Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menaruh asa agar pemerintah daerah (pemda) yang mencatat keberhasilan perluasan akses pembiayaan warga memperoleh bonus penghargaan.
Aspirasi dari Mendagri tersebut diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto langsung kepada Presiden Prabowo Subianto saat Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Kamis (22/10/2026).
Airlangga menerangkan bahwa usulan tersebut merupakan amanat langsung dari Mendagri yang menginginkan apresiasi konkret bagi jajaran pemda berkinerja unggul dalam menggerakkan akses keuangan lokal.
"Kami berterima kasih kepada Pemda dan tentu apabila Pemda berprestasi baik, mudah-mudahan Bapak Presiden bisa mengarahkan bahwa mereka boleh diberikan insentif. Karena ini titipan dari Pak Mendagri," sebut Airlangga.
Ia membeberkan bahwa Tito awalnya berniat menyuarakan aspirasi ini melalui Menteri Keuangan. Kendati demikian, Airlangga menyebutkan permohonan itu seyogianya disampaikan via dirinya terlebih dahulu.
"Pak Mendagri mau bicara lewat Menkeu, tapi katanya harus lewat saya dulu. Walaupun tadi saya ada rapat dengan Menkeu, tapi ini belum saya sampaikan," tuturnya.
Airlangga lalu memohon petunjuk Presiden supaya agenda perluasan keterjangkauan finansial daerah konsisten disokong. Baginya, kucuran insentif untuk pemda berprestasi diyakini sanggup memacu motivasi aparatur daerah dalam menyukseskan agenda itu.
Dalam penjelasannya, Menko Perekonomian turut menguraikan distribusi pinjaman di pelosok masih didominasi wilayah Pulau Jawa.
Provinsi Jawa Tengah membukukan kucuran kredit senilai Rp45,46 triliun atau mendekati 17% dari agregat keseluruhan. Menyusul berikutnya, Jawa Timur menorehkan Rp41,84 triliun atau 16,32%, disusul Jawa Barat di angka Rp27,76 triliun atau kisaran 10%.
Untuk kawasan luar Jawa, wilayah Sumatera Utara mencatatkan aliran kredit Rp14,8 triliun atau 5,7%, sedangkan Sulawesi Selatan meraih Rp14,5 triliun atau 5,68%.
Pihak pemerintah pun bertekad melebarkan jangkauan fasilitas permodalan ke kawasan timur nusantara. Realisasi kredit di Nusa Tenggara Timur tercatat Rp2,65 triliun, Maluku senilai Rp1 triliun, serta Papua menyentuh Rp1,76 triliun.
