Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, memberikan klarifikasi mengenai penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat tetap dibagikan saat sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) tengah berjalan.
Sudaryono menegaskan bahwa MBG sebenarnya ditiadakan setelah PJJ ditetapkan secara resmi, kecuali jika hidangan tersebut telah telanjur diracik oleh pihak dapur pengelola.
"Selama PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu kita tidak berikan MBG. Yang kemudian jadi masalah itu, misalnya pemberitahuan (PJJ)-nya datang di malam hari di mana dapurnya sudah mulai proses persiapan dan masak," ungkap Sudaryono di Morrissey Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (16/10).
Dirinya menerangkan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit dapur MBG umumnya telah membeli beragam bahan pangan sebelum kabar perubahan aktivitas belajar mengajar diumumkan oleh dinas.
Bahan pangan basah semacam sayuran serta buah-buahan tentu tidak bertahan lama untuk disimpan, sementara komoditas yang bisa dibekukan tetap dapat disimpan guna penggunaan berikutnya.
Oleh sebab itu, pihak BGN memberlakukan langkah penyesuaian khusus jika informasi penerapan PJJ mendadak tiba saat tahapan pengolahan menu telah berlangsung di dapur.
Paket konsumsi yang terlanjur diolah akan tetap dibagikan ke lapangan, tetapi bukan dengan menyuruh wali murid ataupun para murid datang mengambil ke sekolah.
"Kebijakan dari kami adalah manakala pengumuman (PJJ)-nya itu datang di malam hari di mana dia sudah mulai proses persiapan dan masak, itu kemudian dimasak dan didistribusikan. Didistribusikan ke mana? Intinya kan kami ingin setelah jadi makan, yang menerima harus bisa dipertanggungjawabkan," paparnya menambahkan.
Sudaryono menguraikan bahwa ransum yang terlanjur rampung diolah tersebut dapat dialihkan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga yang sedang dilanda bencana alam.
Ia menunjuk pembagian jatah MBG untuk warga yang terdampak di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu contoh nyata penanganan tersebut.
Menurut pemaparannya, langkah transfer penerima tersebut hanya dikhususkan bagi menu yang terlanjur dimasak ketika pengumuman resmi PJJ tiba di lokasi.
Untuk keesokan harinya, dapur penyedia MBG dipastikan tidak lagi memproduksi dan menyalurkan paket makanan ke sekolah-sekolah yang masih menggelar PJJ.
"Intinya bukan kok terus kemudian besok masak lagi, masak lagi, enggak. Hanya pada saat PJJ, karena karhutla (kebakaran hutan dan lahan), karena apa pun itu, kan ada suratnya dari gubernur atau dari bupati. Kita mengikuti itu," tandas Sudaryono.
Ia kembali menegaskan bahwa BGN bakal menyetop alokasi MBG sesaat setelah edaran PJJ resmi terbit. Kendati demikian, apabila instruksi baru masuk saat bahan sudah terbeli dan kompor telah menyala, jatah tetap diserahkan agar tidak terbuang sia-sia.
"Begitu suratnya datang, kita setop. Tapi kalau ada yang kemudian sudah telanjur masak, itu kemudian kami tetap distribusikan. Itu saja. Besoknya enggak ada lagi. Kalau misalnya diumumkan sebelum belanja barang, besoknya enggak diberikan," jelasnya lagi.
Adapun kebijakan PJJ di kawasan Bali sempat diputuskan Gubernur Bali Wayan Koster pada periode 15-17 Oktober 2026. Ketetapan itu diambil akibat kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu deretan antrean di berbagai SPBU.
Instruksi itu tercantum lewat surat bertanggal 14 Oktober 2026 yang mengikat seluruh jenjang institusi pendidikan berstatus negeri maupun swasta di pulau tersebut.
Pada skala daerah, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Denpasar turut menjalankan sekolah daring untuk jenjang PAUD, SD, serta SMP berstatus negeri maupun swasta sepanjang 15-17 Oktober 2026.
Langkah pembelajaran daring ini dijalankan demi menekan dampak persoalan krisis BBM terhadap akses mobilitas pengajar, staf pendidikan, serta peserta didik setempat.
Walaupun skema PJJ dan WFH telah digulirkan, barisan kendaraan pada sejumlah SPBU di Bali kala itu masih terpantau padat mengular.
