Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana mendepak sekitar 300 saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholder Concentration (HSC) dari dasar perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai 13 November mendatang.
Sampai saat sekarang, pihak bursa saham domestik tersebut diketahui masih belum membeberkan secara rinci mengenai pembobotan indeks maupun rincian nama-nama emiten berkategori HSC yang bakal terdampak kebijakan evaluasi besar-besaran tersebut.
Menanggapi hal ini, Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, berpandangan bahwa regulasi anyar tersebut bakal memicu hadirnya tekanan psikologis serta gejolak volatilitas di pasar saham dalam kurun waktu pendek karena para pelaku pasar cemas akan potensi merosotnya likuiditas perdagangan.
"Investor bisa bereaksi defensif karena khawatir terhadap penurunan likuiditas, berkurangnya perhatian pasar, dan perubahan mekanisme pembentukan harga," tutur Ronny saat memberikan keterangan kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (11/11).
Kendati demikian, jika ditinjau dari sudut pandang jangka panjang, kebijakan pembenahan dari regulator ini sesungguhnya merupakan sebuah langkah penyesuaian yang teramat penting guna mereparasi berbagai kelemahan struktural mendasar pada ekosistem pasar modal di tanah air.
Menurut pandangan Ronny, selama periode waktu yang cukup panjang, ada amat banyak emiten berkapitalisasi pasar jumbo yang pergerakan harganya sama sekali tidak mencerminkan mekanisme penawaran serta permintaan yang wajar akibat amat terbatasnya jumlah porsi saham yang beredar bebas di tangan publik atau free float.
"Akibatnya, harga saham berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan mekanisme permintaan dan penawaran yang sehat," tegas Ronny menambahkan pembacaannya.
Menyikapi perkembangan situasi pasar tersebut, para pemilik modal diimbau agar tidak langsung gegabah mengambil keputusan melego portofolio mereka hanya karena kepemilikan asetnya terdata dalam kategori emiten HSC, mengingat tindakan tergesa-gesa semacam itu dinilai terlampau reaktif dan tanpa dilandasi pertimbangan analisis kalkulasi investasi yang rasional.
Ronny turut memaparkan bahwa status HSC pada dasarnya murni sebatas tolok ukur atas tingkat konsentrasi kepemilikan investor semata, bukan menjadi sebuah vonis akhir bahwa kondisi fundamental emiten tersebut telah memburuk, terancam bangkrut, ataupun tengah tersandung perkara hukum.
"Kita harus membedakan persoalan struktur kepemilikan perusahaan dengan kualitas fundamental bisnisnya," ungkap Ronny memperjelas batasannya.
Lebih lanjut, Ronny menerangkan bahwa komunitas investor sekarang ini justru dituntut melakukan pendalaman menyeluruh atas berbagai indikator utama, khususnya menyangkut aspek likuiditas transaksi, peta struktur kepemilikan, fundamental kinerja emiten, sampai kesesuaian arah rencana investasi.
"Investor perlu melihat seberapa mudah saham tersebut dijual tanpa menimbulkan penurunan harga yang terlalu besar," ujar Ronny memberikan masukan teknis.
Para penanam modal pun disarankan memeriksa kejelasan apakah konsentrasi kepemilikan lembar efek suatu emiten benar-benar dipegang oleh pemegang saham pengendali resmi yang sah, ataukah sebaliknya cuma dikuasai oleh entitas terafiliasi alias nominee yang tidak memiliki transparansi.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Ekonom Bank Danamon Irman Faiz turut menggarisbawahi bahwa dikeluarkannya saham dari kalkulasi IHSG memiliki arti yang berbeda dengan proses penghapusan pencatatan efek atau delisting, sehingga kondisi tersebut tidak akan secara otomatis menjatuhkan valuasi saham dan indeks acuan.
"Keluar dari IHSG, ya. Harga otomatis turun, tidak. Pengeluaran dari IHSG juga berbeda dari delisting. Besarnya tekanan harga bergantung pada berapa banyak dana yang perlu menyesuaikan posisi, kedalaman pasar saham tersebut, dan seberapa jauh kabar ini sudah tercermin dalam harga," beber Irman saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (11/11).
