Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah dituntut untuk menjamin validitas dan keakuratan basis data sebagai pijakan fundamental dalam merancang skema subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar benar-benar tepat sasaran. Keberadaan data yang sahih, teruji, dan diperbarui secara berkala menjadi syarat mutlak agar alokasi subsidi jatuh ke tangan masyarakat yang sungguh-sungguh berhak menerimanya.
Deputy Director Commercial PT Surveyor Indonesia M. Chairudin menegaskan bahwa tingkat efektivitas sasaran subsidi semestinya ditakar melalui perbandingan langsung antara basis data awal calon penerima dengan fakta riil di lapangan.
"Kalau ngomong apakah tepat sasaran atau tidak harus dibandingkan dengan data awal yang diterima," tutur Chairudin saat berbicara dalam diskusi Coffee Morning CNBC Indonesia bertema "Meramu Kebijakan Subsidi Tepat, Mampukah Negara Melindungi Hak Rakyat?", Kamis (24/9/2026).
Dalam pandangannya, problem pendataan bukan sekadar urusan penerapan nomor identitas tunggal atau single identification number semata. Persoalan yang jauh lebih krusial adalah komitmen untuk melakukan pemutakhiran serta verifikasi berkala di lapangan. Apabila langkah ini diabaikan, catatan penerima bantuan berisiko besar tidak lagi selaras dengan situasi faktual penerima manfaat.
"Belum soal single identifikasi number, bisa jadi data-data di pemilu ada masalah, oh orangnya sudah meninggal, karena tidak ada update atau verifikasi," papar dirinya memberikan gambaran persoalan data.
Chairudin berpendapat bahwa seluruh informasi yang dijadikan acuan penyaluran subsidi wajib melalui tahapan verifikasi dan validasi yang ketat. Bahkan, pelibatan institusi independen dinilai sangat memungkinkan guna memastikan keabsahan data tersebut sepenuhnya sesuai dengan realitas di tengah masyarakat.
Ia mencontohkan proses pengecekan langsung pada kalangan keluarga yang tercatat dalam kategori desil kesejahteraan sosial tertentu. Dalam banyak kasus, kondisi faktual di lapangan kerap memperlihatkan kontras signifikan dibandingkan deskripsi tertulis pada data administrasi awal.
Temuan operasional Surveyor Indonesia saat melaksanakan verifikasi lapangan juga membuktikan kerap terjadinya jurang pemisah antara kuota kebutuhan yang tertera dalam berkas administratif dengan kebutuhan sesungguhnya para penerima.
"Pengalaman kami dalam proses ini sering menemukan data awal itu berbeda, misal terkait dengan penerima LPG, ketika LPG Periksa di lapangan, kenapa butuh banyak ternyata UMKM, kebutuhan lebih dari yang dipersyaratkan data awal," jelasnya membeberkan fakta lapangan.
Berangkat dari kondisi itu, ia menekankan bahwa kepastian data melalui verifikasi faktual merupakan syarat mutlak sebelum otoritas pemerintah mengambil langkah atau ketetapan strategis berikutnya.
"Kepastian data, verifikasi, sangat penting agar nantinya bisa jadi rekomendasi kebijakan pemerintah akan lakukan apa," imbuh Chairudin menegaskan pentingnya akurasi.
Penataan Subsidi Berjalan Sejak 2024
Pada forum yang sama, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menerangkan bahwa langkah perbaikan tata kelola subsidi demi distribusi yang tepat sasaran sudah dirintis pemerintah semenjak tahun 2024. Fase awal difokuskan pada pengumpulan data, yang kemudian dilanjutkan dengan pembenahan pada sistem serta mekanisme distribusinya.
Memasuki tahun 2025, kementerian mulai mengintensifkan sosialisasi dibarengi dengan penerapan kebijakan melalui tahapan uji coba terbatas. Berikutnya, pada tahun 2026, agenda penataan diperluas memanfaatkan ekosistem digital secara komprehensif, salah satunya lewat Merchant Apps Pertamina (MAP).
Dirjen Migas mengungkapkan bahwa dinamika lapangan selama agenda uji coba penyaluran gas melon LPG 3 kg pada 2025 menjadi bahan refleksi serta evaluasi berharga bagi perumusan skema subsidi di masa mendatang.
"Tahun 2026 skala Merchant Apps Pertamina (MAP), ini dalam penataan. Ada hal yang patut jadi pelajaran sebagai referensi kondisi uji coba LPG 2025, sehingga diketahui ada kondisi tidak menentu sehingga dijadikan pelajaran," urai Laode secara rinci.
