Eks Vice President Legal and Risk Management PT Krakatau Steel, Rachman Hidayat, membeberkan informasi perihal dana tunai sebesar Rp 1,3 miliar yang dialirkan oleh perseroan baja nasional itu untuk membiayai jasa konsultasi bantuan hukum kantor advokat milik Don Ritto, yakni DR Law Firm, terdakwa dalam perkara dugaan pemerasan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Rachman menerangkan bahwasanya pengeluaran anggaran tersebut merupakan nilai kesepakatan ikatan kerja sama guna mendampingi PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI) sewaktu menghadapi kendala penyelesaian sisa beban tanggungan dari pihak mitra bisnis, PT Cahaya Baja Sukses (CBS).
Keterangan penting tersebut dipaparkan Rachman Hidayat ketika dihadirkan sebagai saksi persidangan dugaan perkara TPPU yang menyeret figur terdakwa Don Ritto, Nurman Herin, serta mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
"Setahu Saudara ya, kalau dari sisi kontrak jasa hukum antara Don Ritto dan apa dan KS itu Saudara tahu enggak nilainya berapa? Nilai kontrak jasa hukumnya?" cecar kuasa hukum Don Ritto di hadapan majelis hakim.
"Saya cek ke staf saya sekitar Rp 1,3-an (miliar), Pak," tegas Rachman memberikan respons jawaban.
Regu penasihat hukum terdakwa Don Ritto lantas memaparkan poin lembar surat dakwaan perihal peredaran dana tersebut. Diuraikan bahwa pengiriman nominal anggaran berlangsung dua tahapan, yakni alokasi senilai Rp 1.180.000.000 (Rp 1,18 miliar) pada musim 2022 lalu disusul kucuran Rp 129 juta dalam kalender 2023.
Rachman berdalih sama sekali tidak mengetahui skema teknis perbankan secara rinci. Dirinya menegaskan mekanisme pencairan modal berjalan tertib searah ketetapan regulasi perusahaan melalui transfer langsung menuju rekening resmi kantor Don Ritto Law Firm.
"Enggak paham berapa yang ditransfer, berapa kali yang ditransfer, ke rekening setiap kali PH itu saya enggak paham," tutur Rachman menerangkan.
"Jadi tugas siapa itu?" tanya pihak pengacara Don Ritto mendalami alur.
"Jadi kalau ada tagihan nanti staf yang, saya minta staf cek, nanti diproses sesuai alur aja di keuangan. Keuangan yang memverifikasi, Pak, bisa dibayar atau tidak dibayar," jelas Rachman memaparkan.
Ferry Mengaku Kenal Pejabat Tinggi
Advokat pembela Febrie Adriansyah turut mengajukan serangkaian pertanyaan krusial kepada Rachman. Materi pertanyaan difokuskan pada relasi kedekatan maupun awal mula perkenalan saksi dengan sosok rekanan, Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho.
Rachman membeberkan fakta bahwa figur Ferry kerap kali membanggakan diri memiliki relasi eksklusif dengan deretan pejabat penting di panggung kekuasaan Indonesia, salah satunya termasuk menjalin kedekatan nama dengan Febrie Adriansyah.
"Setelah diperkenalkan, kita mau dalami lagi, Pak. Apa yang disampaikan Ferry Hongkiriwang ini kepada Bapak?" tanya perwakilan tim penasihat hukum Febrie Adriansyah.
"Enggak ada, Pak, kan mereka diskusi aja antar manajemen CBS sama KNI diskusi. Memang salah satu yang disebut itu dia, beliau kenal beberapa orang petinggi di RI," ungkap Rachman bersaksi.
"Petinggi pejabat di RI kata dia. Yang Bapak ingat selain nama Pak Febrie disebut siapa lagi?" sergah pembela hukum Febrie kembali mencecar.
"Saya enggak ingat lagi yang lain, Pak," tutur Rachman menjawab pertanyaan tersebut.
Pihak advokat Febrie terus mendalami impresi personal saksi ketika mendengar pernyataan congkak dari pihak Ferry. Rachman mengaku hanya menanggapi hal demikian secara santai dan lumrah karena dirinya sudah sangat terbiasa mendengar banyak orang mengklaim mengenal aparat birokrasi berpangkat tinggi.
"Tapi dia bilang, 'Saya ini kenal dengan banyak orang ya, pejabat', ya. Baik. Ketika dia bilang begitu, kan Bapak bilang tadi ya, apa tanggapan Bapak?" desak pengacara Febrie mengulang intinya.
"Biasa aja saya, Pak," kata Rachman singkat.
"Oh Bapak advokat juga. Baik. Jadi karena sebelumnya punya pengalaman, banyak orang tuh nyebut-nyebut nama, Bapak biasa ajalah ya?" selidik tim penasihat hukum Febrie Adriansyah menimpali kembali.
"Biasa, Pak," tegas Rachman memastikan sikapnya.
Dakwaan Febrie Adriansyah
Pada perkara persidangan korupsi ini, Febrie Adriansyah didakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU) telah melakukan pemerasan terhadap sosok pebisnis Tan Kian dengan nominal mencapai Rp 55 miliar.
Jaksa menjelaskan bahwa manuver pemerasan tersebut dijalankan Febrie memanfaatkan jasa perantara Ferry Yanto Hongkiriwang. Tidak hanya itu, Febrie bersama terdakwa lainnya dituding memutar keuntungan TPPU sebesar Rp 346.743.821.282 (Rp 346 miliar) beserta mata uang asing USD 440.990 (kurang lebih senilai Rp 7,9 miliar).
Sosok Febrie Adriansyah disebut berupaya keras menyamarkan perolehan harta haram hasil kejahatan dengan membelanjakan banyak variasi kepemilikan aset berharga. Pihak JPU Kejaksaan Agung pun membeberkan secara detail inventaris sitaan tiga brankas penyimpanan misterius selama periode proses penyidikan, yang mana salah satu kompartemen brankas menyimpan cadangan emas batangan seberat 74 Kg.
Pihak jaksa penyidik juga menambahkan bahwa Febrie bersama-sama Don Ritto melakukan praktik pencucian uang haram lewat langkah akuisisi bisnis sebuah unit gerai kafe yang biasa difungsikan sebagai lokasi pertemuan favorit tongkrongan santai mereka.
Simak terus perkembangan berita terbaru, terpercaya, dan aktual di laman resmi Berita Liputan6.
