Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menginisiasi program bertajuk POLIRAN (Polisi Peduli Pengangguran) guna memfasilitasi pertemuan antara para pelamar kerja dan ketersediaan lapangan kerja, termasuk memberikan ruang pemberdayaan bagi kalangan disabilitas di kawasan Banjarbaru.
BANJARBARU – Korps Bhayangkara kini semakin memperluas kontribusinya di luar fungsi penegakan hukum standar melalui sebuah terobosan pemberdayaan publik berskala nasional yang dikenal dengan POLIRAN. Singkatan dari Polisi Peduli Pengangguran tersebut digelar di pelbagai wilayah Tanah Air, salah satunya bertempat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, guna mempertemukan para pencari nafkah dengan pihak perusahaan.
Salah satu pencari kerja yang turut hadir dengan secercah harapan di Job Fair Polda Kalimantan Selatan pada tanggal 18 November kemarin adalah Maria Manurung (27). Kendati mesti beraktivitas memakai kursi roda, langkahnya diiringi tekad kuat untuk menembus persaingan dunia kerja profesional. Berbekal ijazah sarjana di bidang pendidikan ilmu komputer, Maria mengutarakan keinginannya secara tatap muka kepada Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Rosyanto Yudha Hermawan.
“Pak Kapolda, saya ingin bekerja,” tuturnya kala itu. Sebelum memutuskan balik ke Banjarbaru, Maria sempat mencicipi pengalaman bekerja di luar daerah bersama Setara Berdaya Group, yakni institusi swasta yang berfokus mendampingi kelompok difabel, kalangan wanita, serta generasi muda. Saat ini, perempuan tangguh tersebut berkeinginan memaksimalkan kapabilitas komputernya tanpa perlu merantau lagi keluar dari tanah kelahirannya.
Maria paham betul rute yang bakal dihadapi sarat tantangan. Dia mengutarakan bahwa penyandang keterbatasan fisik kerap kali mendapati hambatan yang jauh lebih berlapis demi memperoleh kesempatan kerja yang layak, sekalipun mereka mengantongi ijazah universitas serta kecakapan teknis yang mumpuni. Menyikapi curahan hati tersebut, Irjen Yudha langsung menegaskan tekad jajaran kepolisian dalam mengikis segala bentuk diskriminasi di ranah kerja.
“Anda bisa melapor kepada saya jika menemukan diskriminasi,” ucap Yudha tegas saat berdialog dengan Maria, seraya mengingatkan bahwa penyandang disabilitas mengantongi hak setara dalam menjangkau pekerjaan yang manusiawi.
Menjembatani Kesenjangan Kerja
Penyelenggaraan bursa kerja POLIRAN di Provinsi Kalimantan Selatan diproyeksikan bisa memfasilitasi sebanyak 5.537 pelamar kerja menuju beragam lowongan potensial. Besaran target tersebut dihimpun dari kebutuhan sumber daya manusia yang dirilis oleh 110 korporasi peserta. Ratusan entitas usaha tersebut membuka sekitar 441 posisi profesi di bermacam-macam bidang, mulai dari pengamanan swakarsa, industri perhotelan, perdagangan ritel, pemasaran kendaraan, sampai sektor perkebunan, pertambangan, dan industri energi.
Pihak kepolisian daerah setempat mendata sekitar 4.409 kandidat tenaga kerja sudah merampungkan pendaftaran melalui kegiatan ini. Para pelamar datang membawa kualifikasi bervariasi, terbentang dari tamatan SMA hingga perguruan tinggi. Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan membeberkan fakta bahwa masih ada 85.345 warga di provinsi tersebut yang berstatus pengangguran terbuka.
Melihat kondisi riil di lapangan, Irjen Yudha mengakui kesenjangan yang cukup kentara antara lonjakan jumlah pemohon kerja dengan daya serap industri. Walau demikian, dirinya sangat yakin gerakan POLIRAN mampu bertindak selaku pemantik awal yang solutif ke arah transformasi positif. Rencana kerja ini ditujukan untuk membangun kesadaran kolektif dalam menciptakan mata pencaharian, sekaligus memacu perusahaan supaya kian terbuka mengenai realitas kebutuhan pekerja mereka.
“Yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan kearifan lokal untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, di samping merekrut tenaga profesional untuk posisi tertentu,” tutur Yudha. Kepala Kepolisian RI Jenderal Suyudi Ario Seto sendiri merilis POLIRAN dengan niat memperkukuh stabilitas keamanan serta keteraturan masyarakat, utamanya dengan menekan potensi tindak pidana akibat tingginya tingkat pengangguran.
Guna memperkuat capaian nyata, jajaran kepolisian Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) lokal untuk mendidik dan melatih 68 orang warga lewat beragam kemampuan terapan. Para lulusan yang memenuhi standar kompetensi dianugerahi sertifikat resmi yang berfungsi menunjang mereka dalam melamar profesi ataupun mengawali wirausaha mandiri. Di samping itu, koordinasi dijalin bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan perkumpulan Srikandi Jaga Desa untuk mengoptimalkan potensi desa, khususnya menjembatani kelompok pemuda desa agar terserap kerja.
Irjen Yudha pun meminta partisipasi aktif para pimpinan korporasi agar membagikan data riil kebutuhan pegawai mereka. Arsip informasi itu nantinya disinkronkan secara terintegrasi ke dalam sistem digital POLIRAN rancangan Polda Kalsel. Sarana digital ini memuat pangkalan data pelamar lengkap dengan keahlian dan kontak pribadi, memudahkan perusahaan mencari profil yang relevan.
“Secara teoretis dan empiris, kita telah melihat bahwa ketika kesejahteraan masyarakat berada pada level rendah dan daya beli menurun, tingkat kriminalitas otomatis naik,” jelas Yudha menambahkan. Di lain sisi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Irfan Sayuti, memberikan apresiasi penuh dan menggarisbawahi bahwa ketiadaan pekerjaan bukan sebuah aib selama individu terus gigih berikhtiar mencari rezeki, termasuk merintis usaha mandiri.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.







