Jakarta, CNBC Indonesia – Edi Rama, Perdana Menteri Albania, melontarkan tuduhan adanya keterlibatan pihak internasional di tengah gelombang unjuk rasa mahasiswa yang berujung anarkis demi mendesak pengunduran dirinya. Kemarahan publik yang meletup dalam beberapa hari ini dipicu isu korupsi rezim penguasa serta bobroknya sarana di lingkungan perguruan tinggi nasional.
Mengutip laporan Al Jazeera, Jumat (16/10/2026), ribuan pemuda memadati ruas-ruas jalan utama di Tirana. Mereka kembali terlibat ketegangan sengit menghadapi barikade aparat antihuru-hara di depan kantor Kementerian Pendidikan, yang menjadi hari keempat bentrokan beruntun di area tersebut.
Lewat sebuah siaran rekaman video pada Jumat, sang perdana menteri menyangkal bahwa demonstrasi itu murni berakar dari keresahan dunia akademisi kampus.
"Ini bukan fenomena mahasiswa," sebut Rama. Dirinya turut mencurigai keterlibatan "pihak-pihak asing yang tidak menginginkan Albania hidup dalam kedamaian".
Pemimpin Albania itu menegaskan bahwa gelombang protes tersebut "sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesulitan, masalah, atau aspirasi sah siapa pun yang menginginkan kehidupan yang lebih baik".
Friksi fisik antara barisan massa dan aparat keamanan pun kian tak terkendali. Petugas menyemprotkan water cannon serta melepaskan gas air mata untuk memecah kerumunan, sementara para demonstran membalas dengan menghujani barisan polisi memakai lemparan batu.
Kerusuhan kini tidak cuma terpusat di ibu kota. Berbagai media setempat mewartakan demonstrasi meluas sampai ke kawasan Elbasan, Shkodra, serta Korca. Pada sejumlah titik wilayah, massa merusak etalase kaca properti publik hingga membakar tempat pembuangan sampah.
Ledakan anarki ini terjadi menyusul demonstrasi berbulan-bulan yang sebelumnya relatif terkendali. Letupan amarah bermula dari pelepasan zona pesisir pantai Albania demi proyek resor mewah yang terafiliasi dengan Jared Kushner, menantu dari mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Memasuki beberapa hari terakhir, sasaran serangan demonstran kian agresif mengarah pada fasilitas negara serta perbankan komersial. Pada hari Selasa, massa melemparkan pecahan batu bata dan bongkahan semen ke gedung Kementerian Pendidikan. Sejumlah properti lain di ibu kota turut dibakar, meliputi kantor perdana menteri, markas kementerian keuangan serta kementerian kehakiman, hingga unit kantor cabang bank swasta.
Otoritas kepolisian Albania mengonfirmasi bahwa 160 orang telah diamankan pada Kamis malam atas dugaan tindak anarkisme kekerasan jalanan.
Tuntutan Pengunduran Diri dan Hambatan Masuk Uni Eropa
Para pengunjuk rasa terus menuntut Rama segera meletakkan jabatannya, di samping meminta perombakan total mekanisme pemilu dan dunia edukasi. Di sisi lain, otoritas pemerintahan menyangkal tuduhan praktik rasuah yang dialamatkan kepada Rama.
Sebelumnya Rama membuka ruang negosiasi terkait beban biaya perkuliahan. Walau demikian, dirinya bersikeras tidak akan memenuhi seruan massa untuk mundur dari kursi perdana menteri.
"Tanggung jawab saya adalah mendengarkan, menangani kekhawatiran yang sah, dan memastikan Albania terus bergerak maju," ujar Rama pada Kamis.
Ia juga menegaskan bahwa melepaskan posisinya saat ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusional rakyat yang telah memilihnya.
"Pengunduran diri saya akan menjadi pengkhianatan terhadap rakyat Albania yang telah memberi saya mandat kuat untuk menuntaskan negosiasi keanggotaan Uni Eropa," ucapnya menambahkan.
Borok skandal korupsi memang menjadi salah satu batu sandungan terbesar bagi Albania untuk bergabung ke dalam Uni Eropa. Deretan pengamat menilai kawasan itu telah lama dijadikan pangkalan sindikat terorganisasi dalam menyamarkan dana haram dari bisnis narkoba serta senjata ilegal.
Rama berhasil mengunci kepemimpinan periode keempatnya tahun lalu berbekal janji membawa Albania ke gerbang Uni Eropa, dengan ambisi merealisasikannya sekitar tahun 2028.
Kendati demikian, eskalasi gelombang protes dan tekanan mundur kini berubah menjadi rintangan politik paling terjal bagi Rama demi menyatukan negaranya ke pangkuan Uni Eropa.
