Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji memberikan perhatian khusus terhadap bahaya membanjirnya produk impor yang berpotensi menekan keberlangsungan sektor industri manufaktur tanah air.
Sarmuji menggarisbawahi urgensi peningkatan kolaborasi antar-kementerian supaya kebijakan dagang, terutama perizinan impor, tidak mematikan kelangsungan bisnis para produsen lokal.
Pernyataan tersebut diutarakan Sarmuji seusai memimpin rapat koordinasi dengan jajaran Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) serta Direktorat Jenderal Industri Agro di Gedung Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (5/10).
Pada momen tersebut, dirinya menekankan jika beragam isu krusial di ranah manufaktur membutuhkan penanganan yang berada di luar ranah wewenang internal Kemenperin semata.
Berdasarkan pandangan Sarmuji, situasi ini menuntut kemitraan erat bersama instansi pemerintah terkait, termasuk Kementerian Perdagangan serta Kementerian Keuangan.
Sarmuji menjelaskan bahwa penetapan regulasi pasar yang terlampau bebas tanpa memperhatikan daya serap maupun kemampuan output lokal bakal memicu pabrikan domestik kian terpuruk.
"Hubungan Kementerian Perindustrian dengan stakeholder yang lain, itu harus kita perkuat. Karena banyak problem yang penyelesaiannya itu tidak di Kementerian Perindustrian saja. Banyak problem yang justru penyelesaiannya ada di kementerian lain," ujar Sarmuji.
Dirinya mencontohkan celah aturan impor yang mampu memukul secara instan ketahanan operasional sektor riil nasional.
Sarmuji berpendapat bahwa mekanisme monitoring serta pengetatan kuota yang terarah menjadi kunci utama untuk memproteksi komoditas buatan Indonesia dari gempuran barang luar negeri.
"Saya contoh misalkan di Kementerian Perdagangan, kalau izin impor itu terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, pasti sektor industri dalam negeri itu pasti akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang-barang tertentu. Nah, itu kita membutuhkan kerja sama dengan banyak sekali stakeholder," tegasnya.
