Jakarta – Rangkaian musyawarah Dewan Pengupahan DKI Jakarta mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 telah selesai dilaksanakan. Pertemuan tersebut menghasilkan tiga opsi nominal kenaikan upah yang bakal diserahkan secara langsung ke meja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Perwakilan buruh di Dewan Pengupahan, Tri Widyanto, memaparkan bahwa musyawarah tersebut berjalan pada hari Rabu (18/11/2026) lalu, berlangsung sejak jam 09.00 sampai berakhir pukul 17.30 WIB.
Sepanjang persidangan, terdapat beberapa agenda utama, mulai pemaparan materi ketentuan UMP serta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 dari Kementerian Ketenagakerjaan, hingga perundingan intensif antar-elemen anggota dewan.
"Sidang Dewan Pengupahan semua unsur menyepakati perhitungan UMP 2027 dengan rumusan UMP 2026 ditambah (Inflasi + (PE + Alpha))," ungkap Tri kepada jurnalis, Kamis (19/11/2026).
Berdasarkan rumusan tersebut, tercipta tiga opsi nilai UMP DKI Jakarta 2027 yang masing-masing diajukan kelompok pengusaha, perwakilan buruh, serta pihak pemerintah.
Opsi pertama diajukan asosiasi pengusaha memakai nilai alfa 0,5. Lewat formulasi tersebut, besaran UMP Jakarta 2027 yang didorong mencapai angka Rp6.047.589.
Opsi kedua disodorkan serikat buruh memakai angka alfa 1,0. Perhitungan dari pihak pekerja ini membuahkan usulan upah sebesar Rp6.210.040.
Opsi ketiga datang dari pihak birokrasi pemerintah dengan menetapkan koefisien alfa 0,775. Skema jalan tengah ini menghasilkan angka UMP di kisaran Rp6.136.941.
Tri menerangkan bahwa rekomendasi dari kalangan serikat pekerja berlandaskan pada upaya mendongkrak kemampuan belanja publik, khususnya golongan pekerja yang mencari nafkah di kawasan Jakarta.
Ia menilai pengeluaran hidup di metropolitan Jakarta sebagai sentra perniagaan serta ibu kota amat tinggi melampaui wilayah sekitar. Namun kenyataannya, standar upah Jakarta saat ini malah tertinggal dibanding kawasan tetangga.
"Alasan unsur serikat pekerja/buruh merekomendasikan angka tersebut, adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang umumnya adalah pekerja di Jakarta, dan UMP Jakarta yang notabenenya adalah ibukota negara, serta pusat kota bisnis, biaya hidupnya lebih tinggi dari daerah-daerah penyangga, yang faktanya UMP Jakarta saat ini dibawah Kota Bekasi, Kab. Bekasi dan Kab. Karawang," paparnya secara gamblang.
Di samping itu, kelompok buruh menyoroti masa depan Jakarta yang segera merayakan usia setengah abad dengan komitmen menghadirkan kesejahteraan nyata bagi seluruh warganya.
"Ditambah, Jakarta saat ini akan menuju usianya yang setengah abad dengan visinya mensejahterakan warganya," tutur Tri menambahkan.
Sesuai agenda, pengesahan UMP DKI Jakarta 2027 diagendakan diputuskan gubernur pada 21 November 2026 mendatang. Jika tanggal itu bertepatan libur, keputusan diajukan sehari lebih awal pada Jumat 20 November 2026.
Bila persoalan UMP telah resmi diketok palu, Dewan Pengupahan Jakarta bersiap melanjutkan perundingan guna menyusun usulan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027.








