Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Filipina melangsungkan gladi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam gempa bumi dahsyat berkekuatan Magnitudo 8,5 disusul gelombang tsunami. Pelatihan tanggap darurat dalam skala masif tersebut diselenggarakan di kawasan Cagayan pada hari Kamis (5/11/2026) waktu setempat.
Skenario dalam simulasi tersebut memetakan terjadinya pergerakan dislokasi lempeng di sepanjang palung East Luzon Trough, dengan episentrum gempa teridentifikasi berada sekitar 180 kilometer arah tenggara dari garis pantai setempat.
Berdasarkan laporan The Manila Times, Badan Pertahanan Sipil Filipina (Office of Civil Defense/OCD) mengonfirmasi bahwa latihan mitigasi terpadu ini melibatkan aparat penyelamat darurat, jajaran pemda, beserta seluruh warga sipil. Lokasi pusat latihan kesiapsiagaan dipusatkan di Santa Ana, Cagayan.
Lantas, bagaimana efeknya ke Indonesia jika gempa itu benar-benar terjadi?
Daryono yang mewakili Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia memberikan pandangan bahwa dari sudut bahaya kegempaan, guncangan berskala masif di Filipina bagian selatan, terkhusus kawasan Mindanao, Palung Filipina (Philippine Trench), hingga Laut Sulawesi, wajib diwaspadai karena memiliki ancaman rambatan menuju Kepulauan Sangihe-Talaud, Sulawesi Utara, serta perairan Maluku Utara.
Oleh sebab itu, dirinya menegaskan bahwa Indonesia patut selekasnya memperkokoh mekanisme peringatan dini tsunami antarnegara berkat peleburan data kegempaan, pantauan instrumen permukaan air laut, serta simulasi pergerakan gelombang tsunami dalam tataran regional.
"Simulasi gempa M8,5 di kawasan Santa Ana, Cagayan, Filipina, merupakan contoh penting kesiapsiagaan berbasis skenario ekstrem, bukan prediksi akan terjadinya gempa," kata Daryono, Kamis (5/11/2026).
"Perlu ditegaskan, gempa M 8,5 di Filipina tidak otomatis menghasilkan tsunami besar di Indonesia karena pengaruh geometri sumber, penghalang kepulauan, dan karakteristik penjalaran gelombang harus dikaji melalui pemodelan numerik," tambah Daryono.
Meski begitu, ia melanjutkan keterangannya bahwa peluang Indonesia menerima dampak fatal tetap terbuka apabila peristiwa seismik berskala dahsyat mengguncang teritorial negara tetangga.
Maka dari itu, imbuh dirinya, Indonesia sudah sewajarnya merombak serta memperluas sudut pandang dalam mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami, tidak semata-mata terpaku pada zona patahan domestik, tetapi juga gempa masif di negara sekitar.
Lebih lanjut dipaparkan, letak geografis Indonesia secara geologi berada di persilangan formasi lempeng tektonik rumit yang terkoneksi langsung dengan sabuk subduksi aktif di Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, sampai ke palung Andaman.
"Gempa besar di wilayah tersebut, khususnya gempa megathrust dangkal dengan mekanisme sesar naik yangg menyebabkan deformasi vertikal dasar laut, berpotensi membangkitkan tsunami lintas batas (transboundary tsunami)," katanya.
"Tsunami tidak mengenal batas negara dan dapat menjalar ratusan hingga ribuan kilometer. Namun, besarnya dampak di Indonesia sangat ditentukan oleh lokasi sumber, mekanisme patahan, besarnya deformasi dasar laut, batimetri, serta arah propagasi energi tsunami," jelas Daryono.
Pakar kebencanaan ini mengingatkan, kejadian gempa besar di Papua Nugini dan gugusan Solomon patut diantisipasi serius oleh kawasan pesisir utara Papua yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Begitu pula zona penunjaman lempeng Andaman yang sangat berkaitan dengan keselamatan wilayah Aceh serta garis pantai barat Sumatera.
Selain area tersebut, ia membeberkan bahwa skenario lain yang patut diawasi secara waspada yaitu gempa megathrust dahsyat di Filipina selatan yang mampu mengekspos Kepulauan Sangihe-Talaud serta Sulawesi Utara. Demikian halnya gempa kuat di Papua Nugini atau teritorial Solomon yang sanggup melontarkan gelombang pasang menuju pesisir utara daratan Papua.
"Potensi terburuk tsunami lintas batas adalah ketika gempa megathrust sangat besar di negara tetangga membangkitkan tsunami yang menjalar menuju Indonesia, sementara masyarakat pesisir tidak merasakan guncangan gempa sehingga tidak menyadari adanya ancaman," ucap Daryono.
