Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan BMKG serta BNPB guna segera melaksanakan rekayasa cuaca di wilayah Sumatra demi memitigasi kemungkinan timbulnya bencana lanjutan menjelang periode puncak penghujan.
JAKARTA – Kepala Negara RI Prabowo Subianto memberi instruksi resmi kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), beserta lembaga terkait untuk lekas mengadakan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada sederet kawasan terdampak bencana alam di Sumatra. Upaya taktis ini ditempuh agar peristiwa bencana susulan di kawasan itu tidak terulang kembali.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, selaku Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatra, menerangkan jika telah terjadi sebanyak 41 musibah susulan di sejumlah titik terdampak Sumatra sepanjang rentang April 2026 sampai November 2026. Berkaca dari kondisi tersebut, program mitigasi bencana berupa pengerukan normalisasi aliran sungai hingga pelaksanaan OMC menjadi prioritas utama Satgas PRR sesuai petunjuk Presiden.
"Prinsip dasarnya kita berupaya mencegah. Jangan sampai ada hujan di sana (daerah terdampak) dengan operasi modifikasi cuaca. Kalau pun ada (curahnya) minimal. Kalau seandainya terjadi banjir, maka kita sudah siap dengan seluruh sarana-prasarana, tenda, makanan, dan lain-lain untuk masyarakat kita yang terdampak," tutur Tito saat memberikan keterangan media di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Senin malam (9/11).
Presiden Prabowo memimpin agenda rapat kabinet terbatas di lingkungan Istana yang membedah dua poin mendasar, yaitu tinjauan kinerja Satgas PRR Pascabencana Sumatra serta rancangan mitigasi dan kesiapsiagaan di beberapa wilayah menjelang tibanya puncak periode musim hujan.
Antisipasi Puncak Musim Hujan
Pada forum serupa, Kepala BMKG Prof. Teuku Faisal Fathani menyampaikan laporan prediksi terkait periode puncak musim penghujan secara langsung kepada Presiden. Mayoritas wilayah di nusantara diketahui telah memasuki masa penghujan sejak November dan Desember, sementara puncaknya diperhitungkan berlangsung sepanjang tiga bulan ke depan, persisnya mulai Desember, Januari, hingga Februari.
"Tadi dalam rapat banyak dibahas terkait antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir longsor akibat curah hujan ekstrem," beber Faisal. Karena itu, BMKG sudah memetakan sekaligus menyebarkan kabar peringatan dini bencana pada aneka wilayah berisiko tinggi yang dapat dipantau masyarakat lewat portal daring resmi BMKG.
Situs tersebut memuat sistem informasi deteksi awal cuaca buruk, mulai ancaman curah hujan luar biasa tinggi, pergerakan badai siklon tropis, pasang rob air laut, mutu udara, hingga peringatan gempa bumi beserta tsunami. "Itu bisa diakses, dan itu sampai tingkat kecamatan. Jadi, kecamatan mana di Indonesia yang mengalami kondisi status waspada, siaga, hingga awas," ungkap Faisal. Saat ini pihak BMKG berpadu langkah bersama BNPB guna memetakan dan mengeksekusi skema penanggulangan terpadu di kawasan rentan luapan banjir dan tebing longsor.
Mekanisme Operasi Modifikasi Cuaca
Pimpinan BMKG membeberkan jika aparatur pemerintah daerah, terutama wilayah yang terdampak bencana, berwenang menerbitkan ketetapan status siaga darurat bencana di areanya. Melalui ketetapan legalitas tersebut, BNPB memiliki landasan hukum menjalankan modifikasi cuaca di tempat bersangkutan dengan pengawasan teknis dari institusi BMKG.
"Kita dapat melakukan operasi modifikasi cuaca dengan dua cara. Pertama, mengarahkan jatuhnya hujan sejak di hulu pembentukan awan. Jadi, dijatuhkan di daerah perairan atau daerah-daerah yang tidak membahayakan. Kedua, kita menggunakan bahan semai kecil, lebih kecil dari 2 mikron, atau flare, atau dengan kapur tohor untuk mencegah kondensasi sehingga awannya akan terpecah, dan tidak terjadi hujan," terang Faisal merinci.
Di samping langkah tersebut, BMKG berikhtiar ekstra agar curahan hujan lebat tidak mengguyur lokasi perbaikan tanggul sungai yang hingga kini belum tuntas dinormalisasi. "Kita ketahui ada 38, kurang lebih, sungai, yang belum atau sedang proses normalisasi. Kita upayakan agar hujan tidak jatuh di daerah-daerah yang memang belum siap. Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar. Itu juga akan kita jaga supaya (daerah tersebut) tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan," tutupnya.
Artikel berikut disusun memanfaatkan bantuan sistem komputasi AI.
Mendagri Dorong Pemulihan Cepat 12 Pasar Terdampak di Kawasan Aceh
Kementerian Bahlil Serahkan Regulasi Galian C ke Pihak Daerah Demi Percepatan Normalisasi Sungai Pascatragedi Sumatra
Diplomasi Indonesia Sampaikan Lima Jurus Aksi Iklim di Panggung KTT COP31 Turkiye
Arahan Presiden Prabowo Mengenai Operasi Rekayasa Cuaca Tangkal Dampak Bencana di Sumatra
Pimpinan Delegasi Hashim Resmikan Gerai Paviliun Indonesia di Forum Global COP31 Turki
