Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kini berada di bawah desakan kuat untuk segera memulihkan hubungan diplomatik dan militernya dengan Uni Emirat Arab (UEA) terkait perang di Yaman. Rekonsiliasi bilateral ini dinilai menjadi langkah penting jika Riyadh ingin membentuk koalisi tangguh guna memukul mundur milisi Houthi.
Sebagaimana diberitakan The Guardian pada Rabu (30/9/2026), relasi antara Saudi dan UEA di Yaman memburuk drastis sejak Januari tahun ini. Sebelumnya, kedua negara Teluk tersebut bekerja sama menyokong berbagai faksi bersenjata lokal untuk melawan Houthi. Namun, kemitraan berbalik tajam ketika pasukan loyalis UEA, milisi separatis Southern Transitional Council (STC), diserang dan dipukul mundur oleh kekuatan militer Saudi.
Gempuran Riyadh tersebut dilancarkan guna menggagalkan ambisi politik STC yang berniat memisahkan diri dan memproklamasikan negara berdaulat di Yaman selatan. Menyusul benturan bersenjata itu, UEA praktis angkat kaki dan meninggalkan mandala operasi Yaman sepenuhnya.
Kendati demikian, situasi pertempuran berubah drastis setelah barisan Houthi yang disokong Iran melancarkan manuver dengan menerobos wilayah vital Selat Bab al-Mandab pada medio September. Kemajuan pergerakan militer Houthi ke arah selatan ini merombak keseimbangan geopolitik di wilayah strategis tersebut.
Ketika ofensif besar itu terjadi, satuan bersenjata yang sebelumnya disokong dana dan logistik militer oleh UEA, National Resistance Forces di bawah komando Tareq Saleh, menelan kekalahan telak. Barisan pertahanan depan kelompok tempur itu dilaporkan hancur dan runtuh dalam waktu sangat cepat.
Kelanjutan keterlibatan militer UEA di Yaman selanjutnya menjadi salah satu materi perbincangan pokok dalam pertemuan bilateral di Abu Dhabi pada Minggu. Pertemuan tersebut dihadiri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, serta delegasi negara-negara Arab lain, termasuk utusan dari Arab Saudi.
Dalam forum tersebut, Netanyahu dilaporkan menawarkan dukungan langsung kepada Saudi guna menghadapi Houthi. Namun, Riyadh diperkirakan canggung menyetujui tawaran itu, terlebih Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan Riyadh terkait bantuan aktif Washington untuk menumpas Houthi di daratan Yaman.
Pembicaraan menyangkut persoalan Yaman bergulir kembali pada Selasa dalam pertemuan resmi di Riyadh antara Menteri Pertahanan Saudi Pangeran Khalid bin Salman Al Saud dan Wakil Presiden UEA Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan.
Pertemuan tingkat tinggi itu dinilai menjadi indikasi bahwa kedua belah pihak mulai berupaya mencari jalan keluar guna memulihkan relasi yang retak, kendati pada fase awal kemungkinan rekonsiliasi baru berfokus pada kerja sama ketahanan energi.
Tekanan untuk menemukan titik temu menguat setelah Houthi merangsek maju mendekati Selat Bab al-Mandab. Jalur perairan sempit ini berperan krusial sebagai urat nadi logistik maritim bagi ekspor minyak mentah Saudi. Seusai merebut sejumlah wilayah baru, gerilyawan Houthi berfokus mengonsolidasikan pertahanan sembari melancarkan manuver penyerangan ke Kota Taiz di barat daya Yaman.
"Pasukan Houthi melancarkan gelombang serangan secara bersamaan ke kota tersebut, berusaha menguras kekuatan pasukan Poros Taiz yang mempertahankan kota," tutur Baraa Shiban, analis kawasan Teluk dan dinamika Yaman dari institut pertahanan Rusi, yang baru menuntaskan observasi lapangan selama sepekan di Taiz.
"Pasukan Houthi memang didorong mundur, tetapi kemudian keesokan harinya mereka kembali menyerang dari front yang berbeda."
Berdasarkan kajian Shiban, upaya menuntaskan perselisihan antara Saudi dan UEA tengah berjalan, dan langkah membangun kepercayaan kembali berpeluang dirintis. Namun, kembalinya UEA ke kancah Yaman bukanlah perkara mudah, mengingat Abu Dhabi telah menarik diri dan masih mempertahankan relasi khusus dengan STC.
"Upaya sedang dilakukan untuk mencoba mengakhiri keretakan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dan mungkin akan ada beberapa langkah untuk membangun kepercayaan. Namun, UEA telah meninggalkan Yaman, dan kecil kemungkinan Riyadh akan membiarkan mereka kembali karena mereka bersekutu dengan STC, dan itu akan menimbulkan masalah … UEA dan Arab Saudi pada dasarnya berada di pihak yang berlawanan," papar Shiban.
Pimpinan tertinggi STC, Aidarous al-Zubaidi, melarikan diri ke luar negeri usai pasukannya dihantam tentara Saudi. Sejak kekalahan itu, pengaruh politik organisasi STC kian terpinggirkan dari panggung politik Yaman.
