Proses Aksesi OECD: Asuransi Nasional Lolos Kriteria, Industri Dana Pensiun Terus Dibenahi

Posted on
banner 336x280

Sektor dana pensiun di Tanah Air masih membutuhkan penyempurnaan dalam implementasi pedoman yang berlaku.

BALI – Industri asuransi nasional dipandang telah mencukupi ketentuan serta tata kelola yang digariskan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sebaliknya, ranah dana pensiun domestik dinilai masih memerlukan serangkaian koreksi agar selaras dengan kriteria lembaga internasional tersebut.

banner 468x60

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan, kesimpulan ini diperoleh dari tahapan accession review OECD bagi sektor asuransi maupun dana pensiun Indonesia. Agenda pengkajian putaran pemungkas telah rampung digelar pada 3 November 2026.

“Untuk asuransi sudah memadai, tinggal menunggu surat formal,” ungkap Ogi ketika berbicara dalam forum interaksi Anggota Dewan Komisioner OJK bersama awak media di Bali, Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan acuan tata kelola korporasi asuransi versi OECD, terdapat sejumlah pilar utama. Aspek ini meliputi eksekusi manajemen risiko, skema kontrol internal yang berdaya guna, kecakapan jajaran direksi beserta pengurus senior, hingga regulasi internal yang menjamin perlakuan adil bagi nasabah maupun pemilik polis.

Di samping itu, OECD menuntut terbentuknya iklim kesadaran risiko yang kokoh serta perumusan strategi usaha dan finansial yang dijalankan penuh kecermatan. Pedoman ketat ini diterapkan agar entitas asuransi senantiasa sanggup melunasi seluruh tanggungan kepada para pemegang polis beserta pihak penerima manfaat.

Sementara pada industri dana pensiun, panduan OECD memprioritaskan perlindungan hak partisipan dan penerima faedah. Ketetapan tersebut mencakup pemisahan tegas kekayaan dana pensiun dari entitas pengurus, kejelasan fungsi monitoring versus operasional, serta berjalannya sistem mitigasi risiko secara terukur.

Mengenai penempatan dana investasi, OECD menitikberatkan asas prudensial, penyebaran portofolio, keselarasan antara aktiva dan pasiva dana pensiun, serta keterbukaan data bagi seluruh anggota. Pengawasan komprehensif pun mutlak menyentuh ketaatan yuridis, kesehatan finansial, hingga tata kelola aktuarial.

Ogi menuturkan, ranah dana pensiun masih menghadapi sejumlah catatan evaluasi, khususnya seputar kepatuhan implementasi acuan dalam aktivitas nyata industri.

“Kalau dana pensiun masih ada sedikit perbaikan-perbaikan,” tegasnya.

Rangkaian penilaian ini bergulir lewat jalur berjenjang. Pada Maret 2026, delegasi RI memaparkan laporan pembuka di Paris, Prancis. Fase ini disusul agenda pencarian fakta (fact-finding mission) oleh delegasi OECD di Jakarta.

Tatkala menjalankan agenda itu, pihak OECD menggelar diskusi bersama OJK, praktisi industri, perhimpunan asosiasi, serta perwakilan konsumen. Tahap peninjauan pamungkas kemudian dituntaskan kembali di Paris.

Seluruh ringkasan penilaian asuransi dan dana pensiun ini menjadi bagian penting dalam jalan aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. Khusus industri asuransi, OJK saat ini hanya tinggal menanti konfirmasi dokumen resmi dari institusi global tersebut.

Aksesi OECD: Sektor Asuransi RI Penuhi Standar, Dana Pensiun Masih Harus Berbenah

Pengusaha Minta Pemerintah Kaji Dampak Iuran Dana Cadangan Pesangon

Ini Harapan Pengusaha Terkait Penetapan UMP 2027

Program Penjaminan Polis Dimulai 2028, OJK dan LPS Siapkan Pertukaran Data

AFPI Lantik Pengurus Periode 2026-2029, CEO AsetKu Kini Pimpin Bidang Edukasi dan literasi

banner 336x280