DPRD Kabupaten Bogor mendesak pelaksanaan tender cepat bagi 10 proyek strategis tahun anggaran 2027 pada Desember 2026. Langkah percepatan ini dimaksudkan agar pengerjaan fisik di lapangan dapat bergulir sejak Januari, meminimalisasi potensi keterlambatan, sekaligus menuntaskan target indikator MCP KPK.
KABUPATEN BOGOR – Sastra Winara, selaku Ketua DPRD Kabupaten Bogor, menginginkan sejumlah agenda strategis pemerintah daerah untuk 2027 telah memasuki tahap pengerjaan pada Januari. Sasaran tersebut direalisasikan lewat percepatan mekanisme lelang tender yang diagendakan pada Desember 2026 mendatang.
Pernyataan ini diutarakan Sastra seusai menjalankan pertemuan kerja dengan Bupati Bogor Rudy Susmanto serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Bogor, Sabtu. Pembahasan dalam rapat tersebut menitikberatkan pada kesiapan eksekusi program prioritas mendatang.
"Pak Bupati tadi minta pertama pendampingan, kedua bisa dilelang lebih awal ketika secara administrasi sudah selesai, supaya nanti waktunya untuk pelaksanaannya cukup panjang," kata Sastra.
Sepuluh Paket Pembangunan Masuk Skema Lelang Cepat
Dirinya menuturkan, kini sedang disiapkan sekitar 10 pekerjaan strategis bernilai anggaran bervariasi hingga menembus angka ratusan miliar rupiah. Keseluruhan paket tersebut bakal melalui proses lelang awal agar penandatanganan kesepakatan kontrak dapat dirampungkan pada permulaan tahun anggaran berjalan.
Lewat skema tersebut, waktu penyelesaian fisik konstruksi menjadi jauh lebih longgar. "Ketika secara administrasi sudah selesai bisa dilelang awal, supaya nanti ketika ditetapkan, boleh berkontrak langsung. Awal Januari atau akhir Januari sudah bisa dikerjakan," ujarnya.
Menurut pandangan Sastra, penerapan metode ini menjadi solusi jitu guna menekan risiko molornya jadwal pembangunan daerah. Kasus keterlambatan tersebut sempat muncul dalam beberapa agenda kerja di periode masa lampau. "Kita berharap tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang ketika waktunya sudah ditentukan, tetapi lewat batas pengerjaannya," tegasnya.
Penyelarasan Tata Kelola Pengadaan dan Standar MCP KPK
Bukan cuma mempercepat pengerjaan fisik semata, lelang awal bagi paket bernilai fantastis ini juga selaras dengan capaian standar Monitoring Center for Prevention (MCP) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tolok ukur tersebut dijadikan pedoman utama pengadaan barang dan jasa yang kredibel bagi birokrasi daerah.
Pada kesempatan sebelumnya, Rudy Susmanto selaku Bupati Bogor memaparkan bahwa jajarannya sedang menyaring lebih dari 40 agenda prioritas pembangunan 2027. Berdasarkan total tersebut, akan disaring 10 paket kerja yang dinyatakan betul-betul siap menghadapi lelang dini Desember 2026.
Proses kurasi mengacu pada kelengkapan berkas teknis. Dokumen itu mencakup cetak biru atau masterplan, uji kelayakan atau feasibility study (FS), gambar kerja detail engineering design (DED), hingga kepastian pembebasan tanah.
Adapun proyek yang masuk daftar antara lain jembatan layang Bojonggede-Kemang (Bomang) yang diperkirakan menyerap dana Rp150 miliar. Terdapat pula kelanjutan proyek fasilitas embarkasi haji serta umrah setinggi tujuh lantai di area Stadion Pakansari, Cibinong, bernilai Rp142 miliar.
Rudy menandaskan, penentuan 10 paket proyek itu berkorelasi erat terhadap kriteria MCP KPK, terutama pada program fisik bernilai besar yang memerlukan supervisi ketat selama masa lelang.
