Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan bahwa sebanyak 480 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah siap dioperasikan di kawasan 3T, area berangka prevalensi stunting tinggi, serta lokasi-lokasi yang pasokan layanannya masih minim.
Langkah pengoperasian tersebut dijadwalkan serentak pada Jumat (2/10), dengan target mencakup 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota yang berada di kawasan Indonesia bagian timur.
"Kami telah memutuskan bahwa pada hari Jumat nanti, tanggal 2 Oktober 2026, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, di wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali, yang kita mulai di wilayah Timur Indonesia," ujar Sudaryono melalui pernyataan di akun Instagram resminya, Selasa (29/9).
Dari total 480 unit SPPG yang bakal dibuka, rinciannya meliputi 211 SPPG skema mitra mandiri dan 269 SPPG yang berada di wilayah terpencil.
Ratusan fasilitas dapur tersebut tersebar di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, serta Nusa Tenggara Timur.
Sudaryono menjelaskan bahwa agenda peluncuran akan dipimpin langsung oleh jajaran BGN di 16 provinsi itu. Dirinya dijadwalkan turun ke Maluku, sementara wakil kepala BGN, jajaran deputi, hingga pejabat eselon II disebar ke berbagai provinsi lainnya.
Usai diresmikan, fasilitas dapur tersebut belum akan langsung mendistribusikan makanan kepada seluruh sasaran. Lembaga ini perlu menjalankan sejumlah proses, dimulai dari bimbingan teknis bagi para penjamah hidangan sampai eskalasi kuota penerima manfaat secara berkala.
"Yang kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai di tanggal 2 itu, dan kemudian dapur-dapur itu siap beroperasi pada tiga atau empat minggu setelah dilakukan aktivasi di tanggal 2," tutur dirinya.
Di samping itu, BGN berencana terus memperluas jaringan dapur ke kawasan lain secara berkelanjutan selepas 2 Oktober. Atensi utama tetap difokuskan pada daerah 3T, wilayah kasus stunting parah, serta zona yang melaporkan banyaknya sekolah tanpa jangkauan MBG, utamanya yang terisolasi dari pusat pemerintahan.
Sudaryono menggarisbawahi bahwa penetapan unit SPPG terpilih murni diputuskan melalui sistem digital dan basis data resmi internal BGN. Pihaknya menegaskan tiada institusi eksternal yang mengantongi izin untuk mengatur ataupun menjanjikan peluncuran dapur atas nama lembaga tersebut.
"Jadi dapur-dapur ini lebih dari BGN yang menghubungi mitra-mitranya, menempatkan kepala SPPG-nya, dan mengaktifkan VA (virtual account)-nya," terang Sudaryono.
Dirinya juga mengimbau publik dan mitra potensial untuk berhati-hati terhadap oknum yang mengklaim diri sebagai utusan BGN guna pengurusan unit SPPG, khususnya jika ada indikasi penarikan biaya.
"Sekali lagi, penentuan dari mana yang kemudian dibuka, dan mana yang menjadi duluan, dan mana yang belakangan ditentukan oleh sistem, ditentukan oleh database kami. Jadi kami tidak mengotorisasi siapapun, tidak mengotorisasi asosiasi manapun, tidak mengotorisasi pribadi-pribadi manapun," tegasnya.
Sudaryono menambahkan bahwa BGN bakal mengecek ketat seluruh tahapan tersebut sekaligus mewaspadai pihak-pihak yang menyalahgunakan nama pejabat BGN untuk memungut biaya ilegal. Pascakegiatan 2 Oktober, pembukaan SPPG akan diteruskan setahap demi setahap menurut analisis data sistem.