Sejumlah instrumen teknis yang tengah dimatangkan mencakup kewajiban pemindaian kode barcode untuk pembelian komoditas BBM bersubsidi, serta integrasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat bertransaksi LPG 3 kg.
Terkait distribusi tabung LPG 3 kg bersubsidi, pemerintah dapat memetakan kebiasaan belanja masyarakat berdasarkan identitas resmi konsumen. Dari sana, pola konsumsi harian baik pada level rumah tangga maupun sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat terpetakan secara presisi.
"Contohnya pemanfaatan barcode, pembelian LPG pakai NIK, sambil dipelajari kalau LPG kan konsumen rumah tangga, mereka belinya pakai KTP kita cek warga ini berapa sih per bulan. Demikian juga UMKM dan lain lain," terang Laode.
Kendati demikian, Laode menggarisbawahi bahwa posisi pemerintah saat ini masih berada di fase sinkronisasi atau pemadanan basis data, belum mengarah pada tindakan klasifikasi penerima atau pembatasan kuota secara total.
Ia kembali menegaskan bahwa distribusi tepat sasaran memang merupakan visi utama. Meski begitu, implementasinya wajib dijalankan secara hati-hati dan berjenjang demi mempertimbangkan kematangan data serta kesiapan psikologis publik luas.
"Jadi referensi data yang ada masih dalam tahap kita melakukan pemadanan, belum sampai pemilahan dan pembatasan. Jangan sampai ambil kebijakan ujungnya baik tapi menjadi chaos," kata Laode mengingatkan kehati-hatian.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menggarisbawahi tiga pilar krusial yang wajib diperhitungkan secara cermat oleh pemerintah sebelum menelurkan kebijakan subsidi energi: stabilitas daya beli masyarakat, ketahanan ruang fiskal APBN, serta keberlangsungan stabilitas neraca keuangan BUMN energi.
Menurut Sugeng, aspek keterjangkauan daya beli warga sangat krusial mengingat fluktuasi harga energi memiliki korelasi langsung dan amat peka terhadap lonjakan inflasi. Oleh karenanya, kalkulasi dampak ekonomi terhadap masyarakat bawah mesti diperhitungkan secara saksama sebelum mengubah kebijakan tarif subsidi.
"Subsidi tiga hal yang harus diperhatikan. Satu daya beli masyarakat, sangat sensitif energi itu terhadap inflasi. kedua adalah fiskal atau keuangan negara, dan ketiga yang sering dilupakan BUMN yang ditugaskan karena Pertalite misalnya bukan subsidi itu penugasan berupa kompensasi, itu ditanggung dulu oleh Pertamina baru pemerintah mengkompensasi apa yang sudah dilakukan," jelas Sugeng.
Sugeng memandang pentingnya merawat stabilitas finansial PT Pertamina (Persero) mengingat entitas pelat merah tersebut mengemban amanat strategis dalam mengamankan pasokan dan rantai logistik energi nasional.
Dirinya mengingatkan, apabila pencairan dana kompensasi dari kas negara kepada Pertamina mengalami keterlambatan, tekanan likuiditas korporasi akan melonjak drastis yang berujung pada penurunan performa operasional serta reputasi bisnis perseroan di pasar.
"Itu ditanggung dulu oleh Pertamina baru pemerintah mengompensasi apa yg sudah dilakukan. Kenapa menjadi penting Pertamina itu satu-satunya BUMN untuk minyak untuk dipertahankan performanya," tegas legislator tersebut.
Lebih jauh, Sugeng mengingatkan bahwa setiap diskusi mengenai formulasi subsidi tidak boleh bergeser dari esensi utamanya, yaitu melindungi dan memperkuat kapasitas daya beli rakyat kecil.
Ia memaparkan adanya dikotomi pandangan dalam memaknai hakikat subsidi. Satu sisi melihatnya sebagai instrumen bantuan proteksi keterjangkauan komoditas vital, sementara di sisi lain terdapat pemahaman bahwa seluruh warga negara memegang hak fundamental yang setara dalam mengakses barang dan layanan publik.
Ia menyimpulkan, jika cita-cita subsidi adalah menopang masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, maka mekanisme subsidi ke depan idealnya ditransformasikan secara langsung kepada individu keluarga sasaran, bukan lagi dialokasikan pada komoditas barang.
"Kalau mau ada intervensi itu dinikmati oleh seluruh warga negara tapi hadirnya negara adalah kepada orang atau keluarga tidak mampu," tutup Sugeng mengakhiri pandangannya.
