Jakarta, CNBC Indonesia – Tingginya ongkos berpolitik di tanah air mendapat sorotan tajam dari Presiden Prabowo Subianto. Ia membeberkan bahwa seseorang mesti mengucurkan dana puluhan miliar rupiah semata-mata demi menduduki kursi kepala daerah ataupun anggota dewan perwakilan rakyat.
Prabowo memandang situasi ini berisiko menjerumuskan demokrasi ke bawah kendali pemilik modal besar, terkhusus pihak-pihak yang mengumpulkan kekayaan melalui jalur yang melanggar hukum.
Pernyataan tersebut dilontarkan Prabowo tatkala menyampaikan pidato pada Pembukaan dan Peresmian Tanwir serta Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
"Ambisi bagus dan kita sudah bangun sistem yang kita inginkan adalah demokrasi. Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera. Bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal," ucap Prabowo.
Ia lantas menyinggung besaran anggaran fantastis yang mesti digelontorkan para kontestan pemilu. Prabowo menyebut sempat mendengar kabar bahwa dana pencalonan bupati di beberapa wilayah menembus angka Rp100 miliar, kendati kemenangan belum dapat dipastikan.
Bukan cuma itu, biaya untuk merebut tiket sebagai anggota DPR RI pun diprediksi berkisar antara Rp40 miliar sampai Rp50 miliar.
"Bagaimana bisa untuk jadi bupati harus keluar uang puluhan miliar rupiah? Saya dengar di beberapa tempat Rp100 miliar, belum tentu menang. Untuk jadi anggota DPR Rp40 miliar, Rp50 miliar, belum tentu menang. Bagaimana? Mau ke mana negara kita?" tuturnya via tayangan langsung YouTube Sekretariat Presiden, dikutip Sabtu (14/11/2026).
Menurut Prabowo, fenomena berbiaya mahal tersebut patut diwaspadai karena menyimpang dari impian para perintis kemerdekaan. Dirinya turut mempertanyakan apakah iklim politik demikian mencerminkan cita-cita tokoh pelopor bangsa, seperti Ahmad Dahlan serta Ki Bagus Hadikusumo.
Prabowo percaya bahwa sebagian besar rakyat Indonesia menolak situasi politik berbiaya mahal tersebut. Konsekuensinya, upaya menata ulang sistem ketatanegaraan kini menjadi kewajiban mutlak para pemegang kekuasaan, utamanya pucuk pimpinan partai politik.
"Dan ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan. Sekarang pemimpin-pemimpin politik, saya bicara dengan ketua umum, berani tidak? Berani tidak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi," tegasnya.
Dirinya mengaku sudah mendiskusikan problem krusial ini bersama jajaran ketua umum partai politik. Prabowo mencatat pemahaman akan pentingnya pembenahan sudah mulai tumbuh di kalangan para elit partai.
"Alhamdulillah, sudah semakin ada kesadaran. Hampir semua ketua umum partai yang saya bicara, paham, mengerti, sadar. Kita harus adakan perbaikan sistem politik," tutup Prabowo.
