Akselerasi pemanfaatan energi ramah lingkungan terus digencarkan demi memangkas alokasi belanja tarif setrum negara.
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membeberkan angka kewajiban subsidi beserta kompensasi kelistrikan nasional kini melonjak melampaui Rp 200 triliun. Tingginya tanggungan fiskal tersebut memacu regulator menelusuri pasokan daya yang jauh lebih ekonomis untuk mencukupi kebutuhan domestik.
Bahlil menuturkan bahwa pemanfaatan aneka sumber energi baru terbarukan (EBT) merupakan tumpuan utama guna meringankan pengeluaran listrik negara. Langkah konkret diwujudkan lewat percepatan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diharapkan menghemat kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Karena total subsidi dan kompensasi untuk di listrik sekarang sudah lebih dari 200 triliun, besar sekali pembiayaan kita Bapak, Ibu semua, besar sekali,” ujar Menko Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri ESDM dalam penjelasannya di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Dirinya menerangkan bahwa proyek instalasi PLTS 100 GWp kini sudah menginjak fase peletakan batu pertama berbiaya investasi sekitar 73 miliar dolar AS. Berdasarkan perhitungan pemerintah, realisasi kapasitas masif surya ini berpotensi memangkas beban subsidi APBN antara Rp 70 triliun hingga Rp 73 triliun.
Penggarapan pembangkit surya juga selaras dengan agenda transisi energi nasional. Menurut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pendirian kawasan industri hijau terpadu guna melahirkan aneka komoditas berdaya saing ramah lingkungan.
Upaya beralih ke energi bersih harus tetap menjaga kestabilan tarif setrum bagi masyarakat. Bahlil menegaskan variasi pasokan kelistrikan mendatang bakal memadukan tenaga surya, bayu, hidro, sampai gas dengan mekanisme pembiayaan yang tetap terjangkau.
Strategi ketenagalistrikan terangkum dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Peta jalan itu menargetkan penambahan daya pembangkit anyar hingga 69,5 GW dalam rentang satu dekade ke depan.
Sebesar 70 persen target ekspansi diprioritaskan bersumber dari energi baru terbarukan. Pemerintah menggandeng PT PLN (Persero) guna menyeleksi sumber pembangkit dengan struktur tarif paling kompetitif.
Bahlil menegaskan bahwa transisi energi tidak sekadar mengejar target penurunan emisi karbon. Agenda nasional ini merupakan ikhtiar menyusun arsitektur energi berbiaya murah sekaligus menekan defisit anggaran belanja yang membebani kas negara.
Proyek PLTS 100 GWp menjadi pilar terpenting dalam kerangka kerja tersebut. Melalui pasokan tenaga surya skala luas, ketergantungan listrik nasional beralih ke sumber berkelanjutan sekaligus memangkas drastis pos subsidi dan kompensasi energi.
BRI Junio Gandeng Mobile Legends, Hadirkan Kartu Debit Edisi Khusus
Rupiah Menguat ke Rp 17.866, IHSG Berpotensi Melemah Ikuti Bursa Asia
Kemenko Hilirisasi Dinilai Perlu Pangkas Hambatan Investasi
Perdagangan Futures Tumbuh, Standar Keamanan Kripto Diperketat
BRI Life Dorong Perlindungan Jiwa untuk Perencanaan Keuangan Keluarga melalui Aurora Plus
