Jakarta – Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) resmi dijatuhkan kepada Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang berlangsung di Gedung Divisi Propam Polri pada Selasa (17/11/2026).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa Eko Hadi langsung melayangkan upaya banding menanggapi vonis pemecatan tersebut. Upaya hukum serupa tercatat pernah diambil oleh Ahrie Sonta Nasution saat menghadapi putusan sanksi pemecatan.
"Sebagai putusan sidang KKEP, dan atas putusan tersebut, pelanggar EH menyatakan banding," tutur Trunoyudo kepada awak media pada Selasa (17/11/2026).
Trunoyudo menggarisbawahi komitmen Korps Bhayangkara untuk terus memproses penegakan disiplin kode etik secara akuntabel, objektif, serta terbuka dengan menjunjung tinggi asas kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law.
Prinsip equality before the law tersebut bermakna bahwa seluruh personel kepolisian memegang derajat kedudukan setara di hadapan aturan hukum tanpa membedakan tingkatan pangkat ataupun jabatan yang diemban.
"Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," tegasnya menambahkan.
Untuk diketahui, vonis sanksi pemecatan tidak dengan hormat diputuskan kepada Irjen Eko Hadi Santoso setelah melewati seluruh rangkaian jalannya sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pada Selasa (17/11/2026).
“Sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” jelas Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat menggelar sesi konferensi pers di Gedung Propam Polri.
Bukan cuma hukuman administratif berupa pemecatan, tindakan Eko Hadi secara resmi ditetapkan masuk ke dalam kategori perbuatan tercela oleh majelis sidang.
“Terhadap terduga pelanggar EHS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” papar Trunoyudo.
Berdasarkan putusan tersebut, tindakan Eko diputuskan menyalahi ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 mengenai Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Komjen Hendro Pandowo memimpin jalannya majelis sidang KKEP ini bertindak sebagai ketua komisi sekaligus merangkap anggota. Sementara itu, Irjen Agus Dwi Hermawan bertugas mendampingi di posisi wakil ketua komisi.
Jajaran tiga anggota komisi etik lainnya yang turut bertugas menyidangkan perkara ini yaitu Irjen Pol. Dr. Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Toni Ariadi Efendi.
Dapatkan laporan berita paling aktual dan terpercaya hanya di kanal Berita Liputan6.
