Pemerintah Portugal mengambil langkah nyata dengan menyetujui pelonggaran pajak penghasilan individu serta pemberian dana tambahan pensiun sekaligus bagi sekitar dua juta warganya. Kebijakan finansial yang memakan anggaran hingga US$918 juta (sekitar Rp16,15 triliun) ini ditetapkan berlaku surut semenjak Januari lalu demi meringankan beban hidup masyarakat yang semakin berat.
Berdasarkan laporan Reuters pada Jumat (18/9/2026), Perdana Menteri Luis Montenegro memahami keresahan rasional para penduduk, khususnya mengenai lonjakan harga minyak dunia dan bahan bakar. Kendati demikian, pemimpin Portugal tersebut menampik anjuran kubu oposisi yang mendesak stimulus lebih masif, seperti penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako dari 6% menjadi 0%, karena dipandang dapat merusak kesehatan fiskal nasional.
"Kita harus menyeimbangkan kepekaan sosial dengan tanggung jawab anggaran, jangan harapkan saya atau pemerintah untuk menawarkan ilusi hari ini yang akan menelan biaya besar di masa depan," tegasnya.
Skema dana pensiun tambahan tersebut menyerap separuh dari total pendanaan paket stimulus dan bakal cair pada Desember mendatang. Bantuan ini khusus diberikan untuk dua juta pensiunan berpendapatan kotor bulanan paling banyak 1.600 euro. Nilai yang disalurkan bervariasi, dimulai dari angka 200 euro bagi kategori pensiun terkecil hingga 100 euro untuk penerima batas atas.
Bersamaan dengan itu, otoritas Portugal turut menurunkan pajak penghasilan perseorangan untuk warga berpenghasilan kena pajak tahunan di bawah 43.090 euro. Kebijakan berbiaya 400 juta euro per tahun ini diberlakukan surut semenjak Januari dan efektif bergulir pada November.
Kendati golongan masyarakat kaya juga menerima dampak pemangkasan tarif melalui mekanisme pajak progresif yang berlaku di Portugal, Montenegro menegaskan bahwa sasaran penerima manfaat regulasi tersebut tidak bergeser.
"Langkah ini ditujukan terutama pada rumah tangga kelas menengah," ucap Montenegro.
Sehari sebelumnya, yakni pada Kamis, Montenegro menyatakan optimisme bahwa Portugal tengah menuju surplus anggaran tahun 2026 secara empat tahun berturut-turut, melampaui estimasi awal kabinet terkait anggaran berimbang.
Usai menorehkan surplus 0,7% pada 2025, rezim minoritas kanan-tengah mulanya hanya mematok target neraca berimbang tahun ini. Proyeksi tersebut sempat dipasang akibat tingginya pengeluaran negara pascabencana badai besar pada permulaan tahun serta penanganan lonjakan inflasi minyak.
Seluruh paket bantuan ini masih menunggu lampu hijau dari parlemen, namun diprediksi memperoleh restu lintas partai tanpa hambatan berarti.
