Jakarta – Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dijatuhkan kepada Irjen Eko Hadi Santoso dari dinas kepolisian. Usai putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dibacakan, mantan pejabat tinggi ini dilaporkan mengutarakan penyesalan mendalam sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas tindakan yang dilakukannya.
Keterangan tersebut diungkapkan oleh Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam setelah memantau langsung jalannya forum peradilan etik tersebut.
"Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," tutur Choirul Anam saat memberikan keterangan di Gedung Divisi Propam Polri, Selasa (17/11/2026).
Di sisi lain, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko memaparkan bahwa pihak Eko Hadi mengajukan sembilan orang saksi di hadapan dewan etik. Dari seluruh saksi itu, terdapat satu orang yang dihadirkan guna memberikan keterangan meringankan berinisial DR.
"Terhadap terduga pelanggar EHS dihadirkan sebanyak sembilan saksi. Salah satu saksi adalah, atas izin Ketua Komisi dan permintaan terduga pelanggar, yaitu adalah saksi yang meringankan atas nama Saudari DR," terang Trunoyudo.
Berdasarkan vonis yang ditetapkan, majelis komisi menilai Eko Hadi terbukti terlibat dalam permufakatan jahat guna melancarkan aksi penyadapan tanpa hak dengan mengoperasikan perangkat milik institusi kepolisian.
"Maka didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access," papar Trunoyudo menambahkan.
Putusan resmi pemecatan atau sanksi PTDH dari kesatuan Korps Bhayangkara terhadap Irjen Eko Hadi Santoso ditetapkan pasca pemeriksaan intensif dalam sidang KKEP pada Selasa (17/11/2026).
"Sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," tegas Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam sesi konferensi pers di Gedung Propam Polri.
Bukan cuma hukuman administratif, perilaku jenderal bintang dua ini juga secara resmi dinyatakan sebagai tindakan tercela.
"Terhadap terduga pelanggar EHS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela," lanjutnya.
Atas perbuatannya, Eko diputuskan melanggar ketentuan Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 seputar Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b dan/atau Pasal 5 ayat 1 huruf c, serta Pasal 8 huruf c angka 1, dan/atau Pasal 10 ayat 1 huruf d, dan/atau Pasal 10 ayat 1 huruf f, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a, dan/atau Pasal 11 ayat 1 huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang telah disempurnakan melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 terkait Regulasi Etik Polri.
Dapatkan pembaruan kabar teranyar dan terverifikasi di Berita Liputan6





