Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menjalin kemitraan strategis dengan Universitas Negeri Makassar guna memperkokoh sistem pencegahan sekaligus penanggulangan kekerasan seksual melalui penguatan kapasitas Pokja PPKS.
MAKASSAR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi menggandeng Universitas Negeri Makassar (UNM) demi mempertegas komitmen penanggulangan tindak kekerasan seksual pada ekosistem pengawasan pemilu. Inisiatif konkret tersebut direalisasikan lewat program peningkatan kompetensi Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS).
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, mengungkapkan bahwa kolaborasi penting ini diwujudkan melalui agenda audiensi bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Pusat Studi Gender, Anak dan Kependudukan (PPGAK), serta Satgas TPKS UNM.
Mardiana memaparkan bahwa pendirian Pokja PPKS adalah instruksi langsung dari mandat Bawaslu RI. Demi menjamin unit kerja tersebut beroperasi optimal di seluruh tingkatan, Bawaslu membutuhkan topangan institusional, penajaman kompetensi, dan bimbingan teknis intensif dari institusi yang berpengalaman menangani problematika kekerasan seksual.
"Bawaslu membutuhkan mitra strategis dari kalangan perguruan tinggi, khususnya kampus yang memiliki pusat studi gender dan perhatian terhadap perlindungan perempuan," tutur Mardiana saat memberikan keterangan di Makassar, Senin.
Regulasi Harus Diimbangi Pemahaman Mendalam
Mardiana menggarisbawahi bahwa penanganan isu pelecehan seksual tidak dapat bertumpu sepenuhnya pada keberadaan regulasi semata. Peraturan yang ada wajib dibarengi peningkatan kesadaran kritis, kepekaan moral, serta keahlian aparat pengawas pemilu dalam mencegah maupun memproses setiap laporan secara tepat sasaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengalaman panjang UNM lewat Pusat Studi Gender dan Satgas TPKS dinilai amat relevan untuk menopang ketangguhan Pokja PPKS Bawaslu Sulsel.
Pihak akademisi menyambut hangat rancangan kerja sama ini. Ketua LP2M UNM, Prof Dr Oslan Jumadi, bersama jajaran pimpinan menegaskan kesiapannya dalam menindaklanjuti peluang kemitraan ini mengikuti prosedur kelembagaan yang berlaku.
Kedua instansi meyakini kemitraan ini berpeluang memperluas wawasan pencegahan, penindakan hukum, serta pendampingan korban. Selain itu, program ini diproyeksikan mampu membuka partisipasi aktif mahasiswa dalam pengawasan pemilu inklusif.
Peran Kampus dalam Pengawasan Partisipatif
Menurut Mardiana, perguruan tinggi menduduki posisi sentral sebagai mitra strategis Bawaslu, terutama dalam mengoptimalkan jangkauan sosialisasi publik serta pengawasan partisipatif di tengah masa penyesuaian efisiensi anggaran negara. Menanggapi sinergi tersebut, Prof Oslan Jumadi memberi saran agar seremoni penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dirangkai di dalam sebuah forum akbar yang mengundang banyak mahasiswa.
Pertemuan massal itu dinilai dapat dimanfaatkan sekaligus sebagai sarana edukasi awal terkait pencegahan kekerasan berbasis gender. Penandatanganan nota kesepahaman dijadwalkan berlangsung pada 25 November 2026, bertepatan dengan momentum Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan serta awal kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
Melalui kemitraan komprehensif ini, jajaran Bawaslu Sulsel optimis langkah penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual berjalan makin terarah, sekaligus menciptakan lingkungan kerja pengawas pemilu yang sehat, terlindungi, inklusif, dan bebas dari segala praktik kekerasan.







