Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP menyampaikan peringatan keras mengenai bahaya tripel krisis yang kini tengah melanda negara-negara berkembang, mencakup guncangan sektor energi, anomali iklim El Nino, dan melesatnya suku bunga pinjaman internasional.
Perpaduan dari ketiga persoalan berat tersebut berisiko menyeret puluhan hingga ratusan juta masyarakat kembali terperosok ke dalam garis kemiskinan ekstrem.
Kepala Administrator UNDP Alexander De Croo menegaskan bahwa kelompok negara berkembang sangat memerlukan sokongan cepat dari masyarakat global guna menghadapi berbagai hantaman ekonomi dan alam yang datang secara simultan tersebut.
"Negara-negara berkembang seperti ditarik tangan dan kakinya ke berbagai arah. Ini benar-benar sulit bagi mereka," tutur De Croo sebagaimana dilaporkan oleh media The Guardian.
Peringatan bernada cemas ini diutarakan menjelang agenda konferensi tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) beserta Bank Dunia yang diselenggarakan di Bangkok.
Sebelum agenda tersebut, pihak UNDP telah mempublikasikan riset komprehensif berjudul No Time to Recover yang membedah keterkaitan bahaya krisis energi global, perubahan iklim ekstrem, serta jeratan timbunan utang yang saling memperparah satu sama lain.
Banderol harga minyak mentah internasional terpantau merangkak naik melampaui level US$100 setiap barelnya pada kurun waktu beberapa pekan terakhir dipicu kembali membara dan memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Berdasarkan publikasi UNDP, semenjak konflik bersenjata Iran meletus pada awal tahun ini, terdapat sekitar 130 juta jiwa masyarakat paling miskin di bumi yang berhasil dilindungi dari pukulan telak kenaikan harga kebutuhan lewat aneka kebijakan darurat otoritas setempat.
Kendati demikian, benteng perlindungan sosial tersebut kini di ambang keruntuhan lantaran kas anggaran pemerintah di banyak negara kian menipis untuk terus menanggung beban pembengkakan ongkos kehidupan warganya.
"Apa yang kami lihat sekarang adalah negara-negara mulai mengubah kebijakan dan membiarkan kenaikan harga diteruskan. Mereka mengubah kebijakan karena tidak punya pilihan, karena ruang fiskal mereka benar-benar habis," ungkap De Croo menjelaskan kondisi riil.
"Kita sedang menyaksikan badai sempurna yang dapat mendorong puluhan, bahkan ratusan juta orang kembali ke jurang kemiskinan," sambung De Croo memperingatkan konsekuensi lanjutannya.
Ancaman Iklim El Nino hingga Jeratan Utang Luar Negeri
Di luar goncangan pasokan energi, bangsa-bangsa berkembang turut dibayangi teror anomali cuaca El Nino yang diprediksi berpotensi menjadi salah satu periode terparah dalam sejarah seribu tahun ke belakang.
Fenomena atmosfer ini sangat dikhawatirkan memicu kerugian panen pertanian secara masif dan meningkatkan frekuensi bencana akibat cuaca yang sangat ekstrem.
Pada rentang waktu berbarengan, gelombang pelepasan surat utang atau obligasi pada bursa internasional ikut mengerek ongkos bunga kredit pemerintah, alhasil beban kas kenegaraan di berbagai negara berkembang kian membengkak tertekan.
Sebagaimana diuraikan De Croo, besaran imbal hasil penerbitan surat utang bagi kelompok negara berkembang sekarang ini telah menginjak angka kisaran 9 persen.
"Biaya pembiayaan obligasi bagi negara-negara berkembang saat ini mencapai 9 persen. Itu sangat, sangat tinggi," tegasnya menggambarkan ketatnya pasar keuangan.
Dirinya menaksir kondisi pelik semacam ini masih bakal berjalan memburuk setidaknya sampai periode musim semi yang akan datang.
"Untuk masing-masing dari tiga hal yang kami sebutkan, harga bahan bakar, El Nino, dan pasar obligasi, sayangnya saat ini kami belum melihat cahaya di ujung terowongan," paparnya lesu.
Tekanan dari tumpukan kredit juga mengikis alokasi pembiayaan fasilitas publik dasar pada kelompok negara-negara berpenghasilan rendah.
Studi terpisah dari lembaga advokasi Debt Justice mengungkapkan bahwa negara berpendapatan rendah yang dinilai IMF sedang atau berpotensi mengalami krisis solvabilitas telah memotong pos anggaran pendidikan rata-rata sebanyak 8 persen semenjak tahun 2019.
Secara agregat, pemangkasan belanja kebutuhan publik umum tercatat menyusut rata-rata mencapai 2 persen.
Pemimpin Eksekutif Debt Justice Heidi Chow menyatakan bahwa tingginya timbunan liabilitas utang merusak tatanan pemenuhan hak mendasar publik atas sistem kesehatan dan sarana pendidikan yang layak.
"Tingkat utang yang tinggi berdampak sangat buruk terhadap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan," tandas Chow lugas.
Debt Justice melayangkan desakan agar dilakukan pemutihan terhadap bagian pinjaman yang paling membebani serta perbaikan menyeluruh pada kerangka penyelesaian restrukturisasi kewajiban kelolaan IMF.
Chow juga menyerukan langkah penghapusan tagihan utang, terutama sekali yang bersumber dari kreditor berbunga mencekik seperti perbankan komersial, manajer investasi lindung nilai (hedge fund), maupun konglomerasi pedagang minyak mentah global.
Terkait hal itu, De Croo menerangkan bahwa lembaga UNDP pada prinsipnya tidak menolak wacana relaksasi ataupun pengampunan utang teruntuk negara yang tertimpa dampak paling destruktif.
Kendati demikian, diplomasi perundingan restrukturisasi utang umumnya memakan durasi berbulan-bulan, padahal kelompok negara berkembang memerlukan respons penanganan yang jauh lebih tanggap dan cepat.
"Kami mendesak komunitas internasional, pemberi pinjaman multilateral, donor, dan mitra, untuk memperluas akses pembiayaan yang terjangkau agar negara-negara dapat terus mendukung rumah tangga yang paling rentan," kata De Croo penuh harap.
Ia menggarisbawahi urgensi hadirnya formulasi langkah kolektif yang dirancang khusus dan terfokus bagi kepentingan negara-negara berkembang.
Menurut pandangannya, mitigasi krisis tidak boleh lagi menaruh posisi negara berkembang pada prioritas paling buncit di panggung penanganan global.
Dirinya menilai keputusan strategis yang diambil wajib menyediakan ruang bernapas serta kelonggaran waktu bagi negara-negara terdampak untuk mengeksekusi agenda adaptasi yang krusial.
De Croo merefleksikan kembali program moratorium pembayaran utang negara berkembang yang sempat diterapkan negara anggota G20 semasa kedaruratan pandemi Covid-19.
Bukan cuma itu, ia menekankan signifikansi injeksi likuiditas bagi bank sentral nasional, seperti instrumen currency swap yang sempat dijalankan bank sentral AS, Federal Reserve, ketika krisis ekonomi melanda.
"Apa yang akan membantu adalah tingkat likuiditas tertentu," tegasnya menutup pernyataan resmi.
