Sebanyak 25 dari total 27 jenama beras fortifikasi terbukti tidak memenuhi regulasi yang berlaku berdasarkan temuan Badan Pangan Nasional.
JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) melayangkan peringatan keras bahwa kalangan pelaku usaha beras fortifikasi yang terbukti menyalahi aturan dapat dijatuhi hukuman kurungan penjara maksimal tujuh tahun beserta denda senilai Rp 1,5 miliar. Selain sanksi pidana, pihak otoritas pemerintah bersiap mengambil langkah pencabutan izin komersial menyusul terbongkarnya 25 merek beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan parameter kelayakan.
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyatakan secara tegas bahwasanya negara menolak berkompromi terhadap para pengusaha yang berbuat curang dalam rantai pengolahan maupun distribusi beras fortifikasi. Penertiban menyeluruh tengah dijalankan secara terpadu bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, menyisir setiap indikasi penyelewengan sampai ke pabrik pengolahan.
"Pasti kami kejar, kami tindak. Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana tujuh tahun, tujuh tahun maksimal. Dan denda Rp 1,5 miliar," tegas Amran saat berada di Jakarta, sebagaimana dilaporkan pada Kamis (12/11/2026).
Dirinya memastikan aparat berwenang sudah mengeksekusi langkah tegas atas komoditas beras bermasalah yang terlanjur diedarkan di pasaran. Pasokan tersebut segera disita serta ditarik dari peredaran umum, bersamaan dengan penindakan hukum terhadap kompleks pabrik yang memproduksinya.
Operasi konkret telah dilangsungkan di wilayah Sumatera Utara. Amran menerangkan bahwa aparat penegak hukum telah memburu oknum yang dicurigai terlibat, mengamankan peredaran produk di pasar bebas, serta memasang garis segel pada tempat perakitan.
"Selebihnya kita kejar. Ini nggak benar. Sudah tersangka. Sudah dikejar yang di Sumatera Utara kemarin. Di pasar, ditarik. Pabriknya disegel," papar pria yang turut memegang jabatan selaku Menteri Pertanian itu.
Mengacu pada hasil investigasi Bapanas, sebanyak 25 dari 27 nama merek dagang beras fortifikasi dinyatakan cacat syarat. Keseluruhan produk yang menyimpang itu didistribusikan oleh 11 entitas pabrikan dengan kategori pelanggaran mencakup kelengkapan dokumen administratif, takaran nutrisi gizi, hingga kualitas mutu barang.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Satgas Pangan Polri resmi menaikkan status penanganan perkara dua perusahaan yang membawahi sembilan merek dagang menuju fase penyidikan. Upaya penegakan hukum terus digulirkan guna mengusut tuntas indikasi pidana yang dilakukan oleh korporasi terkait.
Amran menguraikan bahwasanya aksi pembersihan di sektor komoditas beras menunjukkan hasil yang signifikan. Hanya dalam rentang waktu dua pekan saja, setidaknya 36 individu sudah ditetapkan menjadi tersangka atas ragam perkara manipulasi perberasan nasional.
"Sekarang sudah tersangka 36 dalam dua minggu. Kami kejar terus, kami komitmen kejar terus," tandas Kepala Bapanas.
Demi mencegah terjadinya penyimpangan berulang, Bapanas menetapkan kebijakan moratorium atau pembekuan lisensi baru terkait pengerjaan beras fortifikasi. Ketetapan ini diterbitkan lantaran hasil uji laboratorium membuktikan hanya ada dua dari total 27 jenama yang benar-benar mematuhi ketentuan.
Amran menekankan komitmen pemerintah yang pantang menerbitkan izin anyar sebelum tata kelola industri pengolahan beras fortifikasi diperbaiki total. Kebijakan ini sekaligus dijadikan sarana memperketat monitoring terhadap seluruh korporasi pangan.
"Sudah moratorium, nggak boleh keluarkan dulu izin. Tunggu. Pokoknya nggak boleh, kan tinggal dua yang tidak melanggar. Selebihnya melanggar. Kita kejar semua," serunya.
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto menjabarkan bahwa investigasi tersebut memperlihatkan masih teramat rendahnya kepatuhan industri pengolahan beras fortifikasi. Dari puluhan jenama yang diawasi, persentase yang patuh tidak sampai 10 persen.
Andriko menyatakan pihak Bapanas telah mengedarkan instruksi tertulis perihal moratorium untuk menangguhkan pengurusan izin baru. Regulasi penundaan ini otomatis diberlakukan bagi entitas usaha pemula yang baru memasukkan berkas permohonan lisensi produksi beras fortifikasi.
"Seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Bapanas, dari 27 merek dagang itu 25 tidak memenuhi syarat terkait dengan beras fortifikasi. Kami juga sudah mengeluarkan surat, kita moratorium. Mengingat bahwa hanya kurang dari 10 persen para pelaku usaha yang memproduksi beras fortifikasi memenuhi syarat," papar Andriko.
Untuk area Jawa Timur, tercatat sebanyak delapan pengusaha yang berniat mengajukan kembali lisensi pengerjaan beras fortifikasi diharuskan bersabar menunggu rampungnya penyempurnaan sistem tata kelola. Pemerintah tegas enggan memproses berkas registrasi tersebut selama masa penangguhan masih berlaku secara nasional.
Bapanas menegaskan kembali bahwa legalitas izin bakal dibuka kembali seandainya pihak produsen sudah mematuhi kaidah administrasi, standar nutrisi gizi, dan mutu komoditas secara ketat. Pengawasan lapangan diperkuat agar beras fortifikasi di pasar benar-benar konsisten dengan klaim gizi serta terlindung dari risiko yang membahayakan keamanan pangan.
