Catatan realisasi instrumen pembiayaan anggaran negara hingga kini telah menyentuh angka Rp595,2 triliun.
JAKARTA — Posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat bertengger pada level Rp379,3 triliun per 31 Oktober 2026. Nominal kekurangan kas ini merepresentasikan porsi sebesar 1,47 persen jika dibandingkan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menerangkan, pembengkakan selisih minus tersebut bersumber dari laju pengeluaran negara yang melampaui himpunan pendapatan. Menjelang penutupan Oktober 2026, penerimaan kas negara sukses dihimpun Rp2.618 triliun atau mencakup 83 persen pagu APBN. Di sisi berlawanan, pos belanja negara membukukan penyerapan Rp2.997,2 triliun setara 78 persen total alokasi pagu.
“Defisit di 31 Oktober adalah Rp379,3 triliun dan ini merupakan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto,” ujar Suahasil dalam Taklimat Media APBN KiTA Edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menilik rincian pendapatan, perolehan sektor perpajakan terhimpun Rp1.796,8 triliun atau mencapai 76,2 persen dari sasaran awal. Sementara itu, setoran dari pabean serta cukai sanggup terkumpul Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target APBN berjalan.
Di sektor lain, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terpantau sanggup melampaui ketentuan pagu. Suahasil menguraikan bahwa lonjakan kinerja positif tersebut didorong oleh pemasukan penertiban kawasan hutan serta sisa surplus Bank Indonesia.
Kendati demikian, otoritas fiskal masih memikul kewajiban mengejar target penerimaan senilai Rp590,1 triliun sepanjang rentang November hingga Desember 2026. Dari keseluruhan tanggungan itu, penerimaan pajak dibebani porsi sekitar Rp514 triliun.
“Untuk sisa November-Desember, seluruh penerimaan pajak, kepabeanan, cukai, dan PNBP masih harus mengumpulkan Rp590,1 triliun,” kata Suahasil.
Terkait pos pengeluaran, penyerapan hingga akhir Oktober terdata menyentuh Rp2.997,2 triliun, tumbuh ekspansif 15,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Rincian belanja tersebut mencakup penyerapan kementerian/lembaga senilai Rp1.239 triliun, pos non-kementerian/lembaga menyerap Rp1.104,5 triliun, dan transfer ke daerah (TKD) memakan dana Rp653,6 triliun.
Realisasi penyaluran transfer ke daerah itu setara 94,3 persen dari ketetapan dasar senilai Rp693 triliun. Walau begitu, pemerintah pusat sudah memperbesar alokasi transfer sehingga nilainya bertambah sampai di kisaran Rp720 triliun.
Memasuki periode dua bulan pamungkas kalender berjalan, pemerintah tercatat masih mengantongi cadangan alokasi belanja sebesar Rp945,2 triliun yang wajib dieksekusi. Suahasil menginstruksikan jajaran kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk mempercepat pengeluaran prioritas demi menghadirkan dampak riil di masyarakat.
Kendati demikian, akselerasi serapan kas tersebut dipastikan wajib memperhatikan efisiensi biaya dan kualitas pemanfaatan anggaran.
“Selama bulan November dan Desember ini akan dibelanjakan Rp945,2 triliun. Ini sekaligus kesempatan kami untuk menyampaikan kepada seluruh yang menggunakan belanja APBN, kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, belanja prioritas agar dituntaskan, dipercepat, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, namun tetap dengan menjaga efisiensi,” ujarnya.
Di lain pihak, penyerapan pembiayaan anggaran sudah berada pada angka Rp595,2 triliun dari ketentuan rencana awal Rp689 triliun pada APBN murni.
Suahasil menandaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen mempertahankan defisit APBN agar terus berada di bawah ambang tiga persen terhadap PDB. Walaupun patokan defisit dalam laporan semesteran sempat digeser menjadi 2,85 persen terhadap PDB, pemerintah menjamin kendali ruang fiskal tetap terjaga aman.
“Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat namun efisiensinya juga tetap muncul,” kata Suahasil.


