Sebanyak 41 institusi pendidikan menengah atau sekitar satu persen dari keseluruhan sekolah di seantero Prancis menjadi sasaran blokade oleh para murid.
Gelombang demonstrasi para pelajar di Prancis kembali bergulir pada hari Senin (2/11) dengan intensitas yang jauh lebih terbatas dibanding pekan-pekan terdahulu, tepat sesudah mereka menuntaskan masa liburan selama dua pekan.
Para murid dilaporkan berupaya menutup akses masuk di sejumlah gedung sekolah menengah di kawasan Paris, Marseille, hingga Rennes, berdasarkan keterangan media setempat yang dikutip melalui laporan Reuters.
Pihak Kementerian Pendidikan mengonfirmasi perkiraan ada 41 sekolah menengah atau setara satu persen fasilitas pendidikan nasional yang aksesnya tertutup akibat aksi protes tersebut.
Menjelang masa liburan lalu, ratusan dari total tiga ribu lebih sekolah menengah di penjuru negeri sempat mengalami aksi serupa. Gerakan yang awalnya meletus di pinggiran ibu kota Paris pada September tersebut kini meluas ke berbagai wilayah Prancis, bergeser mengangkat isu beban biaya hidup, serta menggandeng aliansi buruh dan kelompok aktivis hingga sesekali memicu gesekan fisik.
Pergerakan yang dikenal sebagai demonstrasi Generasi Z ini juga merambat ke kawasan Benua Eropa lainnya, mencakup negara Jerman, Italia, Belgia, sampai Albania, yang disulut keresahan terkait biaya hidup, fasilitas sarana belajar yang terbengkalai, serta dugaan praktik korupsi.
Pada bulan sebelumnya, aksi demonstrasi di Prancis sempat memicu bentrokan berdarah melawan aparat kepolisian dan memunculkan kerusuhan luas di sejumlah penjuru kota serta penjarahan toko, yang memberikan tekanan serius terhadap kepemimpinan minoritas Presiden Emmanuel Macron.
"Dalam hal pemblokiran atau lebih tepatnya upaya pencegahan akses, fenomena tersebut sebenarnya sangat marjinal. Kita sejatinya hanya membicarakan beberapa unit kecil dan sejumlah sekolah individual," tutur Menteri Pendidikan Edouard Geffray saat berbicara di radio France Inter, Senin pagi.
Dalam tuntutannya, kaum pelajar mendesak perbaikan menyeluruh atas fasilitas sekolah tua, penambahan tenaga pendidik, alokasi kursi perkuliahan yang lebih banyak, serta pembatalan mekanisme seleksi perguruan tinggi yang dituding diskriminatif.
