Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menampik kabar terkait kebocoran data perpajakan yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawanti menegaskan bahwa pihaknya telah melangsungkan pengecekan mendalam.
"Terkait informasi mengenai dugaan kebocoran data yang beredar di media sosial, DJP telah melakukan pemeriksaan dan validasi internal dan hasilnya dapat kami nyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar," jelas Inge lewat pernyataan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/9).
Inge menerangkan pada susunan data yang tersebar terdapat sejumlah atribut atau field yang sama sekali tak pernah dicatat ataupun dikelola di sistem basis data DJP.
"Data dari sample juga menunjukkan adanya user dan password dalam bentuk plain text, jelas ini bukan dari sistem Database DJP," tutur Inge.
Dirinya menjamin penjagaan privasi dan keamanan berkas wajib pajak terus menjadi fokus utama DJP.
Inge menyampaikan tata kelola keamanan informasi pada DJP berpedoman pada standar resmi yang berlaku sekaligus mengimplementasikan skema pengamanan berlapis.
"DJP mengimbau wajib pajak untuk tetap tenang, menjaga kerahasiaan data pribadi, mengaktifkan autentikasi dua langkah pada Coretax DJP, serta mewaspadai tautan, pesan, atau permintaan informasi yang mengatasnamakan DJP," pesan Inge.
Sebelumnya, akun media sosial X @DailyDarkWeb membeberkan klaim terkait bocornya serangkaian informasi milik DJP.
Rincian data tersebut mencakup Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), identitas nama beserta surat elektronik, kontak telepon, alamat rumah, kata sandi, User ID dan peran akun, alamat IP, hingga catatan waktu login terakhir.
Bukan cuma institusi DJP, akun @DailyDarkWeb pun menduga adanya kebocoran berkas milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Postingan itu memaparkan kebocoran mencakup data profil para tenaga kerja, peserta pelatihan program ketenagakerjaan, data domisili lewat Nomor Induk Kependudukan (NIK/KTP), sampai informasi jaminan sosial buruh.
Merespons situasi tersebut, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menyampaikan bakal mengecek kabar mengenai isu pembobolan data instansinya.
"Kami cek ya," kata Cris kepada CNNIndonesia.com pada hari Senin (21/9).
