Bidikan Nuklir Indonesia: Deretan Negara Pengantre dan Arah Kemitraan PLTN

Posted on

Menteri Bahlil menegaskan telah menghimpun pandangan para akademisi terkait rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir.

TANGERANG — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa sederet negara telah mengajukan penawaran kerja sama teknologi atom kepada Indonesia. Berbagai proposal tersebut datang dari Rusia, Jerman, Jepang, Korea, hingga Kanada sejalan dengan agenda pemerintah menghadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Keterangan itu dipaparkan Bahlil saat menghadiri Simposium Ketahanan Energi inisiasi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten, Kamis (15/10/2026). Dirinya mencontohkan tawaran pihak Moskow yang sempat dibahas sewaktu ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam agenda bilateral bersama Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Dan salah satu pembicaraan adalah menyangkut dengan Rusia menawarkan teknologi nuklir di Indonesia. Jerman juga menawarkan hal yang sama. Jepang juga menawarkan yang sama. Korea, Kanada juga melakukan penawaran yang sama," ungkap pejabat yang juga mengemban amanah sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut, dikutip Selasa (20/10/2026).

Meski demikian, Bahlil belum memerinci perkembangan lanjutan dari rangkaian penawaran mitra internasional tersebut. Hingga kini otoritas pemerintah pun belum mengumumkan penetapan negara rekanan ataupun varian teknologi pasti yang bakal diterapkan dalam proyek PLTN tanah air.

Peta jalan pemanfaatan tenaga nuklir sendiri sudah resmi tercantum pada dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Pihak regulator menetapkan alokasi daya PLTN sebesar 500 megawatt (MW) yang nantinya didistribusikan untuk jaringan transmisi Sumatera serta Kalimantan.

Tiap-tiap pulau itu dijadwalkan memperoleh jatah kapasitas 250 MW melalui pendirian unit reaktor nuklir skala kecil. Pengoperasian komersial pembangkit anyar tersebut ditargetkan terealisasi bertahap pada 2032 serta 2033 guna mendongkrak keandalan suplai kelistrikan nasional.

Dokumen RUPTL PLN 2025–2034 itu mematok penambahan kapasitas pembangkit beserta fasilitas penyimpanan energi hingga total 69,5 gigawatt (GW). Opsi implementasi PLTN dijadikan salah satu tumpuan strategis guna menuntaskan kebutuhan setrum nasional sekaligus mempercepat transisi menuju ekosistem energi rendah karbon.

Menanggapi proyeksi besar tersebut, Bahlil menyambut positif butir rekomendasi PIKI perihal pengoptimalan energi nuklir. Pihaknya mengapresiasi keterlibatan wadah para cendekiawan yang aktif menyumbangkan gagasan konstruktif bagi perumusan kebijakan energi nasional.

"Bapak-Ibu semua, saya berterima kasih atas apa yang direkomendasikan oleh PIKI, dari penggodokan beberapa waktu yang terjadi," tutur Menteri ESDM/Menko Hilirisasi tersebut.

Bahlil lantas mengajak segenap sivitas akademika untuk mempererat kolaborasi nyata bersama jajaran birokrasi dalam merancang arah kebijakan strategis. Landasan pemikiran kritis perguruan tinggi dinilai sangat krusial dalam menyokong sederet agenda prioritas negara.

Dirinya menerangkan bahwa pemerintah telah menjaring saran akademis dari berbagai kampus serta Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Karena itu, Bahlil mendorong PIKI mengambil andil konkret lewat kerja sama resmi dengan kementerian koordinatornya.

"Di kampus sudah ada, di ICMI sudah saya juga minta, sekarang saya minta dari PIKI untuk melakukan kerja sama dengan Kemenko," serunya.

Peluang sinergi ini pun terbuka lebar melampaui urusan tenaga atom semata. Bahlil menegaskan keterlibatan PIKI sangat dinantikan pada 28 agenda hilirisasi strategis yang meliputi pertambangan mineral dan batu bara, migas, perikanan, kehutanan, sampai agrikultur.

Sinergi bersama pakar diharapkan mematangkan perumusan regulasi lintas sektor tersebut, sementara eksekusi PLTN tetap bergulir menurut jadwal RUPTL PLN 2025–2034.

Indonesia Siap Buat Nuklir, Negara Mana Digandeng?

Menko Bahlil: Cadangan Nasional Pertalite 16 Hari, Pertamax 20 Hari

34 Lembaga Keuangan Masuk Panel Pembiayaan PSEL Danantara

Aturan CEISA 4.0, Perusahaan Kawasan Berikat Dinilai Perlu Siapkan Sistem

Persaingan Makin Ketat, Produsen Material Genjot Inovasi