Jakarta – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) António Guterres menyerukan perombakan mendasar terhadap arsitektur moneter global. Ia menilai mekanisme saat ini belum mencerminkan pergeseran kekuatan ekonomi internasional dan masih menempatkan negara-negara berkembang dalam posisi yang sangat dirugikan.
Guterres berpendapat kerangka finansial yang didirikan puluhan tahun silam gagal memberikan ruang gerak serta ketersediaan likuiditas yang cukup bagi negara-negara berkembang yang sangat membutuhkan alokasi dana pembangunan.
"Kita melihat arsitektur keuangan global yang tidak cukup mendukung atau mewakili negara-negara berkembang. Sistem ini diciptakan oleh negara-negara kaya untuk mendukung kepentingan negara-negara kaya," tegas Guterres saat berpidato dalam agenda Foreign Policy Circle Talks: Eight Decades of the United Nations: What's Next? di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).
Seruan perombakan itu mencuat di tengah jeratan beban fiskal berat yang dialami berbagai negara berkembang akibat tumpukan kewajiban utang, lonjakan bunga pinjaman, hingga keterbatasan akses memperoleh instrumen pendanaan jangka panjang yang terjangkau.
Kondisi pelik tersebut memaksa banyak pemangku kebijakan membagi kapasitas anggaran yang terbatas untuk melunasi cicilan utang ketimbang menyalurkannya pada sektor vital publik, meliputi layanan kesehatan, sarana pendidikan, infrastruktur dasar, maupun agenda transisi energi hijau.
Guterres memaparkan bahwa tatanan global saat ini masih tertinggal kesenjangan pembiayaan lebih dari US$4 triliun setiap tahun, atau berkisar Rp72 kuadriliun dengan perkiraan kurs Rp18.000 per dolar AS, demi merealisasikan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menjelang tenggat 2030.
Ia menggarisbawahi bahwa kebutuhan pendanaan yang luar biasa masif tersebut mustahil dipenuhi tanpa adanya perbaikan fundamental atas tata cara mobilisasi dan penyaluran instrumen bantuan keuangan internasional.
"Negara-negara berkembang seharusnya tidak perlu memilih antara membayar utang dan berinvestasi untuk masa depan mereka," ucapnya menegaskan.
Dirinya turut mendorong realisasi penuh Sevilla Commitment, yakni pakta pembiayaan pembangunan yang telah disepakati bersama oleh anggota PBB pada 2025, guna memperluas penyediaan likuiditas, menangani jeratan utang, serta merombak sistem keuangan dunia.
Aspek penting lain yang disoroti Guterres mencakup ketimpangan dominasi kepemilikan suara di berbagai institusi keuangan global. Dirinya mendesak agar aturan kuota serta proses penentuan kebijakan ditata ulang demi menjamin representasi negara-negara Selatan sejalan dengan kontribusi perekonomian mereka saat ini.
Penataan kembali tersebut diyakini Guterres mampu melahirkan pinjaman berbunga lunak sekaligus memastikan seluruh arah kebijakan finansial dunia bergerak selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan di berbagai kawasan.
Guterres menggarisbawahi bahwa perbaikan tata kelola moneter internasional wajib dipadukan dengan reformasi menyeluruh Dewan Keamanan PBB. Menurut pandangannya, seluruh badan multilateral dituntut bertransformasi menyesuaikan realitas geopolitik multipolar, mengingat posisi strategis negara berkembang kian signifikan kendati belum terwakili secara berimbang dalam struktur utama.
Dalam forum tersebut, Guterres memberikan penekanan khusus terhadap kepemimpinan penting Indonesia bagi kawasan dan kelompok negara berkembang.
"Indonesia merupakan teladan bagi dunia dalam banyak hal dan menjadi tempat yang tepat untuk menyoroti peran yang dapat dan harus dimainkan oleh negara-negara dengan perekonomian berkembang di dunia yang semakin multipolar," puji Guterres.
Ia memandang Indonesia selalu konsisten berada di garis terdepan dalam menyuarakan penguatan multilateralisme inklusif yang mampu mendatangkan manfaat nyata bagi seluruh pihak.
"Secara konkret, hal itu berarti mereformasi sistem Bretton Woods dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya, serta memberikan ruang partisipasi dan pengaruh yang layak bagi negara-negara berkembang sesuai dengan kondisi perekonomian dunia saat ini," tandasnya.
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, yang akrab disapa Tata, menyambut positif pandangan tersebut. Ia menegaskan dukungan penuh pemerintah Indonesia untuk pembaruan institusi PBB agar tampil semakin inklusif, adaptif, serta tangguh merespons dinamika global masa kini hingga masa depan.
"Reformasi bukan untuk melemahkan PBB, melainkan untuk membuatnya sesuai dengan kebutuhan dunia yang kita hadapi sekarang dan pada masa mendatang," ungkap Tata.
Di samping itu, Guterres mengingatkan ancaman ketimpangan pembiayaan yang berpotensi menghambat agenda mitigasi krisis iklim, pemerataan adopsi inovasi teknologi, serta perbaikan taraf hidup masyarakat dunia.
Dirinya menuntut negara maju memenuhi janji dana iklim sekaligus mengimbau agar negara pemilik cadangan kekayaan alam memperoleh nilai tambah optimal melalui penguatan industri hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja domestik. Menurut Guterres, pembenahan sistem keuangan merupakan kunci agar kerja sama internasional mampu menjawab tantangan abad ke-21.
