Dugaan Korupsi HUT Klaten, KPK Beberkan Pungutan Rp 50 Juta Tiap Kecamatan

Posted on

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencurigai terdapat tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Klaten.

Ketika melakukan penyidikan perkara tersebut, lembaga antirasuah mendapati petunjuk terkait adanya tarikan anggaran senilai kurang lebih Rp 50 juta dari setiap wilayah kecamatan.

Langkah pengusutan itu berjalan sesudah tim penyidik memintai keterangan terhadap sekitar 26 camat di kawasan Kabupaten Klaten. Proses pemeriksaan tersebut digelar secara bergantian pada kurun waktu 18-19 November 2026.

"Benar memang penyidik maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah camat di wilayah Kabupaten Klaten, di antaranya untuk dikonfirmasi berkaitan dengan pengadaan-pengadaan barang dan jasa serta pengadaan penyelenggaraan event yang dilakukan di lingkungan Kabupaten Klaten yang melibatkan pihak-pihak di kecamatan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, dikutip Jumat (20/11/2026).

Budi menerangkan, aparat penyidik juga terus menelusuri keterlibatan seorang tersangka yang berasal dari kalangan pengusaha swasta, Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW alias AMN). Berdasarkan penelusuran mendalam tersebut, terungkap sinyal penarikan dana dari tiap-tiap kantor kecamatan guna membiayai jalannya pesta hari jadi Kabupaten Klaten.

"Untuk kutipan masing-masing kecamatan, di antaranya ada yang berkisar di angka Rp 50 juta. Jadi yang dilibatkan sekitar 26 kecamatan untuk event hari ulang tahun Kabupaten Klaten," jelasnya.

Salah satu agenda utama dari rangkaian peringatan hari jadi Klaten tersebut mencakup rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) lewat sajian sebanyak 9.222 mangkuk sop ayam pada 1 Agustus 2026.

“Benar, di antaranya untuk pengadaan itu (rekor MURI dengan penyajian 9.222 porsi sop ayam),” sebut Budi secara gamblang.

Selain membongkar sumber uang yang disetorkan pihak kecamatan, penyidik KPK juga mendalami sistem penunjukan langsung kepada entitas swasta yang dinilai menyalahi regulasi pengadaan barang dan jasa.

Lembaga penegak hukum tersebut turut mengusut dugaan komitmen imbalan atau feedback dari vendor swasta kepada Bupati Klaten berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan seremonial itu.

"Proses penunjukan langsung kepada pihak swasta ini juga diduga tidak melalui proses dan mekanisme yang semestinya, termasuk dugaan feedback dari pihak swasta kepada pihak bupati dari event tersebut," ungkapnya.

Aparat, lanjut Budi, hingga kini terus menguliti tata cara penyerahan uang kas tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak penghubung selama pengumpulan serta peredarannya.

"Teknisnya tentu akan diperdalam lagi, apakah langsung dari bupati kepada setiap camat, atau nanti ada pihak-pihak lain yang bertindak sebagai perantara," tambahnya.

Bupati Klaten Resmi Jadi Tersangka

Pada tahapan terdahulu, pihak KPK sudah menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka perkara korupsi di lingkup Pemkab Klaten tahun anggaran 2025–2026.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan bahwa status hukum tersangka dijatuhkan usai tim penyidik memperoleh kecukupan bukti permulaan.

"Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana tindak pidana korupsi, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Setelah ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan tiga (3) orang sebagai tersangka," urai Taufik saat sesi konferensi pers, Jumat (3/7/2026).

Tak cuma Hamenang, lembaga antirasuah membeberkan dua tersangka lain, yaitu Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah (ALU), serta rekanan swasta asal PT Madani Winasasis Creative, Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW).

Dalam pusaran kasus ini, figur HWI dijerat kapasitasnya sebagai penerima suap, pungutan upah pungut, fee izin pertambangan galian C, maupun ragam gratifikasi lainnya.

Baca perkembangan berita terkini dan terpercaya di kanal berita utama.

Periksa Kepala Bea Cukai Tanjung Emas, KPK Telusuri Impor Kontainer

KPK Periksa Tiga Pejabat ATR/BPN Terkait Kasus Summarecon

Tiga Orang Terseret Skandal Korupsi KUR 42,48 Miliar di Jember

Diam-Diam KPK Sudah Periksa Eks Kepala BNPB Suharyanto

Presiden Mongolia Khurelsukh Ukhnaa Mundur Usai Dituduh Terima Suap

Wali Kota Bekasi Mangkir dari Pemeriksaan Kejagung

Nama-nama Kepala BPN Jatim Bakal Diperiksa KPK

Mantan Bupati Sabu Raijua Jadi Tersangka Korupsi Rumput Laut

KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Banyumas di Kasus Korupsi Unsoed