Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron membeberkan bahwa agenda Presiden Prabowo Subianto bersama para pimpinan partai politik pendukung pemerintah di Istana Bogor belum menyentuh topik bursa nama calon wakil presiden baru.
Herman memaparkan bahwa forum tersebut fokus mendiskusikan berbagai persoalan strategis kenegaraan serta menyelaraskan persepsi mengenai dinamika perpolitikan tanah air. Walau demikian, pembahasan tentang kriteria ataupun tokoh yang dipersiapkan guna menempati pos wakil presiden belum masuk meja perundingan.
"Hingga pertemuan tadi malam, kriteria maupun nama calon yang akan diusulkan oleh Presiden sesuai dengan UUD 1945 belum dibahas," tutur Herman Khaeron setelah meresmikan Musdalub Partai Demokrat Sumut di Kota Medan, Sabtu (14/11/2026).
Dirinya menerangkan bahwa tata cara pengisian kekosongan kursi wakil presiden telah diatur tegas melalui mekanisme konstitusional bersandarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Sesuai aturan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, seandainya terjadi kekosongan kepemimpinan wakil presiden, Presiden berkewajiban mengajukan dua nama kandidat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tahap berikutnya, MPR segera menentukan salah satu kandidat tersebut lewat gelaran sidang paripurna.
Imbau Masyarakat Sabar Menanti Arahan Kepala Negara
Menanggapi meluasnya desas-desus terkait sosok calon pendamping presiden, Herman mengimbau khalayak luas beserta kekuatan politik untuk menahan diri dari spekulasi liar perihal calon yang bakal disodorkan.
Sosok yang tercatat sebagai anggota tim ad hoc MPR ini mendorong masyarakat menanti pengumuman resmi dari Presiden sekaligus menghormati alur konstitusi yang berjalan di parlemen.
"Hingga saat ini, pihak-pihak terkait belum mengetahui siapa nama yang akan diusulkan oleh Presiden. Mari kita tunggu hingga nama tersebut resmi muncul dan diverifikasi sesuai koridor konstitusi yang berlaku," tutupnya.
Temukan kabar aktual serta kredibel di jaringan Liputan6.