"Kondisi ini sangat berbahaya karena masyarakat kehilangan salah satu tanda alam utama untuk melakukan evakuasi mandiri. Jika peringatan dini terlambat diterima, jaringan komunikasi terganggu, atau jalur evakuasi tidak memadai, tsunami dapat mencapai kawasan permukiman, pelabuhan, dan fasilitas vital ketika masyarakat masih beraktivitas normal," tukas Daryono.
Dalam keadaan tertentu, imbuh dia, daya dorong gelombang tsunami dapat teramplifikasi akibat kontur dasar perairan laut maupun bentuk lekukan teluk dan tanjung, menciptakan hempasan air yang jauh lebih tinggi disertai kekuatan arus yang jauh lebih deras pada zona spesifik. Bahkan dermaga pelabuhan yang luput dari genangan masif sekalipun tetap dapat luluh lantak akibat pusaran arus tsunami yang teramat kuat.
"Dalam skenario ekstrem, tsunami dapat menimbulkan genangan luas pada dataran rendah, menghancurkan bangunan pesisir, menyeret kendaraan dan kapal, merusak pelabuhan, memutus komunikasi, serta melumpuhkan fasilitas kesehatan dan distribusi logistik," katanya.
"Tsunami juga dapat datang berulang selama berjam-jam, dan gelombang pertama belum tentu yang terbesar," ucap Daryono.
Pada waktu yang berbarengan, ungkapnya lagi, eskalasi risiko paling parah dapat memicu krisis kemanusiaan lintas kedaulatan. Manakala serentetan wilayah garis pantai di berbagai negara terhantam secara serempak, daya dukung evakuasi dan suplai logistik di tingkat regional akan mengalami kelumpuhan hebat.
Di balik semua peringatan tersebut, Daryono konsisten mengimbau publik agar diskusi mengenai ancaman ini tidak tergelincir pada sensasionalisme narasi ketinggian tsunami.
"Secara ilmiah kita tidak boleh langsung menyebut tsunami 10, 20, atau 30 meter, sehingga ancaman dari gempa negara tetangga tanpa hasil pemodelan. Besarnya tsunami harus dihitung berdasarkan skenario magnitudo, dimensi dan slip patahan, kedalaman sumber, batimetri, serta topografi pesisir," ujarnya.
"Pelajaran terpentingnya adalah bahwa ancaman paling berbahaya bukan semata-mata tsunami yangg tinggi, tetapi tsunami yangg tiba ketika masyarakat tidak merasakan gempa, tidak menerima peringatan, dan belum melakukan evakuasi. Inilah alasan Indonesia harus memperkuat kesiapsiagaan tsunami lintas batas mulai sekarang," tegas Daryono.
Apa saja yang harus dilakukan Indonesia bersiaga menghadapi efek domino bencana gempa bumi besar di negara tetangga?
Daryono menegaskan bahwa langkah mendesak bagi otoritas Indonesia adalah secepatnya memperkuat sistem transmisi peringatan dini tsunami lintas batas berbasis penyatuan data getaran gempa, pemantauan perubahan elevasi laut, serta visualisasi perambatan tsunami kawasan regional.
"Prioritasnya adalah menyusun skenario sumber gempa besar di sekitar perbatasan, menghitung estimasi waktu tiba dan tinggi tsunami di pesisir Indonesia, serta mengidentifikasi kawasan yang memiliki waktu evakuasi sangat terbatas," ujarnya.
Peningkatan kapasitas peralatan pasang surut (tide gauge), ketersediaan sarana komunikasi darurat, serta kecepatan penyampaian informasi darurat hingga ke pelosok kampung merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.
"Hal ini penting karena tsunami dari negara tetangga dapat mencapai Indonesia tanpa didahului guncangan gempa yang dirasakan masyarakat," sambungnya.
Langkah yang tidak boleh dikesampingkan, tuturnya, yaitu membentuk ketangguhan warga lewat pemetaan risiko bahaya, penyiapan rute penyelamatan dan zona evakuasi, penyelenggaraan simulasi rutin, hingga pemantapan komunitas Tsunami Ready terkhusus di kawasan pesisir terluar.
"Indonesia juga perlu menginisiasi latihan bersama dengan negara tetangga untuk menguji kecepatan pertukaran informasi, pengambilan keputusan, dan efektivitas evakuasi. Ukuran keberhasilan mitigasi bukan hanya seberapa cepat gempa terdeteksi dan peringatan diterbitkan, tetapi seberapa banyak masyarakat mampu mencapai tempat aman sebelum tsunami tiba," tukas Daryono.
"Kita tidak dapat mencegah gempa besar di negara tetangga, tetapi dapat mencegahnya berkembang menjadi bencana kemanusiaan yang lebih besar melalui kesiapsiagaan berbasis sains, teknologi, dan kerja sama regional. Bencana tidak mengenal batas negara, sehingga kesiapsiagaan juga tidak boleh dibatasi oleh batas negara," tegasnya.
