Pemerintah secara resmi mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2026 guna mengoptimalkan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Regulasi anyar ini dirancang demi menjamin ketersediaan pasokan komoditas, kelancaran akses, dan standar mutu produk perikanan nasional.
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kemenko Bidang Pangan Yanti Permatasari menyatakan bahwa inisiatif Gemarikan memerlukan kerja sama terpadu antarlembaga, kementerian, serta jajaran pemerintah daerah.
Ia menuturkan, beleid tersebut mencakup tiga pilar utama: penyediaan komoditas bermutu dan higienis, kemudahan masyarakat dalam memperoleh pasokan, serta upaya membangkitkan kesadaran masyarakat agar gemar memakan ikan.
"Ajakan konsumsi ini tidak akan cukup apabila pasokan, kemudian distribusi dan keterjangkauannya belum terjamin," ungkap Yanti ketika ditemui di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (17/11).
Yanti menambahkan, target peningkatan konsumsi pangan hewani ini berhubungan erat dengan prioritas nasional, terutama dalam mencukupi nutrisi warga dan menekan angka stunting. Sumber protein laut dinilai sangat potensial dalam menyokong pengembangan kualitas manusia menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Kendati demikian, persoalan yang dihadapi bukan semata-mata perkara ketersediaan logistik pangan, melainkan pola konsumsi sebagian besar warga yang masih condong memilih daging unggas seperti ayam.
"Kalau untuk pasokan, kita sebetulnya pasokan itu melimpah ruah. Kalau masalah akses pasar, masalah transportasi dan lain-lain bisa diatasi oleh teknologi, oleh kebijakan dan lain-lain. Tetapi masalah kebiasaan, masalah doktrin, itu yang perlu kita jadikan PR yang berat," imbuhnya.
Pada kesempatan serupa, Budi Yuwono selaku Direktur Pengelolaan Ditjen PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa efektivitas Gemarikan tidak semata dilihat dari grafik kenaikan angka pemakan ikan semata.
Menurut pandangannya, program tersebut wajib membenahi seluruh ekosistem pasokan dari sektor penangkapan hingga pemasaran, termasuk menekan persentase penyusutan maupun limbah pada tahapan pascapanen.
"Kalau kita kaitkan misalkan dengan penanganan pascapanen, susut, kita akan melihat keberhasilannya salah satunya bagaimana kita mengurangi susut panen ini. Kalau susut ini kita bisa kurangi, itu potensi juga untuk kita manfaatkan sebagai bahan konsumsi kita dan juga bahan baku industri," papar Budi.
Ia menjelaskan langkah KKP yang mencakup peningkatan kuantitas panen, pembenahan perlakuan bahan baku, penguatan sistem rantai dingin, hingga pembukaan pasar baru. KKP bahkan mengintegrasikan kelompok pembudi daya langsung ke sentra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam menyokong MBG, KKP memberikan asistensi teknis mengenai prosedur penanganan bahan baku bagi para pengelola fasilitas masak. Pendampingan tersebut digelar merata di kawasan barat, tengah, dan timur Nusantara agar kebersihan serta mutu pangan tetap terjamin.
Budi menegaskan suplai pangan untuk dapur MBG wajib mencukupi aspek volume ketersediaan, standar kualitas, serta kontinuitas pengiriman. Sektor budi daya lele dinilai potensial dipacu mengingat siklus pembesarannya mudah dikendalikan agar senantiasa sinkron dengan kebutuhan operasional dapur.
