Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa sektor budidaya perikanan merupakan pilar utama penopang sistem pangan nasional. Dirinya mendesak adanya penyesuaian aturan terkait tata ruang agar program revitalisasi tambak di pesisir Pantura Jawa serta agenda pembentukan 40.000 titik budidaya tematik tidak terhambat regulasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Trenggono saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada hari Rabu. Ia mengingatkan bahwa aktivitas budidaya perikanan tidak semestinya dipandang atau diklasifikasikan setara dengan proyek konstruksi bangunan komersial pada umumnya.
"Ini saya kira perlu penetapan juga karena ini menjadi bagian dari pangan, menurut saya harusnya jangan ditreatment bahwa ini adalah bangunan, gitu, kira-kira begitu," kata Trenggono.
Program Revitalisasi Tambak dan Perluasan Budidaya Tematik
Trenggono menerangkan bahwa agenda pemulihan tambak ikan di sepanjang kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa memiliki cakupan wilayah kerja seluas 14.000 hektare. Agenda terpadu ini sengaja digulirkan sebagai langkah strategis dalam memperkuat pasokan pangan yang kaya akan protein hewani di tanah air.
Tidak hanya fokus pada pembenahan tambak lama, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga sedang menyiapkan pembentukan 40.000 kawasan budidaya tematik yang tersebar ke berbagai pelosok desa. Masing-masing area ditaksir membutuhkan luasan area sekitar 1.000 meter persegi demi mendongkrak produktivitas sektor perikanan nasional yang berkelanjutan.
Menurut pandangan Trenggono, seluruh proyek tersebut bukanlah sekadar pembangunan sarana fisik semata. Program ini adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem pangan nasional yang ditujukan guna memenuhi ketersediaan protein masyarakat luas, mendampingi kebutuhan karbohidrat pokok secara berkesinambungan dan merata ke seluruh pelosok negeri.
Kendala Regulasi Kawasan Lahan dan Keputusan Kebijakan
Kendati demikian, Trenggono mengungkapkan kendala teknis di lapangan terkait status perizinan tata ruang. Beberapa bagian dari areal revitalisasi tambak Pantura Jawa nyatanya bersinggungan dengan ketetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luasan sekitar 1,94 hektare. Fenomena ini otomatis menuntut adanya penyesuaian regulasi agraria dari kementerian terkait.
Menghadapi agenda kerja tahun 2027 mendatang, KKP menargetkan pengembangan awal sekitar 12.000 titik budidaya tematik dari sasaran akhir sebanyak 40.000 lokasi yang dibangun berkala di Indonesia. Dari jumlah target tersebut, pihak KKP telah merampungkan survei identifikasi awal pada 6.537 area strategis guna memulai implementasi.
Berdasarkan rincian teknis, sebanyak 84 titik rencana beririsan langsung dengan zona LP2B, kemudian 656 kawasan terletak di atas lahan sawah dilindungi (LSD), serta 346 titik lainnya tercatat berada di dalam area lahan baku sawah (LBS).
Oleh sebab itu, Trenggono menilai bahwa pengambil kebijakan harus lekas menerbitkan payung hukum yang menempatkan subsektor budidaya perikanan sebagai komponen integral sektor pangan. Lewat status legal ini, pemanfaatan tanah tidak lagi dianggap sebagai alih fungsi bangunan fisik, sehingga penentuan titik lahan bisa berjalan lebih optimal.
"Jadi kalau ini sudah bisa menjadi bagian dari pangan, ya menurut saya harusnya tidak masalah dengan soal lokasi itu," tegas Trenggono seraya berharap arahan segera terbit demi kelancaran revitalisasi Pantura dan budidaya tematik.
