Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) secara resmi memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari posisinya selaku Ketua Dewan Penasihat menyusul terseretnya nama beliau pada perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pihak KSPSI menerangkan bahwa langkah tegas ini diambil demi membentengi serikat pekerja supaya persoalan individu para figur publik tidak menyeret citra maupun jalannya organisasi buruh.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa keputusan pemberhentian tersebut diputuskan melewati forum rapat pimpinan. Kendati demikian, KSPSI menegaskan belum menentukan sosok pengganti kursi Listyo mengingat serikat buruh tersebut berencana menyelenggarakan agenda kongres akbar terlebih dahulu pada 1 Februari yang akan datang.
“Beliau diberhentikan dari Ketua Dewan Penasihat KSPSI. Karena hubungan kami dengan beliau adalah hubungan dalam rangka perjuangan kepentingan kaum pekerja. Tapi ketika ada sesuatu yang di luar dugaan kami, maka kami bersepakat untuk mengakhiri posisi beliau sebagai dewan penasihat,” terang Andi Gani melalui siaran resminya, Sabtu (7/11/2026).
Andi menjelaskan bahwa peristiwa mencengangkan ini menjadi evaluasi berharga bagi KSPSI dalam menjalin kedekatan bersama para pembesar publik. Dirinya memberi sinyal tegas bahwa jajaran organisasi bakal bersikap jauh lebih selektif serta waspada dalam menggandeng tokoh-tokoh luar serikat ke depannya.
“Menjadi pelajaran buat kami, nanti ke depan jangan terlalu banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh publik. Bingung juga nanti kita kalau ada masalah, terbawa-bawa organisasi,” beber Andi menerangkan posisi serikatnya.
Di sela polemik hangat yang berkembang, Andi juga menampik keras tudingan yang mengaitkan mobilisasi massa buruh dengan rencana aksi makar. Dirinya menggarisbawahi bahwa seluruh pergerakan serikat di luar naungan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia sama sekali bukan tanggung jawab wadah koalisi yang dipimpinnya.
“Tentu tidak menjadi tanggung jawab Koalisi Besar, karena saya yakin teman-teman yang bergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia sudah sangat dewasa,” sergah Andi memperjelas batasan tanggung jawab kelompoknya.
Andi menambahkan, selama ini KSPSI selalu berjuang mengawal nasib para pekerja melalui jalur diplomasi, audiensi resmi, ruang dengar pendapat bersama DPR, serta aksi demonstrasi terukur demi mengawal janji pemerintah dan parlemen. Maka dari itu, ia amat menyayangkan apabila pergerakan murni buruh dipelintir menuju perkara makar negara.
“Tentulah kami semua bersedih sekali sebagai gerakan buruh secara umum, kok dikait-kaitkan dengan soal urusan makar? Ini kan menjadi sangat-sangat luar biasa sekali,” sebut Andi Gani mengungkapkan kesedihannya.
KSPSI Cari Pengganti Listyo
Andi membeberkan kekagetannya sewaktu mendengar kabar rencana aksi serikat pada 20 Oktober yang dihubung-hubungkan dengan kabar makar. Pasalnya, mayoritas pimpinan koalisi buruh pada tanggal tersebut sedang berada di wilayah Jombang.
“Kami sedang di Jombang, tiba-tiba seorang ahli, profesor menyampaikan 20 ada rencana, lalu tiba-tiba Gibran hadir, kaget. Padahal sebagian besar di sini pada saat pilpres yang lalu secara sangat jelas tidak berada di pihak mereka. Jadi itu hal yang sangat-sangat mengagetkan buat kami semua,” papar Andi menceritakan momentum tersebut.
Dirinya kembali mengulangi pernyataan bahwa segala bentuk mobilisasi elemen buruh di luar koalisi adalah tanggung jawab kubu itu sendiri. Oleh sebab itu, Andi menuntut agar gerakan kelompok lain tidak dilekatkan dengan nama organisasi serikatnya.
“Kalaupun ada gerakan buruh lain, ya itu urusan masing-masing pihak. Tidak ada urusan dengan Koalisi Besar,” tukasnya dengan tegas kepada awak media.
Terkait kursi suksesor Listyo, Andi menerangkan belum ada obrolan internal di tubuh KSPSI. Pihaknya mengutamakan keberhasilan pelaksanaan kongres mendatang ketimbang tergesa-gesa menetapkan figur Ketua Dewan Penasihat pengganti.
“Kami belum membahas sama sekali soal pengganti beliau atau siapa yang menjadi calon. Belum ada sama sekali,” tutup Andi mengakhiri pernyataannya.
Simak beragam sajian informasi teraktual dan terpercaya melalui jaringan Liputan6.
Andi Gani Sebut Buruh Tak Akan Jatuhkan Pemerintahan Prabowo
Buruh Desak Lima Isu Krusial Masuk RUU Perlindungan Ketenagakerjaan
30 September Jadi Tenggat Pemerintah dan DPR Penuhi Aspirasi Buruh
50 Ribu Motor Buruh Serbu Jakarta pada 24 September 2026
Buruh Bareng Pengusaha Rumuskan RUU Ketenagakerjaan, Draf Rampung Bulan Ini
KSPSI Tekankan Pentingnya Sinergi Serikat Pekerja dan Manajemen
Kuota Tambang Dipangkas, 150 Ribu Pekerja Terancam PHK
Bos Serikat Pekerja Ungkap 55 Ribu Buruh Bakal Kena PHK, Ini Penyebabnya
Biaya Pembangunan Museum Marsinah Rp 3,8 Miliar, dari Sini Sumber Dananya
