Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memusatkan perhatian pada penuntasan stunting, kemiskinan, anak putus sekolah, serta penanggulangan pernikahan usia dini secara terintegrasi pada tahun 2027 mendatang.
MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah menetapkan empat agenda sosial pokok sebagai fokus penanggulangan pada 2027. Sektor-sektor mendesak tersebut mencakup permasalahan stunting, pengentasan kemiskinan, persoalan anak tidak sekolah (ATS), dan langkah pencegahan pernikahan dini di wilayah tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa empat problem utama ini mempunyai keterikatan erat dan kerap dialami oleh lingkaran rumah tangga yang serupa. Karena realitas itu, pola penanganannya mesti ditempuh lewat jalan terpadu serta tersinkronisasi penuh.
Terobosan Keterpaduan Lintas Organisasi Perangkat Daerah
Amujib memaparkan bahwa agenda bersama ini hendak digulirkan melalui skema integrasi inovatif, di mana masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar diwajibkan menyajikan kerja optimal sesuai porsi bidangnya. “Agenda kegiatan, target warga, hingga langkah kelanjutannya bakal saling berkesinambungan,” jelasnya saat memberikan keterangan resmi di Makassar, Minggu.
Ia menuturkan, ketetapan strategis ini selaras dengan arah haluan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam mewujudkan Sulbar yang maju dan sejahtera berlandaskan prinsip Panca Daya. Bobot penekanan terbesarnya bertumpu pada agenda pembebasan masyarakat dari kemiskinan sekaligus penguatan mutu manusia agar berdaya saing serta berkarakter kokoh.
Pola Penilaian dan Kolaborasi Bersama Para Mitra
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Sulbar, Rahyati Rauf, menyebutkan skema tersebut nantinya dipantau sekaligus dieksekusi secara terkoordinasi bersama beragam pihak luar. Deretan mitra yang dirangkul meliputi Kanwil Kementerian Agama Sulbar, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sulbar, hingga korporasi perkebunan kelapa sawit PT Manakarra Unggul Lestari.
“Pemeriksaan hasil berkala dijalankan supaya rintangan di lapangan, kebutuhan sokongan mitra, dan tujuan capaian dapat dipetakan dengan tepat demi dicarikan jalan keluarnya,” tutur Rahyati.
Merujuk pada catatan pemetaan awal, terdata 17 desa maupun kelurahan pada cakupan Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, serta Pasangkayu yang diproyeksikan sebagai lokasi target kegiatan kolaboratif ini. Beragam aksi nyata yang diagendakan mencakup perbaikan fasilitas puskesmas, pembinaan kader posyandu, dan penyaluran asupan nutrisi tambahan bagi warga setempat.
Bentuk sokongan tambahan lain meliputi suplemen gizi, pengembangan unit usaha mikro, alokasi beasiswa pendidikan, santunan tunai bagi kelompok prasejahtera, serta renovasi rumah tidak layak huni. Seluruh data warga sasaran akan dipadukan ke dalam sistem peranti digital aplikasi terpadu sehingga para mitra kian praktis melaporkan aktivitas mereka sekaligus memudahkan pihak pemerintah mengontrol dinamika perkembangan tindakan secara kontinu.





