Aparat penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu menggeledah kantor kesyahbandaran serta kantor BUMN sehubungan dengan perkara dugaan korupsi pelayanan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Pulau Baai yang merugikan keuangan negara senilai Rp10,52 miliar.
BENGKULU – Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menggelar penggeledahan di dua tempat terpisah guna mendalami kasus rasuah pada sektor jasa kepelabuhanan serta kenavigasian di kawasan Pelabuhan Pulau Baai. Langkah hukum ini menjadi bagian integral dari pengusutan dugaan penyelewengan yang berlangsung sepanjang kurun waktu 2020 sampai 2024.
Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Bengkulu, Fri Wisdom Saragih Sumbayak, mengonfirmasi perihal kegiatan penggeledahan tersebut. Dua titik yang disasar tim kejaksaan mencakup kantor kesyahbandaran dan otoritas urusan pelabuhan setempat, serta gedung kantor salah satu entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Bengkulu.
"Penyidik Kejati Bengkulu telah melangsungkan langkah penggeledahan lanjutan menyangkut dugaan tindak pidana korupsi jasa kepelabuhanan serta kenavigasian pada Pelabuhan Pulau Baai periode tahun 2020 hingga 2024," papar Fri di Kota Bengkulu pada Rabu.
Penyitaan Barang Bukti Kasus
Melalui penggeledahan intensif itu, tim jaksa mengamankan aneka barang bukti bernilai substansial. Benda yang dibawa meliputi tumpukan dokumen administrasi, berkas elektronik, maupun perlengkapan lainnya yang dipandang mempunyai keterkaitan kuat dengan kasus. Fri menyatakan bahwa penindakan ini ditujukan untuk membuka fakta secara gamblang dan menghimpun alat bukti demi menopang penegakan hukum.
Di tempat terpisah, Kepala Seksi Penyidikan Pidsus Kejati Bengkulu, Pola Martua Siregar, memaparkan rincian modus operandi. Dia menerangkan bahwa selama masa 2020 sampai 2024, ada kelalaian terencana berupa tidak berjalannya layanan pandu tunda kapal pada area Perairan Wajib Pandu (PWP) di Pulau Baai, Bengkulu.
"Aksi penyelewengan itu memberi keuntungan ekonomi kepada korporasi tertentu, sebaliknya memicu kerugian kas negara hingga mencapai Rp10,52 miliar," beber Pola Martua Siregar secara tegas.
Pola mengutarakan bahwa pengusutan perkara tidak cuma terpaku pada dua kantor tadi. Lebih awal, jaksa telah menelusuri sejumlah korporasi di titik lainnya. Akumulasi pencarian di enam lokasi berbeda menghasilkan penyitaan perangkat seluler, komputer jinjing laptop, diska lepas flashdisk, serta bundel arsip yang berkaitan langsung dengan kasus dugaan korupsi tersebut.
