Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperjuangkan pengakuan global agar ekosistem perairan laut dijadikan instrumen utama dalam penanganan krisis iklim dunia. Gagasan tersebut dipaparkan dalam sesi Dialog Laut dan Perubahan Iklim di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turki.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam pernyataan resminya menegaskan, upaya mengoptimalkan fungsi laut pada skema penanganan iklim dunia sejalan dengan tekad Republik Indonesia menggenjot program ekonomi biru lewat pemanfaatan perikanan serta kelautan secara berkelanjutan.
Dirinya berpendapat, langkah konservasi sekaligus restorasi ekosistem bahari bukan sekadar ditujukan untuk melestarikan stabilitas alam, melainkan juga berfungsi selaku penanaman modal jangka panjang guna memperkokoh daya tahan iklim serta mengangkat derajat kemakmuran warga pesisir.
"Laut harus menjadi bagian penting dari solusi perubahan iklim global. Indonesia memiliki potensi ekosistem pesisir dan laut yang besar, seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, yang harus kita jaga dan pulihkan," papar Trenggono, Minggu (15/11).
Ia menuturkan kembali bahwa melalui kerangka ekonomi biru, Indonesia berniat menjamin tata kelola sumber daya perairan berjalan lestari sekalian menyajikan faedah konkret buat kelangsungan anak cucu ke depan," ujarnya.
Hadir mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan di arena COP31, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano menuturkan bahwa wilayah samudra tidak selayaknya terus diposisikan hanya selaku pihak penderita imbas pergeseran iklim semata.
Oleh sebab itu, dalam pertemuan tingkat global tersebut, delegasi Indonesia menyodorkan tiga agenda prioritas, yaitu pengokohan ketetapan COP31, kesinambungan alur kolaborasi bahari di ranah Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC), dan akselerasi realisasi tindakan iklim berbasis ekologi laut.
"Keputusan COP31 perlu mengakui laut sebagai bagian dari solusi perubahan iklim. Hasil dan pesan utama dari dialog tahun ini harus terintegrasi secara nyata ke dalam pilar-pilar aksi iklim, terutama pendanaan dan adaptasi," tutur Irwan.
Menurut pandangan Irwan, vegetasi bakau, padang lamun, dan gugusan terumbu karang merupakan benteng pertahanan alami yang krusial demi menyokong keandalan ekosistem, mengamankan pasokan pangan, serta menopang denyut perekonomian penduduk tepi pantai. Ketiganya mewakili terobosan berbasis alam laut dengan daya guna luar biasa dalam memuluskan mitigasi maupun penyesuaian iklim.
Pihaknya turut menggarisbawahi keharusan menjaga kelanjutan Mandat Glasgow yang sebelumnya telah menginisiasi ruang komunikasi tentang kebaharian di dalam payung UNFCCC.
Nusantara mendukung perancangan panduan kelautan tahun jamak (multiyears) yang selaras bersama Kesepakatan Paris, dengan skema penerapan sukarela, memprioritaskan penghormatan pada situasi domestik tiap-tiap negara, dan condong pada fasilitasi operasional.
Di mata Irwan, pembahasan isu maritim patut senantiasa memperoleh perhatian pada agenda berkala UNFCCC tanpa menimbulkan pertambahan beban administratif bagi anggota. Hal ini mengingat sederet program kelautan yang dimasukkan pada dokumen Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) baru akan dikerjakan usai periode 2030.
"Pekerjaan ke depan perlu memanfaatkan data dasar dan indikasi awal kemajuan yang telah dicapai. Dengan demikian, proses kerja sama dapat mendukung implementasi nyata tanpa menciptakan beban tambahan bagi negara-negara," ungkapnya.
Mengenai tahap implementasi, Irwan menjelaskan bahwa Indonesia telah memasukkan unsur hutan bakau serta padang lamun ke dalam berkas Second NDC, disertai sasaran pemulihan hutan bakau seluas 600.000 hektare. Pemerintah pun sedang mengokohkan fondasi aturan hukum dalam negeri untuk memacu permodalan karbon biru, mencakup penerbitan Peraturan Menteri terkait Nilai Ekonomi Karbon pada sektor bahari.
Kendati demikian, dirinya memperingatkan bahwa pemenuhan sederet ikrar kemaritiman tersebut tetap memerlukan sokongan luas dari taraf internasional. Lantaran hal itu, Indonesia mendesak dibukanya akses pembiayaan berbentuk hibah, perkuatan bantuan teknis proyek, optimalisasi pelacakan aliran dana kelautan, dan penaikan kapasitas nasional untuk mentransformasi potensi karbon biru menjadi gerakan iklim di kawasan regional.
"Banyak komitmen kelautan masih bergantung pada dukungan. Kita membutuhkan akses yang lebih luas terhadap pendanaan hibah, dukungan pengembangan proyek, pelacakan pendanaan kelautan yang lebih baik, serta penguatan kapasitas agar potensi karbon biru dapat diwujudkan menjadi aksi iklim nyata," tutup Irwan.
