Pemerintah Kota Padang bersama pihak legislatif menyetujui postur APBD Tahun Anggaran 2027 dengan nominal menyentuh Rp2,8 triliun guna mendanai berbagai program unggulan semacam sarana prasarana fisik serta pelayanan publik.
PADANG – Sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Padang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berhasil menuntaskan kesepakatan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sejumlah Rp2,8 triliun. Putusan krusial ini diketok secara formal dalam sidang paripurna DPRD Kota Padang, 20 November 2026.
Fadly Amran selaku Wali Kota Padang mengutarakan bahwa alokasi dana yang telah disahkan bakal dimaksimalkan untuk menopang agenda prioritas wilayah. Sasaran sentralnya bertumpu pada eskalasi mutu layanan publik, akselerasi proyek infrastruktur, dan penguatan kesejahteraan masyarakat luas.
"Dukungan dan sinergi legislatif sangat penting untuk mewujudkan visi, misi, serta program unggulan Pemkot Padang," ungkap Fadly Amran di Padang, Jumat. Dia turut menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh deretan fraksi parlemen yang menyetujui rancangan bujet 2027 itu.
Agenda persidangan paripurna tersebut merangkum tiga isu esensial. Tak hanya merampungkan penetapan pagu bujet, forum formal turut menetapkan Rencana Kerja dewan 2027 sekaligus menampung paparan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Prioritas Pembangunan Fisik dan Sektor Penggerak Ekonomi Baru
Fadly Amran menggarisbawahi komitmen kuat jajaran pemda untuk menggeber penataan kota lewat pengutamaan infrastruktur berkelanjutan. Dirinya menegaskan bahwa ekspansi sarana prasarana wajib mampu menghidupkan kantong-kantong pertumbuhan perekonomian anyar di kawasan kota.
“Pasar Raya Padang, Kota Tua, kawasan pinggir pantai, dan gastronomi merupakan potensi yang harus terus dikembangkan,” tuturnya. Menghadapi situasi keterbatasan ruang fiskal saat ini, otoritas setempat pun berupaya mengkaji alternatif opsi pendanaan lain agar laju agenda pembangunan konsisten efektif dan berkesinambungan.
Secara garis besar, APBD Padang dialokasikan guna mengawal terwujudnya visi kota cerdas (smart city) dan kota sehat berbasiskan pondasi nilai agama serta adat istiadat, demi tercapainya kota yang kian makmur dan berdaya saing.
Usulan 19 Raperda dalam Kerangka Kerja Propemperda 2027
Di samping urusan pembiayaan kas daerah, jajaran Pemkot Padang mengajukan 19 berkas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke meja Propemperda 2027. Pengajuan tersebut merangkum 3 Ranperda kategori rutin, 13 Ranperda tahapan lanjutan, serta 3 berkas regulasi anyar.
Paket tiga Ranperda rutin berisikan Pertanggungjawaban APBD 2026, Perubahan APBD 2027, serta APBD Induk 2028. Untuk Ranperda lanjutan, substansinya mencakup Penanganan Sampah, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Area Tanpa Asap Rokok, hingga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) rentang 2026–2055.
Sementara itu, tiga regulasi mutakhir yang dimasukkan menyangkut Pengelolaan Pendidikan Kota, Sistem Jaringan Utilitas Perkotaan, serta Tata Kelola Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang. Fadly menegaskan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan aturan hukum daerah amat mendasar dalam mengawal eksekusi program prioritas.
"Penyusunan kebijakan anggaran maupun pembentukan produk hukum daerah diharapkan dapat terlaksana dengan baik, sehingga seluruh program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Padang," tuturnya mengakhiri.
Materi berita ini disusun ulang menggunakan bantuan teknologi kecerdasan buatan.