Tak kalah penting, langkah bersih-bersih portofolio indeks oleh BEI ini juga dipandang berkaitan erat dengan misi otoritas bursa dalam meyakinkan institusi indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI). Saat ini, MSCI tengah mengevaluasi kans pemangkasan level pasar modal Indonesia dari kelompok Pasar Berkembang (Emerging Market) menjadi Pasar Mandiri (Standalone Market) yang tenggat putusannya jatuh pada Juni 2027.
Dampak dan Potensi Volatilitas Pasar Modal
BEI berencana mengeliminasi 300 saham berkonsentrasi pemegang saham tinggi keluar dari IHSG terhitung Jumat (13/11) November, di mana kalangan analis memperingatkan adanya potensi timbulnya volatilitas perdagangan.
MSCI sendiri dilaporkan telah memberikan sinyal tegas bahwa para pengelola dana institusional menuntut realisasi perubahan yang konsisten dan berkelanjutan, khususnya transparansi penerima manfaat akhir (beneficial ownership) serta relasi pihak terafiliasi, peningkatan ketersediaan saham free float riil di pasar, hingga bukti penindakan hukum tegas atas segala bentuk pelanggaran.
Irman mengutarakan bahwa pihak MSCI secara eksplisit menegaskan komitmen mereka untuk terus mencoret saham-saham yang terindikasi masuk radar HSC dari susunan konstituen indeksnya.
"Jadi, saham yang baru masuk daftar HSC dan masih menjadi konstituen MSCI bisa menghadapi penyesuaian dana pasif tersendiri, terpisah dari perubahan IHSG," jelas Irman.
Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengapresiasi kebijakan perluasan emiten HSC sebagai permulaan dari reformasi pasar modal. Kendati demikian, terkuaknya fakta bahwa kisaran 40 persen emiten di bursa nasional tergolong HSC berisiko kian memicu kekhawatiran pemodal internasional terhadap kualitas likuiditas bursa domestik.
Di satu sisi, komunitas investor memang melihat adanya perbaikan transparansi serta komitmen serius pengawas pasar modal dalam mengendus potensi risiko yang selama ini kurang terdeteksi.
"Namun, di sisi lain, besarnya jumlah saham yang teridentifikasi juga dapat memperkuat kekhawatiran bahwa persoalan struktur kepemilikan dan kualitas likuiditas pasar ternyata lebih luas daripada perkiraan sebelumnya," ujar Josua saat diwawancarai CNNIndonesia.com, Rabu (11/11).
Di samping itu, lembaga MSCI tak hanya meminta keterbukaan data tambahan semata, melainkan juga menuntut pembuktian konkret bahwa rincian kepemilikan tersebut dapat diverifikasi keabsahannya, lembar saham publik memang benar-benar likuid diperdagangkan, serta aksi perdagangan semu yang manipulatif mampu diendus dan ditindak secara konsisten.
Oleh sebab itu, BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan tak lekas berpuas diri sekadar dengan meluncurkan daftar emiten terkait, melainkan wajib menindaklanjutinya lewat penegakan aturan hukum yang konsisten, validasi pemilik manfaat akhir, dan mendorong emiten memperluas porsi kepemilikan publik secara riil agar reputasi pasar kembali pulih di mata pemodal global.
Perusahaan tercatat pun mesti didorong memperluas kepemilikan publik secara organik dan nyata, alih-alih cuma memindahkan alokasi saham ke pihak terafiliasi demi formalitas kepatuhan administratif.
"Bagi saya, keberhasilan BEI bukan diukur dari seberapa banyak saham yang berhasil dimasukkan ke daftar pengawasan atau dikeluarkan dari indeks, melainkan seberapa besar perbaikan transparansi, likuiditas, dan integritas perdagangan yang benar-benar dirasakan investor," papar Josua.
Josua menambahkan, bila langkah regulator ini hanya berhenti pada seremoni perilisan daftar, MSCI kemungkinan besar hanya memandangnya sebagai pengakuan atas persoalan akut yang belum mampu terselesaikan.
"Namun, jika diikuti penegakan hukum dan pembenahan tata kelola yang konsisten, kebijakan ini justru dapat menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan investor dan mempertahankan status pasar berkembang Indonesia," pungkasnya.
