Kubu oposisi konservatif di Australia mengajukan proposal pemotongan drastis terhadap kuota visa sementara serta visa kemanusiaan. Langkah strategis ini dirancang untuk membendung laju kedatangan imigran sekaligus lebih mengutamakan tenaga kerja berkeahlian khusus.
Aliansi Liberal-Nasional mendeskripsikan agenda baru tersebut sebagai gelombang reduksi arus migrasi paling signifikan sepanjang riwayat Negeri Kanguru. Melalui rencana ini, penerbitan visa kategori temporer bakal dikurangi sampai 650.000 lembar dalam kurun waktu empat tahun.
Skema tersebut juga mematok penurunan migrasi bersih asal mancanegara hingga menyentuh 100.000 jiwa setiap tahun pada dua tahun awal pelaksanaan. Besaran target tersebut hanya setara sekitar sepertiga dari volume kedatangan warga asing pada masa kini.
"Gagasan yang kami ajukan hari ini merupakan perombakan penurunan imigrasi paling masif dalam catatan sejarah bangsa ini," tegas Pemimpin Oposisi Australia Angus Taylor dalam sesi jumpa pers, Selasa (6/10/2026).
"Kebijakan konkret ini bakal menaruh kebutuhan warga Australia dan kepentingan kedaulatan kita di posisi terdepan," tambahnya.
Taylor memaparkan arus bersih migran asing akan ditekan di angka 100.000 orang pada tahun ke-1 dan ke-2, lalu disesuaikan bertahap menjadi 160.000 individu pada tahun ke-4. Dia menilai pemangkasan ini efektif meredakan beban fasilitas umum, jaringan transportasi, lembaga pendidikan, serta sektor properti nasional.
Inisiatif anyar ini mengemuka di tengah menguatnya resistensi publik lokal terhadap warga pendatang. Kondisi sosial tersebut dipicu oleh lonjakan beban biaya kebutuhan harian serta makin terbatasnya stok hunian terjangkau bagi masyarakat.
Koalisi Liberal-Nasional saat ini juga berada dalam tekanan ketat partai sayap kanan One Nation yang mengusung agenda tegas anti-imigran. Sejumlah jajak pendapat terkini bahkan memperlihatkan tingkat keterpilihan One Nation sudah berhasil mengungguli kubu Koalisi.
Partai One Nation terlebih dahulu menjanjikan pemotongan 750.000 izin tinggal sementara selama rentang tiga tahun. Pada draf Koalisi, plafon visa suaka kemanusiaan akan dipangkas separuh hingga tersisa 10.000 kuota saja.
Penerimaan kuota pelajar dari luar negeri juga dibatasi maksimum 240.000 orang. Aliansi ini bahkan bersiap menyetop fasilitas visa izin kerja pascastudi yang selama ini dimanfaatkan alumni asing untuk menetap, bekerja, maupun menempuh pelatihan lanjutan usai masa perkuliahan rampung.
Sebaliknya, Koalisi berkomitmen memperbanyak izin masuk untuk pekerja terampil sementara sebanyak 100.000 alokasi. Mereka turut bertekad mempercepat penyelesaian antrean administrasi visa bagi tenaga kerja di industri konstruksi dan pembangunan.
"Di era kendali Partai Buruh, kita menyaksikan arah kebijakan bergeser dari perekrutan tenaga terlatih menjadi migrasi berskala massal. Kami siap membalikkan arah kekeliruan itu kembali," ungkap Taylor.
Rancangan kubu oposisi ini jauh lebih ketat dibandingkan skenario yang dirilis pemerintahan Partai Buruh bulan kemarin. Pihak kabinet penguasa sebelumnya menetapkan target moderat penurunan migrasi tahunan bersih di level 225.000 orang hingga batas waktu 2028 mendatang.
Gelombang perpindahan manusia ke teritori Australia melesat tajam pasca pembukaan kembali pintu gerbang perbatasan pada Februari 2022, sesudah terhenti hampir dua tahun penuh akibat krisis pandemi Covid-19. Lonjakan tersebut utamanya didorong arus kedatangan mahasiswa asing, pelancong kerja, serta tenaga kerja temporer.
Meski begitu, grafik migrasi terpantau mulai menyusut dalam rentang dua tahun pamungkas. Catatan migrasi bersih warga asing tercatat di level 306.000 jiwa sepanjang periode setahun penuh hingga 30 Juni 2025.
Pesta demokrasi pemilihan umum Australia berikutnya menurut jadwal resmi akan diselenggarakan pada tahun 2028.
