis dijalankan sebagai tahapan transisi energi armada kapal feri di Tanah Air ketimbang opsi elektrifikasi baterai. Sikap tersebut berpijak pada tingkat kesiapan teknologi mutakhir, besaran modal investasi, profil lintasan perairan nusantara, dan pemenuhan regulasi keselamatan navigasi pelayaran laut.
Pandangan komprehensif ini dikemukakan oleh Gapasdap seusai merampungkan keikutsertaan pada Konferensi Internasional Interferry ke-50 di Bangkok, Thailand, yang dihelat sejak 31 Oktober sampai 4 November 2026. Ajang bergengsi besutan Asosiasi Kapal Feri Internasional tersebut mempertemukan delegasi dari 40 negara guna mengupas tuntas masa depan pemakaian energi terbarukan di sektor angkutan laut global.
Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap, Rakhmatika Ardianto, menyatakan bahwa penerapan sistem tenaga baterai murni pada kapal feri saat ini belum menjadi agenda prioritas nasional. Ia memaparkan bahwa pemanfaatan potensi komoditas biodiesel lokal merupakan opsi peralihan energi yang jauh lebih cocok dengan realitas operasional industri pelayaran domestik terkini.
“Penerapan energi terbarukan tentu harus mengukur daya dukung finansial maupun keperluan riil pelaku usaha feri nasional. Saat ini, alokasi dana untuk menjaga standar keselamatan minimum saja masih tertekan karena struktur tarif resmi belum mampu menutupi beban biaya pokok produksi. Melakukan perombakan mesin menuju sistem baterai jelas menuntut kucuran modal baru yang wajib dihitung sangat matang,” papar Rakhmatika pada rilis resminya, Sabtu (14/11/2026).
Lebih lanjut Rakhmatika menerangkan bahwa setiap penyedia jasa pelayaran berkewajiban menaati parameter keselamatan yang tertuang dalam Non-Convention Vessel Standards (NCVS) tingkat domestik serta instrumen global Safety of Life at Sea (SOLAS). Kepatuhan terhadap seluruh kerangka regulasi keselamatan itu menuntut pengeluaran biaya perawatan berkala serta modal investasi yang berkelanjutan.
Namun, merujuk skema perhitungan tarif transportasi penyeberangan berdasarkan regulasi PM 66 Tahun 2019, tercatat masih terdapat selisih kekurangan pendapatan tarif sekitar 31,81 persen di bawah patokan harga pokok produksi (HPP).
Gapasdap mendorong langkah regulator segera merestrukturisasi besaran tarif penyeberangan nasional karena angkanya terpantau amat tertinggal bila disandingkan dengan tarif regional. Sebagai gambaran komparasi nyata, biaya penyeberangan di perairan Indonesia hanya dipatok Rp1.033 per mil, kontras dengan Thailand yang mencapai Rp2.984 per mil maupun Filipina sebesar Rp1.995 per mil.
Rakhmatika menggarisbawahi bahwa kesenjangan komparasi tarif internasional tersebut semestinya dijadikan acuan penting dalam mengevaluasi batas kecukupan pendapatan operasional kapal di dalam negeri.
“Faktor keselamatan pelayaran adalah komitmen mutlak pengusaha. Oleh karena itu, beban pembiayaannya mesti diperhitungkan secara adil di dalam susunan tarif angkutan. Pemerintah diharapkan lekas menata ulang ketetapan tarif selaras dengan situasi lintas pelayaran masing-masing,” tegasnya.
Bukan cuma perkara mesin penggerak kapal, asosiasi ini juga menyoroti aspek mitigasi pengangkutan kendaraan bertenaga baterai di atas geladak kapal feri. Lonjakan populasi unit mobil listrik di Indonesia menuntut tersedianya payung hukum teknis serta kesiapan matang operator dalam meredam ancaman insiden baterai di laut.
Menurut rekomendasi Gapasdap, ketentuan tata cara logistik muatan mobil listrik wajib ditegaskan sekaligus diterapkan seragam. Aspek tersebut meliputi tahapan inspeksi awal muatan, pengaturan denah parkir kendaraan, perangkat pendeteksi dini, sistem pemadam insiden kebakaran khusus, dan kemahiran kru kapal saat situasi darurat terjadi.
Gapasdap menambahkan bahwa pelaku industri saat ini masih menjumpai hambatan teknis perihal logistik angkut kendaraan listrik. Begitu pula adopsi kelistrikan langsung pada badan kapal yang dinilai mendesak kajian risiko menyeluruh mengingat ukuran daya baterai kapal yang sangat masif.
Pada sisi yang sama, pihak asosiasi mengapresiasi dan menyokong kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memacu ketahanan energi berbasis bahan bakar nabati. Langkah konkret ini tecermin lewat percepatan program B50 yang memadukan proporsi 50 persen biodiesel serta 50 persen minyak solar murni.
Inovasi bahan bakar nabati sawit dinilai efektif memaksimalkan kekayaan sumber daya perkebunan lokal seraya memangkas beban neraca impor komoditas solar asing.
Rakhmatika kembali menekankan bahwa pemanfaatan formulasi biodiesel bagi kapal-kapal bermesin diesel konvensional adalah jembatan transisi energi paling realistis bagi ekosistem transportasi penyeberangan domestik.
“Indonesia mempunyai kekayaan bahan baku nabati melimpah untuk memuluskan cita-cita kemandirian energi nasional. Kesempatan ini patut dioptimalkan secara bertahap lewat riset teknis yang teruji. Dengan demikian, percepatan pemanfaatan energi ramah lingkungan pada sektor kapal dapat terus berjalan konsisten melalui biodiesel,” pungkasnya.