Mantan Menteri Luar Negeri Yaman yang juga pendukung garis keras STC, Khaled Alyemany, berpandangan bahwa Riyadh semestinya meninjau ulang pendekatannya terhadap Yaman selatan secara menyeluruh.
Pertimbangan mendasarnya adalah fakta bahwa Giant Brigades, formasi pasukan tangguh asal selatan yang dilatih personel militer UEA dan berafiliasi dengan STC, merupakan salah satu elemen tempur paling teruji, berdisiplin, dan dipersenjatai peralatan modern dalam membendung Houthi.
Kepemimpinan STC secara tegas menginstruksikan korps Giant Brigades menolak proposal peleburan komando dengan kesatuan militer pemerintah Yaman. Kubu separatis menilai penggabungan struktural tersebut akan memperlemah perjuangan mereka dalam meraih kemerdekaan.
"Kita tidak bisa bertempur dan berperang di utara melawan Houthi jika kita tidak memiliki prospek untuk kemerdekaan kita," tegas Alyemany.
Menurut Alyemany, pemerintah Yaman yang diakui PBB dan beroperasi dari pengasingan di Riyadh terus menuntut penduduk Yaman selatan merebut kembali ibu kota Sanaa, namun menolak memberikan jaminan mengenai hak masyarakat selatan menentukan nasib sendiri.
"Pemerintah yang diakui PBB … yang beroperasi dari pengasingan di Riyadh, bersikeras agar warga selatan berperang untuk merebut kembali ibu kota, Sana'a, atas namanya, tetapi tanpa janji apa pun mengenai hak selatan untuk menentukan nasib sendiri," ungkap Alyemany.
"Masalahnya adalah, selama pemerintah Yaman memperoleh legitimasinya dari para penyandang dana Saudi, bukan dari rakyatnya, hasilnya bukanlah tujuan yang dinyatakan Arab Saudi, yaitu keamanan di sepanjang perbatasan selatannya," imbuhnya.
Gedung Putih dilaporkan secara senyap melobi UEA dan Saudi agar segera menyudahi perselisihan diplomatik. Washington menawarkan usulan pembentukan komando gabungan terpadu yang menyertakan Southern Giants Brigades guna membendung ofensif Houthi.
Terselip pula usulan kontroversial pemanfaatan jaringan intelijen Israel dan jasa kontraktor keamanan swasta asal Israel. UEA memiliki riwayat memanfaatkan jasa perusahaan keamanan swasta Israel di Yaman pada masa lampau, yang diwarnai pelaksanaan sejumlah operasi rahasia keras.
Namun, kepemimpinan Saudi selama ini berhati-hati dan enggan terlihat berkolaborasi terbuka dengan Israel. Riyadh juga menolak mendukung separatis selatan karena khawatir terpecahnya Yaman justru memperkokoh kontrol Houthi di kawasan utara yang berbatasan langsung dengan perimeter Saudi.
Kekhawatiran Riyadh beralasan kuat. Milisi Houthi berulang kali membuktikan kapabilitas mengerahkan drone serang dan rudal balistik guna menghantam fasilitas energi vital di wilayah Saudi.
Di tengah pasokan logistik pertahanan dan perlindungan udara berkala dari militer Saudi, pertempuran darat melawan ekspansi Houthi terus berkecamuk. Parlemen dari pemerintah Yaman yang diakui PBB telah menyetujui mobilisasi perang umum bagi seluruh warga sipil Yaman demi membendung Houthi.
Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), eskalasi konflik di Yaman telah merenggut sedikitnya 838 korban jiwa dan menyebabkan 3.643 korban lainnya luka-luka sejak 6 Agustus tahun lalu hingga 26 September tahun ini.
Di sisi lain, juru bicara Houthi menyatakan perlawanan mereka tidak bermaksud melumpuhkan pelayaran kapal niaga internasional di Selat Bab al-Mandab, melainkan hanya menargetkan kapal-kapal yang memiliki relasi operasional dengan pihak Saudi.
Pada hari Senin, Houthi mempublikasikan data maritim yang menurut klaim mereka memperlihatkan lalu lintas kapal komersial di selat tersebut masih berlayar melintas secara normal.
Houthi menuding penguasa Saudi berwatak penjajah kolonial, sementara pemerintah Yaman yang diakui PBB di Aden dicap sebagai boneka Riyadh tanpa kedaulatan mandiri.
April Longley Alley, peneliti senior Washington Institute dalam simposium International Crisis Group, memaparkan bahwa kelanjutan perang ini adalah pertaruhan krusial bagi Saudi, sementara Houthi dinilai belum memperlihatkan iktikad kompromi damai.
"Kita harus melihat apakah mereka dapat mempertahankan wilayah-wilayah ini, tetapi apa yang dipelajari Houthi dari perang dengan Iran adalah bahwa Arab Saudi ketika berada di bawah tekanan dan serangan akan mencari deeskalasi," ujar Alley.
"Houthi menuntut perdamaian dari pihak yang menang," pungkasnya.
