Isu mengenai motif pemodal global menyertai wacana pergeseran status bursa saham Tanah Air.
Direktur Eksekutif Infra Bestari Gede Sandra berpandangan bahwa agenda Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang berniat mengubah pengelompokan bursa efek Indonesia sama sekali tidak berkaitan dengan langkah bisnis pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam saat mencaplok 30,25 persen kepemilikan saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN).
Menurut penuturan Gede, langkah pengambilalihan porsi saham bernilai Rp 26,1 triliun tersebut merupakan kalkulasi komersial murni yang tidak layak disangkutpautkan dengan agenda kebijakan MSCI selaku penyusun indeks pasar modal dunia. Dirinya turut menyanggah keraguan sebagian pihak yang menduga bahwa transaksi kepemilikan tersebut dilakukan secara terselubung atau tertutup.
“Itu jelas enggak betul. Tidak ada kaitannya MSCI dengan Haji Isam yang membeli saham BYAN. Itu kan murni bisnis, satunya lagi soal kebijakan internalnya (MSCI) yang punya tujuan tertentu,” kata Gede di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Gede menguraikan, kemajuan sarana teknologi dan infrastruktur transaksi era modern membuat setiap aktivitas transaksi korporasi hampir mustahil berjalan tanpa meninggalkan jejak data. Kendati demikian, ia berpendapat kalangan lembaga perbankan terkait dapat memberikan uraian serta rincian yang lebih komprehensif kepada para pelaku pasar tentang transaksi tersebut.
“Zaman sekarang mana bisa tidak transparan. Tapi memang pihak bank bisa memberikan penjelasan lebih detail kepada market,” ujarnya.
Di sisi lain, Gede mempertanyakan landasan evaluasi MSCI yang berpotensi memindahkan kelompok pasar modal Indonesia dari predikat emerging market menjadi standalone market. Dirinya mencurigai adanya agenda terselubung kekuatan global di balik dorongan penyesuaian tersebut.
Ia mengorelasikan situasi tersebut dengan agenda dialog Menteri Keuangan Suahasil Nazara bersama para petinggi International Monetary Fund (IMF) serta Bank Dunia pada helatan IMF–World Bank Group Annual Meetings 2026 yang berlangsung di Bangkok, Thailand, sepanjang 12–18 Oktober 2026.
Gede menerangkan, forum ekonomi tersebut sejatinya diharapkan sanggup menjembatani rekonsiliasi dan mempererat ikatan Indonesia dengan para pelaku industri finansial dunia, termasuk lembaga MSCI. Namun, ia menilai sasaran tersebut masih belum tercapai di lapangan.
“Kemarin terpilih Menkeu Suahasil yang sealiran dengan Sri Mulyani, diharapkan bisa memperbaiki hubungan dengan pasar dunia, termasuk MSCI. Ternyata tidak demikian adanya,” katanya.
Gede menduga agenda modifikasi status pasar ekuitas Indonesia tersebut bertalian erat dengan keprihatinan pemodal Amerika Serikat (AS) terhadap orientasi cetak biru ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan segala kejutannya MSCI ini, saya melihat pasar di AS ingin menghukum paradigma baru ekonomi pemerintahan Prabowo,” ujarnya.
Pada saat bersamaan, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melalui unggahan pada akun TikTok pribadinya, m.lutfi, mengemukakan kecurigaan bahwa manuver entitas pengelola dana raksasa di Singapura turut memicu tekanan hebat pada bursa domestik.
Lutfi memandang institusi pengelola dana investasi negara seperti Temasek serta Government of Singapore Investment Corporation (GIC) mempunyai kepentingan strategis terhadap fluktuasi bursa saham Indonesia. Ia menilai rekayasa klasifikasi oleh MSCI dapat memicu guncangan hebat pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), sehingga membuka ruang bagi para pemodal asing guna memborong saham emiten Indonesia pada harga yang sangat miring.
Lutfi membeberkan skala penanaman modal global di Singapura. Merujuk kompilasi data tahun 2024, nilai penanaman modal asing di negeri jiran itu berada pada rentang 3.130 miliar hingga 3.169 miliar dolar AS. Investor asal AS tercatat menempati porsi dominan sekitar 28 persen atau menyentuh angka 874,9 miliar dolar AS.
Meski begitu, pemaparan mengenai campur tangan entitas investasi Singapura maupun desakan kepentingan finansial AS dalam wacana indeks MSCI hanyalah murni perspektif pribadi Lutfi, bukan sebuah fakta pembuktian sah bahwa lembaga-lembaga tersebut secara langsung menyetir keputusan MSCI.
Lutfi mengungkapkan bahwa fenomena arus modal keluar asing sebelumnya tidak memicu kehancuran pasar modal nasional sebagaimana ditakutkan banyak analis. Dirinya menyebutkan sekitar 80 persen dana asing sesungguhnya telah meninggalkan bursa saham Indonesia, namun harga saham-saham utama tidak runtuh.
“Dana-dana asing sudah keluar sekitar 80 persen dari pasar Indonesia. Namun, bursa kita tidak hancur, harga saham tidak turun,” kata Lutfi.
Ia memproyeksikan jika revisi status Indonesia menjadi standalone market benar terjadi, IHSG beserta valuasi emiten lokal dapat tertekan. Berdasarkan skenario tersebut, kepanikan pasar sengaja dimanfaatkan investor tertentu untuk mengoleksi aset saham berharga murah.
Lutfi mengajak khalayak ramai agar memandang fenomena ini bukan semata gesekan antarnegara, melainkan pertaruhan kedaulatan kepentingan ekonomi nasional.
Akuisisi Saham BYAN Tak Terkait Rencana Perubahan Status Bursa RI
PELNI: KM Dorolonda Layani Pelabuhan Donggala Mulai Akhir Oktober
OJK Siapkan Aturan Baru Keuangan Berkelanjutan Sektor Jasa
BPR Sumsel dan BRI Insurance Jalin Kerja Sama Bancassurance
Jaga Keandalan Listrik Sulawesi, PLN Tambah Pembangkit 50 MW di Sigi
