Regulasi Stablecoin di AS Makin Ketat, Deretan Ketentuan Baru Ini Siap Berlaku 2027

Posted on
banner 336x280

Sistem pengawasan terhadap institusi penerbit stablecoin kini mulai dirumuskan secara khusus oleh bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve.

JAKARTA – Otoritas Amerika Serikat kian memperketat landasan hukum sektor stablecoin lewat penetapan undang-undang Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act atau GENIUS Act. Payung regulasi komprehensif ini merangkum kewajiban penerbitan instrumen, tata kelola cadangan aset pendukung, mekanisme penukaran kembali dana, hingga sistem supervisi bagi para penerbit stablecoin.

banner 468x60

Sebagai langkah konkret, Office of the Comptroller of the Currency (OCC) secara resmi merilis ketentuan pelaksanaan akhir untuk undang-undang GENIUS Act pada tanggal 21 Oktober 2026. Berbagai pedoman teknis tersebut menguraikan ketentuan cadangan dana jaminan, prosedur penarikan saldo nasabah, pengendalian risiko, mekanisme audit finansial, standardisasi pelaporan berkala, serta tata cara pengawasan bagi entitas penerbit yang rencananya mulai diberlakukan penuh pada 18 Januari 2027 mendatang.

Pada sisi lain, Federal Reserve juga mengajukan kerangka pemantauan khusus bagi lembaga-lembaga penerbit stablecoin yang beroperasi langsung di bawah wilayah yurisdiksinya. Proposal kebijakan yang telah disebarluaskan lewat dokumen Federal Register sejak 29 September 2026 tersebut memuat standarisasi kecukupan cadangan modal, struktur permodalan dasar, dan sistem penanganan risiko institusi.

Menanggapi kebijakan tersebut, Direktur Operasional Bittime Ryan Lymn berpandangan bahwa penguatan hukum ini membuktikan betapa mendesaknya standar kelola yang kredibel dalam ekosistem aset kripto. "Stablecoin memiliki peran penting dalam ekosistem aset digital, terutama sebagai instrumen transaksi dan penghubung antara sistem keuangan tradisional dengan teknologi blockchain. Kejelasan regulasi menjadi penting untuk memastikan pengelolaan cadangan, transparansi, dan perlindungan konsumen mendapatkan perhatian yang memadai,” ujar Ryan, Kamis (19/11/2026).

Dinamika hukum di Amerika Serikat ini pun menjadi perhatian serius bagi otoritas di Indonesia yang sedang membenahi pengawasan ranah keuangan digital. Di Tanah Air, kendali perdagangan aset finansial digital serta aset kripto dipegang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berlandaskan aturan POJK Nomor 27 Tahun 2024 yang kemudian direvisi lewat POJK Nomor 23 Tahun 2025. Otoritas terkait turut menghadirkan regulasi PADK Nomor 3 Tahun 2026 yang aktif berjalan semenjak 1 September 2026.

Seiring laju ekosistem yang bergerak dinamis, bursa PT Central Finansial X (CFX) juga mulai memperdagangkan deretan instrumen tokenized stocks lewat format kontrak derivatif perpetual berdenominasi USDT. Sesuai data katalog kontrak derivatif CFX, portofolio ini mencerminkan fluktuasi harga saham perusahaan raksasa asal Negeri Paman Sam, seperti Apple, Amazon, Google, Meta, NVIDIA, serta Tesla.

Memanfaatkan kontrak perpetual ini, para pemodal dapat menentukan posisi long maupun short selaras dengan hasil kalkulasi arah harga pasar. Sikap long diambil guna membidik keuntungan saat harga menguat, sedangkan opsi short dipilih untuk memanfaatkan fase penurunan nilai pasar. Skema transaksi derivatif seperti ini jelas menghadirkan mekanisme operasional dan tingkat risiko yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan kepemilikan saham riil secara langsung di pasar modal.

Ryan menambahkan, kepastian aturan hukum wajib diimbangi dengan perbaikan kualitas tata kelola institusi serta peningkatan pemahaman masyarakat supaya laju industri digital tetap lestari. "Regulasi yang jelas dapat membantu menciptakan lingkungan industri yang lebih terstruktur. Namun, inovasi juga perlu berjalan seiring dengan penguatan tata kelola dan edukasi konsumen agar perkembangan aset digital dapat berlangsung secara berkelanjutan,” jelas Ryan.

Di samping perkembangan stablecoin, kehadiran tokenisasi aset riil atau tokenized real-world assets (RWA) menjadi pilar kemajuan teranyar dalam lanskap keuangan berbasis internet. Melalui kecanggihan teknologi blockchain, representasi digital dari kepemilikan nilai beragam produk finansial konvensional, termasuk lembar saham korporasi terbuka, kini dapat dihadirkan secara virtual.

Terkait fenomena tersebut, Ryan mengimbau para pengguna untuk mencermati profil risiko masing-masing instrumen sebelum mengambil keputusan transaksi. Dirinya menekankan bahwa instrumen berbasis tokenisasi tidak serta-merta memberikan hak hukum kepemilikan yang identik seperti investor saham langsung.

“Tokenisasi menghadirkan perkembangan baru dalam cara masyarakat mendapatkan eksposur terhadap aset keuangan global. Namun, penting bagi pengguna untuk memahami bahwa tokenized stocks memiliki karakteristik dan hak yang dapat berbeda dari kepemilikan saham secara langsung, termasuk risiko yang melekat pada masing-masing produk,” kata Ryan.

AS Perketat Aturan Stablecoin, Ini Perubahan yang Berlaku pada 2027

Energi Panas Bumi Dinilai Buka Peluang Ekonomi Baru, tak Hanya Hasilkan Listrik

APKASI Sambut Kebijakan Sudaryono, Kinerja MBG Masuk Penilaian Insentif Fiskal

BRI Ventures Catat Synergy Value Rp124 Triliun Sepanjang 2025

DHL Relokasi Service Point di BSD untuk Perluas Akses Pengiriman Internasional

banner 336x280