Jakarta, CNBC Indonesia – Kelompok pekerja kembali mendesak otoritas pemerintah agar mengerek ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari patokan sekarang Rp4,5 juta agar menjadi Rp7,5 juta per bulan. Gagasan ini tidak hanya ditujukan guna memangkas beban potongan pajak para buruh, melainkan juga diproyeksikan sebagai instrumen efektif demi mendongkrak kemampuan belanja publik secara luas.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menerangkan, usulan penyesuaian nominal PTKP tersebut sebenarnya telah disodorkan oleh KSPI bersama Partai Buruh kepada Presiden Prabowo Subianto sejak 2025, termasuk pada peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas.
"KSPI dan Partai Buruh dari 2025 di hadapan Presiden, acara May Day di Monas, sudah mengusulkan dari awal PTKP itu yang sekarang Rp4,5 juta, sebaiknya dinaikkan menjadi Rp7,5 juta. Alasannya sederhana. Selisih Rp4,5 juta ke Rp7,5 juta itu Rp3 juta. Buruh pasti belanja," papar Said dalam jumpa pers, Senin (16/11/26).
Sisa upah pekerja yang tidak lagi terpangkas pungutan pajak itu dinilai akan mengalir langsung menuju pos pengeluaran konsumsi keluarga. Sirkulasi uang tunai ini pada akhirnya tak sekadar dirasakan oleh para pekerja, tetapi juga mengalir ke para pelaku usaha mikro yang menjadi destinasi belanja harian, mulai penjaja kuliner hingga gerai sandang.
"Jadi daya beli buruh naik, daya beli masyarakat juga naik. Kalau buruh belanja kan masyarakat kecil juga naik dong pendapatannya. Tukang mi ayam, tukang bubur, tukang kerja informal, karena buruh belanja. Toko-toko baju, itu tujuannya menaikkan daya beli," ungkapnya.
Selain pertimbangan konsumsi, penyesuaian nilai PTKP ini ikut disorot lantaran pengambil kebijakan merancang skema stimulus Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk para karyawan bergaji hingga Rp10 juta pada 2027. Mekanisme insentif sementara itu dianggap bukan formula permanen mengingat sifatnya yang sangat bergantung pada perubahan regulasi serta alokasi kas negara tiap tahunnya.
Said memandang penaikan pagu PTKP jauh lebih fundamental ketimbang mengandalkan bantuan subsidi pajak yang sewaktu-waktu bisa disetop jika terjadi pergeseran kebijakan. Terlebih lagi, berkurangnya setoran PPh diyakini tidak otomatis membuat total penerimaan kas negara ikut merosot.
"Jangan khawatir pajak PPh 21 berkurang. Karena kalau PTKP naik, otomatis pajak itu akan berkurang. Jangan lupa, tadi saya bilang kalau misal ada selisih Rp3 juta, Rp7,5 juta PTKP-nya per bulan. Itu kan belanja. Belanja itu apa? PPN. PPN-nya naik, PPh-nya mungkin turun," sebut Said.
Karakteristik kedua jenis pungutan tersebut menjadi pondasi utama argumen kalangan buruh. PPh dipungut dari upah bersih pasca-pengurangan PTKP, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bergerak searah dengan volume belanja barang serta layanan jasa. Lewat peningkatan belanja rumah tangga, roda perputaran ekonomi diharapkan kian melaju kencang.
Said juga menambahkan bahwa naiknya plafon PTKP sanggup menghadirkan dampak berantai signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Permintaan pasar yang menguat bakal memicu akselerasi produksi manufaktur, memperluas ekspansi bisnis, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru, terutama pada sektor formal.
"Kalau PTKP naik, daya beli naik, pertumbuhan ekonomi naik, lapangan kerja tercipta baru, yang formal ya. Itu banyak alasannya. Kita mendukung. Karena dari tahun 2025 KSPI dan Partai Buruh sudah menyampaikan itu secara terbuka pada Presiden," jelasnya.
Kendati tetap mengusulkan batas Rp7,5 juta, KSPI turut menyiapkan alternatif jalan tengah andai pengambil kebijakan belum mampu mengabulkan angka tersebut. Patokan dasar yang diajukan bersumber dari upah minimum regional tertinggi di Indonesia, bukan mengacu pada rata-rata upah minimum nasional yang tercatat di kisaran Rp3,3 juta hingga Rp3,5 juta.
"Seharusnya PTKP itu dihitung dari upah minimum tertinggi di satu kabupaten kota. Di mana? Di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Yang sekarang sekitar Rp5,9 juta. Memang usulan KSPI dan Partai Buruh Rp7,5 juta. Tapi kalaulah itu belum bisa dilaksanakan, ambil Rp5,9 juta," pungkas Said.







